Polemik Plt Gubernur dari Polri, Pengamat: Stok Eselon I Berlimpah
Polemik Plt Gubernur dari Polri, Pengamat: Stok Eselon I Berlimpah
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sempat mengungkapkan salah satu alasan memilih Pati Polri menjadi Plt Gubernur karena khawatir eselon I Kemendagri kosong. Pasalnya, ada 17 provinsi yang akan mengikuti pilkada serentak tahun ini.
Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Bakir Ihsan mengatakan, kekhawatiran Mendagri akan kehabisan eselon I Kemendagri tidak bisa dijadikan alasan. Sebab, stok eselon I yang kualitasnya mumpuni juga tersedia di instansi pemerintah lainnya.
"Kalaupun kehabisan eselon I di Kemendagri, masih ada eselon I berlimpah di kementerian lain, bisa dari Sekretariat Negara atau lainnya yang dinilai punya kemampuan dalam pengelolaan pemerintahan di tingkat daerah," ujarnya melalui pesan singkat kepada SINDOnews, Senin (29/1/2018).
Sehingga, kata Bakir, wajar saja ketika banyak kalangan melihat rencana Mendagri menunjuk Pati Polri menjadi Plt Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara menjadi politis. Menurutnya, wacana penunjukan Pati Polri sebagai Plt Gubernur menjadi politis karena alasan yang mendasarinya sangat lemah.
"Dalam pesta politik segala kemungkinan bisa terjadi, termasuk 'keberpihakan' institusi negara. Wajar bila muncul kekhawatiran di tengah kepercayaan terhadap problem netralitas masih begitu longgar atau belum kuat," paparnya.
Seperti diketahui, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, tidak mungkin pejabat eselon 1 Kemendagri dilepas semua untuk menjabat gubernur sementara di 17 provinsi dalam pilkada serentak tahun ini. Oleh sebab itu, Tjahjo memilih minta bantuan TNI dan Polri untuk mengisi kekosongan jabatan selama Pilkada Serentak 2018 nanti.
"Kalau semua dilepas kosong kan Kemendagri. Maka seperti tahun lalu, saya minta kepolisian dan menteri Polhukam, akhirnya ada penugasan Irjen Carlo Tewu. Intinya pejabat TNI atau Polri yang berpangkat mayjen, eselon I. Bisa saja tahun depan ada juga dari kejaksaan," ujar Tjahjo.
Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Bakir Ihsan mengatakan, kekhawatiran Mendagri akan kehabisan eselon I Kemendagri tidak bisa dijadikan alasan. Sebab, stok eselon I yang kualitasnya mumpuni juga tersedia di instansi pemerintah lainnya.
"Kalaupun kehabisan eselon I di Kemendagri, masih ada eselon I berlimpah di kementerian lain, bisa dari Sekretariat Negara atau lainnya yang dinilai punya kemampuan dalam pengelolaan pemerintahan di tingkat daerah," ujarnya melalui pesan singkat kepada SINDOnews, Senin (29/1/2018).
Sehingga, kata Bakir, wajar saja ketika banyak kalangan melihat rencana Mendagri menunjuk Pati Polri menjadi Plt Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara menjadi politis. Menurutnya, wacana penunjukan Pati Polri sebagai Plt Gubernur menjadi politis karena alasan yang mendasarinya sangat lemah.
"Dalam pesta politik segala kemungkinan bisa terjadi, termasuk 'keberpihakan' institusi negara. Wajar bila muncul kekhawatiran di tengah kepercayaan terhadap problem netralitas masih begitu longgar atau belum kuat," paparnya.
Seperti diketahui, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, tidak mungkin pejabat eselon 1 Kemendagri dilepas semua untuk menjabat gubernur sementara di 17 provinsi dalam pilkada serentak tahun ini. Oleh sebab itu, Tjahjo memilih minta bantuan TNI dan Polri untuk mengisi kekosongan jabatan selama Pilkada Serentak 2018 nanti.
"Kalau semua dilepas kosong kan Kemendagri. Maka seperti tahun lalu, saya minta kepolisian dan menteri Polhukam, akhirnya ada penugasan Irjen Carlo Tewu. Intinya pejabat TNI atau Polri yang berpangkat mayjen, eselon I. Bisa saja tahun depan ada juga dari kejaksaan," ujar Tjahjo.
(kri)
Explore More