Menlu dan Ketua PP Muhammadiyah Bahas Perdamaian Dunia
Jum'at, 29 Desember 2017 - 22:20 WIB
Menlu dan Ketua PP Muhammadiyah Bahas Perdamaian Dunia
A
A
A
YOGYAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengadakan pertemuan di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro No 23, Yogyakarta, Jumat (29/12/2017).
Pertemuan tersebut membahas terkait perdamaian dunia, baik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, Palestina, maupun belahan dunia lain. Ada tiga point penting yang menjadi pembahasan dalam pertemuan yang berlangsung selama 1,5 jam tersebut.
Pertama, soal kebijakan Indonesia terhadap permasalahan yang terjadi di dunia. Kedua, langkah Indonesia dalam menyikapi masalah di Palestina, khususnya klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Ketiga, soal kerjasama antara Kemenlu dan Muhammadiayah dalam bidang pendidikan.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, untuk masalah di Palestina, Muhammadiyah mendukung langkah diplomasi Indonesia, baik sikap tegas dan berani serta menjadi pelopr dalam menolak keputusan sepihak Trum maupun dalam menggalang dunia Islam, khususnya OKI maupun negara lainnya terhadap keputusan Trum itu. “Apa yang dilakukan Indonesia ini mendapat dukungan dari 128 negara di dunia,” kata Haedar.
Haedar menjelaskan keputusan Muhammadiyah yang menolak kebijakan Trum, sebenarnya bukan hanya untuk perdamaian di Palestina dan Timur Tengah. Namun, lebih dari itu untuk membawa tantangan dunia baru yang damai, adil makmur, sejahtera, dan tanpa diskiminasi. Karena itu, Muhammadiyah mendukung Indonesia yang memelopori hal itu.
“Sebab, saat ini bukan hanya masalah perdamaian di Palestina dan Timur Tengah, tetapi dalam kontek tatanan dunia baru yang memerlukan perdamian, hak asasi manusia (HAM) secara universal dan tegaknya, demokratisasi dunia,” terangnya.
Menurut Haedar, hal tersebut dilakukan karena Muhammadiyah tidak ingin ada kekuatan adidaya manapun yang bermain politik yang mempertaruhka masa depan dunia. Sehingga, sangat menghargai Indonesia yang cukup konsisten dengan poltik bebas aktif, demi tegaknya tatanan dunia yang adil.
Menlu Retno Marsudi mengatakan, pertemuan dengan Muhammadiyah ini merupakan pertemua rutin untuk bertukar pendapat dan meminta masukan soal kebijakan luar negeri, terutama yag menyangkut kepentingan umat maupun beberapa isu yang baru terjadi. Bukan hanya soal perdamaian di Palestian namun juga di negara lain.
“Seperti soal Rohingnya juga berkonsultasi dengan Muhammadiyah. Bahkan untuk bantuan kemanusiaan sampai sekarang masih berlangsung,” jelasnya.
Untuk Palestina, Retno menegaskan Indonesia tetap konsisten dalam mendukung dan memperjuangkan Palestina. Sebagai langkah taktis, selain dengan memperkuat diplomasi juga menjaga soliditas negara-negara OKI. Sehingga, endingnya dapat bergerak optimal dalam memperjuangkan Palestina.
“Hal lainnya, yaitu menggalang diplomasi untuk kesatuan kelompok-kelompok di Palestina. Seperti Hamas dan kelompok lainnya agar bersatu untuk perjuangan Palestina selanjutnya,” paparnya.
Pertemuan tersebut membahas terkait perdamaian dunia, baik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, Palestina, maupun belahan dunia lain. Ada tiga point penting yang menjadi pembahasan dalam pertemuan yang berlangsung selama 1,5 jam tersebut.
Pertama, soal kebijakan Indonesia terhadap permasalahan yang terjadi di dunia. Kedua, langkah Indonesia dalam menyikapi masalah di Palestina, khususnya klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Ketiga, soal kerjasama antara Kemenlu dan Muhammadiayah dalam bidang pendidikan.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, untuk masalah di Palestina, Muhammadiyah mendukung langkah diplomasi Indonesia, baik sikap tegas dan berani serta menjadi pelopr dalam menolak keputusan sepihak Trum maupun dalam menggalang dunia Islam, khususnya OKI maupun negara lainnya terhadap keputusan Trum itu. “Apa yang dilakukan Indonesia ini mendapat dukungan dari 128 negara di dunia,” kata Haedar.
Haedar menjelaskan keputusan Muhammadiyah yang menolak kebijakan Trum, sebenarnya bukan hanya untuk perdamaian di Palestina dan Timur Tengah. Namun, lebih dari itu untuk membawa tantangan dunia baru yang damai, adil makmur, sejahtera, dan tanpa diskiminasi. Karena itu, Muhammadiyah mendukung Indonesia yang memelopori hal itu.
“Sebab, saat ini bukan hanya masalah perdamaian di Palestina dan Timur Tengah, tetapi dalam kontek tatanan dunia baru yang memerlukan perdamian, hak asasi manusia (HAM) secara universal dan tegaknya, demokratisasi dunia,” terangnya.
Menurut Haedar, hal tersebut dilakukan karena Muhammadiyah tidak ingin ada kekuatan adidaya manapun yang bermain politik yang mempertaruhka masa depan dunia. Sehingga, sangat menghargai Indonesia yang cukup konsisten dengan poltik bebas aktif, demi tegaknya tatanan dunia yang adil.
Menlu Retno Marsudi mengatakan, pertemuan dengan Muhammadiyah ini merupakan pertemua rutin untuk bertukar pendapat dan meminta masukan soal kebijakan luar negeri, terutama yag menyangkut kepentingan umat maupun beberapa isu yang baru terjadi. Bukan hanya soal perdamaian di Palestian namun juga di negara lain.
“Seperti soal Rohingnya juga berkonsultasi dengan Muhammadiyah. Bahkan untuk bantuan kemanusiaan sampai sekarang masih berlangsung,” jelasnya.
Untuk Palestina, Retno menegaskan Indonesia tetap konsisten dalam mendukung dan memperjuangkan Palestina. Sebagai langkah taktis, selain dengan memperkuat diplomasi juga menjaga soliditas negara-negara OKI. Sehingga, endingnya dapat bergerak optimal dalam memperjuangkan Palestina.
“Hal lainnya, yaitu menggalang diplomasi untuk kesatuan kelompok-kelompok di Palestina. Seperti Hamas dan kelompok lainnya agar bersatu untuk perjuangan Palestina selanjutnya,” paparnya.
(pur)
