Eliminasi Ancaman Tahun 2018
Eliminasi Ancaman Tahun 2018
A
A
A
Bambang Soesatyo
Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar/Ketua Badan Bela Negara Forum Komunikasi Putera-Puteri Purnawirawan TNI-Polri (FKPPI)
POLRI, dengan dukungan TNI dan intelijen, harus bekerja keras agar potensi ancaman sepanjang 2018 bisa direduksi hingga ke level paling minimal. Kerja keras itu diperlukan agar event pilkada serentak berjalan damai dan dua event besar berskala internasional, pertemuan tahunan Bank Dunia-Dana Moneter Internasional (IMF) dan Asian Games 2018, bisa berlangsung tanpa gangguan berarti.
Bisa dipastikan hawa sejak memasuki bulan-bulan pertama 2018, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) akan sibuk luar biasa. Pemerintah pusat cq Kementerian Pemuda dan Olahraga akan disibukkan dengan persiapan pelaksanaan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang, serta beberapa kota pendukung lain. Selain itu, sebuah tim yang telah dibentuk Presiden juga harus mematangkan persiapan pertemuan tahunan Bank Dunia IMF di Bali. Tim itu bersama Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) harus berkoordinasi dengan Pemprov Bali untuk memastikan tersedianya ragam akomodasi yang harus disiapkan untuk melayani 15.000 tamu dari berbagai negara.
Pada saat bersamaan, banyak pemerintah daerah juga harus mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan tanggal pencoblosan Pilkada Serentak 2018 pada 27 Juni 2018 di 171 daerah pemilihan. Per ukuran, Pilkada Serentak 2018 memang lebih besar dari sebelumnya karena diselenggarakan di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Provinsi-provinsi besar seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah pun menyelenggarakan pemungutan suara pada hari yang sama.
Sejauh ini Polri sudah memantau dan mengidentifikasi daerah-daerah pemilihan yang rawan konflik pada momentum penyelenggaraan Pilkada 2018. Sejumlah kepolisian daerah pun telah merumuskan langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadi konflik. Menurut versi Polri, ada lima daerah rawan konflik, meliputi Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Papua. Namun, Polri juga perlu menggarisbawahi peringatan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Mendagri mengingatkan bahwa semua daerah penyelenggara Pilkada Serentak 2018 berpotensi tidak aman sebab isu berkonten SARA dan ujaran kebencian menjadi faktor yang berpotensi memicu kerawanan dalam pilkada.
Selain memberi perhatian khusus bagi keamanan Pilkada Serentak 2018, pemerintah, Polri ,TNI, dan intelijen negara juga harus memberi perhatian lebih pada dua event besar berskala internasional, yakni Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang, serta event pertemuan tahunan Bank Dunia-IMF di Bali. Pada dua event itu, sejumlah kota akan didatangi tamu atau delegasi dari ratusan negara. Selain Jakarta, Bali, dan Palembang, tamu-tamu itu juga akan mendatangi beberapa titik di Jawa Barat, Banten, dan Lampung.
Asian Games 2018 rencananya diselenggarakan pada sepanjang periode 18 Agustus 2018-2 September 2018 di Jakarta dan Palembang, serta beberapa lokasi pendukung di Lampung, Jawa Barat, dan Banten. Mempertandingkan 41 cabang olahraga, meliputi 33 cabang olahraga olimpiade dan delapan cabang olahraga nonolimpiade. Asia Games 2018 di Indonesia diikuti 13.000 atlet dan ofisial. Pada hari pembukaan, sedikitnya 45 pemimpin negara se-Asia dijadwalkan hadir. Pada event ini, jumlah tamu diperkirakan bertambah dengan kemungkinan hadirnya pendukung dari masing-masing negara peserta dan wisatawan asing.
Per ukuran, pertemuan tahunan Bank Dunia IMF di Bali pun tidak kalah besarnya. Event ini akan didatangi 15.000 tamu atau delegasi dari 189 negara. Pelaksanaan pertemuan tahunan yang lazim disebut International Monetary Fund-World Bank Annual Meeting itu dijadwalkan pada Oktober 2018 di Bali Nusa Dua Convention Center. Karena strategisnya event ini, pemerintah bahkan membentuk tim khusus untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan.
Agar penyelenggaraan tiga event besar sepanjang 2018 itu berjalan mulus minus gangguan serius, Polri, TNI, dan intelijen negara tentu saja harus mewaspadai serta mendeteksi potensi ancaman. Gangguan selalu saja ada, tetapi harus bisa diminimalisasi demi kredibilitas bangsa dan negara. Pada event besar berskala internasional seperti Asian Games dan pertemuan Bank Dunia-IMF itu selalu saja ada kelompok-kelompok yang coba menebar gangguan untuk mendapatkan perhatian dari komunitas internasional.
Migrasi Teroris
Dalam konteks itu, pernyataan Menteri Pertahanan Malaysia Hishammuddin Hussein layak dan patut digarisbawahi oleh pimpinan Polri, TNI, dan Badan Intelijen Negara (BIN). Menhan Malaysia ini mengingatkan bahwa kelompok atau sel-sel teror di kawasan Asia Tenggara sudah bertindak sebagai pelindung bagi para militan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang melarikan diri Irak dan Suriah. Kelompok teror yang dimaksud Menhan Hishammuddin Hussein adalah Abu Sayyaf, Jamaah Islamiyah (JI), dan Mujahidin.
”Kelompok ini menempatkan diri sebagai ‘home away from home’ bagi mereka yang melarikan diri dari Mosul, Aleppo, dan Raqqa dan mereka bahkan menyatakan kesetiaan pada kekhalifahan Daulah Islamiyah yang disebut ‘Wilayah Asia Timur’,” ungkap Hishammuddin saat menghadiri pertemuan para menhan dari negara-negara yang tergabung Koalisi Pemberantasan Terorisme Militer Islamis (IMCTC) di Riyadh, Arab Saudi, Minggu (26/11).
Bagi Polri, TNI, dan BIN, apa yang dikemukakan menhan Malaysia itu tentu saja bukan informasi baru. Polri bahkan terus menugaskan Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri untuk memburu dan menyergap sejumlah orang yang diduga sebagai anggota sel-sel terorisme di dalam negeri. Tetapi, apa yang dikemukakan menhan Malaysia itu layak diterima untuk menyegarkan ingatan dan kewaspadaan nasional, mengingat Indonesia akan menjadi tuan rumah dari dua event besar berskala internasional, Asian Games 2018 dan pertemuan Bank Dunia IMF.
Dua event berskala internasional yang diselenggarakan di Indonesia itu akan menyedot perhatian dari komunitas internasional. Anggota sel-sel teroris di Asia Tenggara pun akan memberi perhatian pada dua event besar itu. Lazimnya, dalam event besar seperti itu mereka akan mencari celah atau kesempatan untuk menunjukkan eksistensi mereka. Tidak tertutup kemungkinan jika mereka pun membidik dua event besar di Indonesia itu.
Kemungkinan itu patut dikaitkan dengan ambisi beberapa kelompok teror yang ingin membangun basis ISIS di Asia Tenggara. Setelah dilumpuhkan di Irak dan Suriah, bukan tidak mungkin mereka semakin menggebu-gebu untuk merealisasikan basis ISIS di kawasan ini. Pergerakan anggota sel-sel teror di kawasan ini masih sangat aktif. Awal November 2017 misalnya pihak berwenang Filipina harus menangkap dan menahan seorang WNI yang diduga ingin bergabung dengan kelompok Abu Sayyaf di Marawi, Filipina Selatan.
Selain Pilkada 2018 yang harus berlangsung damai, Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang serta pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali pun harus bebas dari ancaman teror. Itulah kewajiban yang harus dilaksanakan demi kredibilitas bangsa dan negara. Polri, TNI, dan BIN diyakini sudah memiliki beberapa catatan tentang potensi ancaman itu.
Sekecil apa pun potensi ancaman itu hendaknya segera dieliminasi agar delegasi dari ratusan negara yang akan berkunjung ke Indonesia boleh merasakan nyaman dan indahnya negeri ini.
Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar/Ketua Badan Bela Negara Forum Komunikasi Putera-Puteri Purnawirawan TNI-Polri (FKPPI)
POLRI, dengan dukungan TNI dan intelijen, harus bekerja keras agar potensi ancaman sepanjang 2018 bisa direduksi hingga ke level paling minimal. Kerja keras itu diperlukan agar event pilkada serentak berjalan damai dan dua event besar berskala internasional, pertemuan tahunan Bank Dunia-Dana Moneter Internasional (IMF) dan Asian Games 2018, bisa berlangsung tanpa gangguan berarti.
Bisa dipastikan hawa sejak memasuki bulan-bulan pertama 2018, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) akan sibuk luar biasa. Pemerintah pusat cq Kementerian Pemuda dan Olahraga akan disibukkan dengan persiapan pelaksanaan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang, serta beberapa kota pendukung lain. Selain itu, sebuah tim yang telah dibentuk Presiden juga harus mematangkan persiapan pertemuan tahunan Bank Dunia IMF di Bali. Tim itu bersama Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) harus berkoordinasi dengan Pemprov Bali untuk memastikan tersedianya ragam akomodasi yang harus disiapkan untuk melayani 15.000 tamu dari berbagai negara.
Pada saat bersamaan, banyak pemerintah daerah juga harus mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan tanggal pencoblosan Pilkada Serentak 2018 pada 27 Juni 2018 di 171 daerah pemilihan. Per ukuran, Pilkada Serentak 2018 memang lebih besar dari sebelumnya karena diselenggarakan di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Provinsi-provinsi besar seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah pun menyelenggarakan pemungutan suara pada hari yang sama.
Sejauh ini Polri sudah memantau dan mengidentifikasi daerah-daerah pemilihan yang rawan konflik pada momentum penyelenggaraan Pilkada 2018. Sejumlah kepolisian daerah pun telah merumuskan langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadi konflik. Menurut versi Polri, ada lima daerah rawan konflik, meliputi Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Papua. Namun, Polri juga perlu menggarisbawahi peringatan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Mendagri mengingatkan bahwa semua daerah penyelenggara Pilkada Serentak 2018 berpotensi tidak aman sebab isu berkonten SARA dan ujaran kebencian menjadi faktor yang berpotensi memicu kerawanan dalam pilkada.
Selain memberi perhatian khusus bagi keamanan Pilkada Serentak 2018, pemerintah, Polri ,TNI, dan intelijen negara juga harus memberi perhatian lebih pada dua event besar berskala internasional, yakni Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang, serta event pertemuan tahunan Bank Dunia-IMF di Bali. Pada dua event itu, sejumlah kota akan didatangi tamu atau delegasi dari ratusan negara. Selain Jakarta, Bali, dan Palembang, tamu-tamu itu juga akan mendatangi beberapa titik di Jawa Barat, Banten, dan Lampung.
Asian Games 2018 rencananya diselenggarakan pada sepanjang periode 18 Agustus 2018-2 September 2018 di Jakarta dan Palembang, serta beberapa lokasi pendukung di Lampung, Jawa Barat, dan Banten. Mempertandingkan 41 cabang olahraga, meliputi 33 cabang olahraga olimpiade dan delapan cabang olahraga nonolimpiade. Asia Games 2018 di Indonesia diikuti 13.000 atlet dan ofisial. Pada hari pembukaan, sedikitnya 45 pemimpin negara se-Asia dijadwalkan hadir. Pada event ini, jumlah tamu diperkirakan bertambah dengan kemungkinan hadirnya pendukung dari masing-masing negara peserta dan wisatawan asing.
Per ukuran, pertemuan tahunan Bank Dunia IMF di Bali pun tidak kalah besarnya. Event ini akan didatangi 15.000 tamu atau delegasi dari 189 negara. Pelaksanaan pertemuan tahunan yang lazim disebut International Monetary Fund-World Bank Annual Meeting itu dijadwalkan pada Oktober 2018 di Bali Nusa Dua Convention Center. Karena strategisnya event ini, pemerintah bahkan membentuk tim khusus untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan.
Agar penyelenggaraan tiga event besar sepanjang 2018 itu berjalan mulus minus gangguan serius, Polri, TNI, dan intelijen negara tentu saja harus mewaspadai serta mendeteksi potensi ancaman. Gangguan selalu saja ada, tetapi harus bisa diminimalisasi demi kredibilitas bangsa dan negara. Pada event besar berskala internasional seperti Asian Games dan pertemuan Bank Dunia-IMF itu selalu saja ada kelompok-kelompok yang coba menebar gangguan untuk mendapatkan perhatian dari komunitas internasional.
Migrasi Teroris
Dalam konteks itu, pernyataan Menteri Pertahanan Malaysia Hishammuddin Hussein layak dan patut digarisbawahi oleh pimpinan Polri, TNI, dan Badan Intelijen Negara (BIN). Menhan Malaysia ini mengingatkan bahwa kelompok atau sel-sel teror di kawasan Asia Tenggara sudah bertindak sebagai pelindung bagi para militan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang melarikan diri Irak dan Suriah. Kelompok teror yang dimaksud Menhan Hishammuddin Hussein adalah Abu Sayyaf, Jamaah Islamiyah (JI), dan Mujahidin.
”Kelompok ini menempatkan diri sebagai ‘home away from home’ bagi mereka yang melarikan diri dari Mosul, Aleppo, dan Raqqa dan mereka bahkan menyatakan kesetiaan pada kekhalifahan Daulah Islamiyah yang disebut ‘Wilayah Asia Timur’,” ungkap Hishammuddin saat menghadiri pertemuan para menhan dari negara-negara yang tergabung Koalisi Pemberantasan Terorisme Militer Islamis (IMCTC) di Riyadh, Arab Saudi, Minggu (26/11).
Bagi Polri, TNI, dan BIN, apa yang dikemukakan menhan Malaysia itu tentu saja bukan informasi baru. Polri bahkan terus menugaskan Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri untuk memburu dan menyergap sejumlah orang yang diduga sebagai anggota sel-sel terorisme di dalam negeri. Tetapi, apa yang dikemukakan menhan Malaysia itu layak diterima untuk menyegarkan ingatan dan kewaspadaan nasional, mengingat Indonesia akan menjadi tuan rumah dari dua event besar berskala internasional, Asian Games 2018 dan pertemuan Bank Dunia IMF.
Dua event berskala internasional yang diselenggarakan di Indonesia itu akan menyedot perhatian dari komunitas internasional. Anggota sel-sel teroris di Asia Tenggara pun akan memberi perhatian pada dua event besar itu. Lazimnya, dalam event besar seperti itu mereka akan mencari celah atau kesempatan untuk menunjukkan eksistensi mereka. Tidak tertutup kemungkinan jika mereka pun membidik dua event besar di Indonesia itu.
Kemungkinan itu patut dikaitkan dengan ambisi beberapa kelompok teror yang ingin membangun basis ISIS di Asia Tenggara. Setelah dilumpuhkan di Irak dan Suriah, bukan tidak mungkin mereka semakin menggebu-gebu untuk merealisasikan basis ISIS di kawasan ini. Pergerakan anggota sel-sel teror di kawasan ini masih sangat aktif. Awal November 2017 misalnya pihak berwenang Filipina harus menangkap dan menahan seorang WNI yang diduga ingin bergabung dengan kelompok Abu Sayyaf di Marawi, Filipina Selatan.
Selain Pilkada 2018 yang harus berlangsung damai, Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang serta pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali pun harus bebas dari ancaman teror. Itulah kewajiban yang harus dilaksanakan demi kredibilitas bangsa dan negara. Polri, TNI, dan BIN diyakini sudah memiliki beberapa catatan tentang potensi ancaman itu.
Sekecil apa pun potensi ancaman itu hendaknya segera dieliminasi agar delegasi dari ratusan negara yang akan berkunjung ke Indonesia boleh merasakan nyaman dan indahnya negeri ini.
(mhd)
Explore More