PPP Ingin Cawapres Pendamping Jokowi Dibahas Bersama
PPP Ingin Cawapres Pendamping Jokowi Dibahas Bersama
A
A
A
JAKARTA - Hingga saat ini calon wakil presiden (Cawapres) yang cocok mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 belum diputuskan. Rencananya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan mengumumkan sosok Cawapres pendamping Jokowi di acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 23-25 Februari mendatang.
Terkait dengan itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta agar sosok Cawapres itu dibicarakan bersama antara sejumlah partai politik (Parpol) pengusung Jokowi. Adapun PPP merupakan salah satu parpol yang sudah menyatakan akan mengusung Presiden Jokowi di Pilpres 2019 mendatang.
Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Achmad Baidowi mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ambang batas pemilihan presiden (Presidential Threshold) sebesar 20% dari kursi DPR atau 25% suara sah nasional.
"Hari ini tidak ada satu parpol pun yang mendapatkan 20% kursi atau 25% suara," ujar Baidowi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/2/2018).
Maka itu, kata dia, parpol yang ada di parlemen saat ini harus melakukan koalisi untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pria yang akrab disapa Awiek ini menuturkan, PPP pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) lalu sudah memutuskan untuk mengusung Jokowi di Pilpres 2019 mendatang.
"Adapun Cawapresnya harus kita bicarakan bersama-sama, khususnya oleh Pak Jokowi sebagai user," ucap Anggota Komisi II DPR ini.
"Karena, partai politik mau memaksakan kehendaknya, tapi usernya tidak sreg, menganggap tidak akan mendongkrak kemenangan, ya apa boleh buat," tambah legislator asal daerah pemilihan Jawa Timur XI ini.
Dia pun memberikan contoh pada Pilpres 2014 lalu. "Masing-masing parpol kan memiliki keinginan yang sama untuk menjadi Cawapres, PPP dulu mengajukan Pak Suryadharma Ali, tapi Pak Prabowo lebih sregnya Hatta Rajasa," kata dia.
Begitu pula dengan rival Prabowo-Hatta. "Di partai lain sama mengusulkan kadernya, seperti PKB mengusulkan Cak Imin (Muhaimin Iskandar, red), tapi Pak Jokowi sregnya Pak JK (Jusuf Kalla, red). Pola-pola seperti akan sama terulang pada Pilpres 2019," tutupnya.
Terkait dengan itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta agar sosok Cawapres itu dibicarakan bersama antara sejumlah partai politik (Parpol) pengusung Jokowi. Adapun PPP merupakan salah satu parpol yang sudah menyatakan akan mengusung Presiden Jokowi di Pilpres 2019 mendatang.
Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Achmad Baidowi mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ambang batas pemilihan presiden (Presidential Threshold) sebesar 20% dari kursi DPR atau 25% suara sah nasional.
"Hari ini tidak ada satu parpol pun yang mendapatkan 20% kursi atau 25% suara," ujar Baidowi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/2/2018).
Maka itu, kata dia, parpol yang ada di parlemen saat ini harus melakukan koalisi untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pria yang akrab disapa Awiek ini menuturkan, PPP pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) lalu sudah memutuskan untuk mengusung Jokowi di Pilpres 2019 mendatang.
"Adapun Cawapresnya harus kita bicarakan bersama-sama, khususnya oleh Pak Jokowi sebagai user," ucap Anggota Komisi II DPR ini.
"Karena, partai politik mau memaksakan kehendaknya, tapi usernya tidak sreg, menganggap tidak akan mendongkrak kemenangan, ya apa boleh buat," tambah legislator asal daerah pemilihan Jawa Timur XI ini.
Dia pun memberikan contoh pada Pilpres 2014 lalu. "Masing-masing parpol kan memiliki keinginan yang sama untuk menjadi Cawapres, PPP dulu mengajukan Pak Suryadharma Ali, tapi Pak Prabowo lebih sregnya Hatta Rajasa," kata dia.
Begitu pula dengan rival Prabowo-Hatta. "Di partai lain sama mengusulkan kadernya, seperti PKB mengusulkan Cak Imin (Muhaimin Iskandar, red), tapi Pak Jokowi sregnya Pak JK (Jusuf Kalla, red). Pola-pola seperti akan sama terulang pada Pilpres 2019," tutupnya.
(kri)
Explore More