Jokowi Tegaskan Pentingnya Deregulasi untuk Cegah Korupsi
Senin, 11 Desember 2017 - 13:40 WIB
Jokowi Tegaskan Pentingnya Deregulasi untuk Cegah Korupsi
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, salah satu strategi pencegahan korupsi adalah pentingnya deregulasi. Menurutnya, regulasi yang melindungi kepentingan publik dinilainya sangat penting.
"Tapi setiap regulasi seperti pisau bermata dua. Setiap aturan, setiap izin dan setiap persyaratan punya potensi jadi objek transaksi, objek korupsi," ujar Jokowi di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/12/2017).
Menurut Jokowi, jika semua pihak mau berbicara blak-blakan, maka akan terlihat bahwa birokrasi di Indonesia cenderung menerbitkan sebanyak mungkin peraturan, persyaratan, dan perizinan. Bahkan, ada yang mengubah syarat menjadi perizinan.
Kata Jokowi, birokrasi sengaja membuat sebanyak mungkin peraturan dan perizinan yang jumlahnya sampai ratusan. Tak jarang, perizinan tersebut menggunakan bahasa abu-abu yang tak dimengerti masyarakat dan para pelaku usaha.
Jokowi meminta cara tersebut tidak dilakukan oleh semua pihak baik kementerian, lembaga negara, gubernur, dan bupati atau wali kota. Hal itu perlu ditekankan agar regulasi tak menjadi kesempatan untuk melakukan korupsi.
"Pangkas itu yang namanya regulasi aturan perizinan persyaratan yang memberikan beban ke masyarakat dan dunia usaha yang menjadikan negara ini tidak efisien," tandasnya.
"Tapi setiap regulasi seperti pisau bermata dua. Setiap aturan, setiap izin dan setiap persyaratan punya potensi jadi objek transaksi, objek korupsi," ujar Jokowi di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/12/2017).
Menurut Jokowi, jika semua pihak mau berbicara blak-blakan, maka akan terlihat bahwa birokrasi di Indonesia cenderung menerbitkan sebanyak mungkin peraturan, persyaratan, dan perizinan. Bahkan, ada yang mengubah syarat menjadi perizinan.
Kata Jokowi, birokrasi sengaja membuat sebanyak mungkin peraturan dan perizinan yang jumlahnya sampai ratusan. Tak jarang, perizinan tersebut menggunakan bahasa abu-abu yang tak dimengerti masyarakat dan para pelaku usaha.
Jokowi meminta cara tersebut tidak dilakukan oleh semua pihak baik kementerian, lembaga negara, gubernur, dan bupati atau wali kota. Hal itu perlu ditekankan agar regulasi tak menjadi kesempatan untuk melakukan korupsi.
"Pangkas itu yang namanya regulasi aturan perizinan persyaratan yang memberikan beban ke masyarakat dan dunia usaha yang menjadikan negara ini tidak efisien," tandasnya.
(maf)
