Klaim Paling Lengkap, Yusril Persilakan KPU Cek Berkas PBB
Rabu, 15 November 2017 - 22:00 WIB
Klaim Paling Lengkap, Yusril Persilakan KPU Cek Berkas PBB
A
A
A
JAKARTA - Partai Bulan Bintang (PBB) jadi salah satu pemohon yang dikabulkan laporan pelanggaran administrasinya oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ketua Umum DPP PBB Yusril Ihza Mahendra mempersilakan KPU mengecek kembali berkas pendaftaran partainya. Dia optimis apabila dilakukan pemeriksaan secara manual maka berkas PBB akan dinyatakan lengkap.
“Dokumen yang diserahkan oleh PBB itu sudah lengkap dan tidak ada satupun yang kurang. Diakui bahwa PBB belum menginput semua data itu dalam Sipol. Tapi Bawaslu (kan) mengakui bahwa Sipol itu banyak masalah dan Bawaslu jelas mengatakan bahwa Sipol tidak dapat dijadikan satu syarat,” ujar Yusril usai menghadiri sidang putusan di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (15/11/2017).
Menurut Yusril, pada saat berperkara di Bawaslu, PBB telah menyerahkan semua persyaratan baik 34 provinsi, 546 kabupaten kota dan 5.000 kecamatan. Semua, lanjut dia, disertai kopi asli yang telah dibubuhi materai dan tanda tangan.
“Dan sudah diserahkan ke Bawaslu juga, oleh mereka (Bawaslu) sudah cek semua itu memang lengkap,” tuturnya.
Yusril pun mengklaim dibanding dengan partai lain yang berperkara di Bawaslu, partainya lah yang paling siap dalam menyediakan dokumen. PBB pun menurut dia menunggu respons KPU untuk menjalankan putusan Bawaslu tersebut.
“Juga soal surat KPU tanggal 20 Oktober lalu, yang menyatakan bahwa dokumen PBB tidak lengkap sehingga tidak dapat melanjutkan pada tahapan administrasi selanjutnya. Surat itu di anulir oleh Bawaslu, dan diperintahkan pada KPU untuk melakukan penelitian ulang terhadap seluruh dokumen PBB,” pungkasnya.
“Dokumen yang diserahkan oleh PBB itu sudah lengkap dan tidak ada satupun yang kurang. Diakui bahwa PBB belum menginput semua data itu dalam Sipol. Tapi Bawaslu (kan) mengakui bahwa Sipol itu banyak masalah dan Bawaslu jelas mengatakan bahwa Sipol tidak dapat dijadikan satu syarat,” ujar Yusril usai menghadiri sidang putusan di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (15/11/2017).
Menurut Yusril, pada saat berperkara di Bawaslu, PBB telah menyerahkan semua persyaratan baik 34 provinsi, 546 kabupaten kota dan 5.000 kecamatan. Semua, lanjut dia, disertai kopi asli yang telah dibubuhi materai dan tanda tangan.
“Dan sudah diserahkan ke Bawaslu juga, oleh mereka (Bawaslu) sudah cek semua itu memang lengkap,” tuturnya.
Yusril pun mengklaim dibanding dengan partai lain yang berperkara di Bawaslu, partainya lah yang paling siap dalam menyediakan dokumen. PBB pun menurut dia menunggu respons KPU untuk menjalankan putusan Bawaslu tersebut.
“Juga soal surat KPU tanggal 20 Oktober lalu, yang menyatakan bahwa dokumen PBB tidak lengkap sehingga tidak dapat melanjutkan pada tahapan administrasi selanjutnya. Surat itu di anulir oleh Bawaslu, dan diperintahkan pada KPU untuk melakukan penelitian ulang terhadap seluruh dokumen PBB,” pungkasnya.
(kri)
