Di Sekolah Partai, PDI Perjuangan Bekali Cakada Strategi Pemenangan

DEPOK - PDI Perjuangan membekali para calon kepala/wakil kepala daerah yang mengikuti Sekolah Partai berbagai strategi untuk meyakinkan masyarakat pemilih. Mulai dari bagaimana mengelola dan memenej pemerintahan dengan program pro rakyat, hingga strategi pemenangan, Sekolah Partai menghadirkan pemateri yang kompeten sehingga peserta benar-benar mendapatkan bekal strategis dalam menghadapi pilkada Serentak 2018.

Dalam sesi materi Strategi Pemenangan Pilkada yang berlangsung pada Senin (29/1) sore, Sekolah Partai menghadirkan Direktur Ekskutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Dalam pemaparannya, Burhanuddin menyampaikan berbagai strategi pemenangan mulai dari syarat elementer yakni tingkat pengenalan calon oleh masyarakat pemilih, kemudian faktor sosiologis, dan faktor psikologis yang akan mempengaruhi elektabilitas atau tingkat keterpilihan sang calon.

“Popularitas atau tingkat pengenalan itu syarat elementer karena tidak mungkin pemilih akan memilih calon yang tidak dikenal,” kata Burhanuddin, di Wisma Kinasih.

Burhanuddin menyampaikan, dengan popularitas yang tinggi diharapkan elektabilitas juga tinggi karena sesuai dengan keinginan pemilih. Namun, tingkat pengenalan itu juga tentunya dari aspek yang baik, sehingga akan berpotensi menaikkan tingkat kesukaan. Sebaliknya, jika dikenal dalam hal buruk, maka efeknya tidak disukai.

Dalam sesi paparannya, Burhanuddin juga menyampaikan bagaimana strategi menggaet swing voter yang jumlahnya sangat signifikan di tengah masyarakat yang tingkat identitas kepartaiannya (party id) rendah. Kemudian, Burhan juga menyampaikan bagaimana strategi calon ketika menghadapi petahana dan sebaliknya, bagaimana petahana harus menghadapi penantangnya.

Selain Burhanuddin, pemateri lain yang dihadirkan PDI Perjuangan dalam Sekolah Partai pada senin kemarin adalah perwakilan Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pemaparannya, perwakilan KPK menyampaikan materi tata kelola pemerintahan bersih dan transparan. Ada enam fokus yang disampaikan yakni perencanaan APBD, pengadaan barang/jasa, perizinan berbasis IT, penguatan APIP, e-samsat, dan tunjangan perbaikan pernghasilan (TPP) bagi ASN.