Pasal Verifikasi dalam UU Pemilu Syarat Kepentingan Parpol di DPR
Rabu, 25 Oktober 2017 - 14:43 WIB
Pasal Verifikasi dalam UU Pemilu Syarat Kepentingan Parpol di DPR
A
A
A
JAKARTA - Ketentuan mengenai verifikasi partai politik (parpol) dalam UU Pemilu dinilai tidak tegas. Dalam Pasal 173 ada ketentuan mengenai persyaratan parpol menjadi peserta pemilu.
Peneliti Senior Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, pada ayat (2) pasal tersebut mengandaikan adanya proses yang sama terhadap semua parpol karena ada syarat-syarat yang sifatnya dinamis antara verifikasi yang dilakukan pada pemilu terdahulu dengan yang sekarang.
Misalnya, kata Lucius, terkait syarat keterwakilan 30% perempuan dalam kepengurusan. Syarat ini perlu diverifikasi lagi mengingat ada kemungkinan perubahan kepengurusan selama lima tahun terakhir. Begitu juga syarat-syarat lain yang berhubungan dengan jumlah penduduk.
"Munculnya ketentuan ayat 3 di Pasal 173 terasa memang syarat dengan kepentingan partai politik di DPR saat ini yang ingin diperlakukan khusus dalam proses verifikasi," ujar Lucius kepada SINDOnews, Rabu (25/10/2017).
Karenanya, lanjut Lucius, apa yang sudah dilakukan KPU sejauh ini dengan menerapkan prosedur yang sama bagi parpol untuk mengikuti tahapan verifikasi harus dipertahankan. Lucius meminta, jangan sampai ada parpol yang diloloskan hanya karena dia sudah melalui proses verifikasi pada pemilu sebelumnya.
"Ketentuan syarat verifikasi versi UU Pemilu memang nampak diskriminatif untuk partai-partai baru. KPU sebagai penyelenggara mesti bisa menerjemahkan ketentuan dalam UU ini demi menjamin keadilan bagi semua partai politik," kata Lucius.
Peneliti Senior Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, pada ayat (2) pasal tersebut mengandaikan adanya proses yang sama terhadap semua parpol karena ada syarat-syarat yang sifatnya dinamis antara verifikasi yang dilakukan pada pemilu terdahulu dengan yang sekarang.
Misalnya, kata Lucius, terkait syarat keterwakilan 30% perempuan dalam kepengurusan. Syarat ini perlu diverifikasi lagi mengingat ada kemungkinan perubahan kepengurusan selama lima tahun terakhir. Begitu juga syarat-syarat lain yang berhubungan dengan jumlah penduduk.
"Munculnya ketentuan ayat 3 di Pasal 173 terasa memang syarat dengan kepentingan partai politik di DPR saat ini yang ingin diperlakukan khusus dalam proses verifikasi," ujar Lucius kepada SINDOnews, Rabu (25/10/2017).
Karenanya, lanjut Lucius, apa yang sudah dilakukan KPU sejauh ini dengan menerapkan prosedur yang sama bagi parpol untuk mengikuti tahapan verifikasi harus dipertahankan. Lucius meminta, jangan sampai ada parpol yang diloloskan hanya karena dia sudah melalui proses verifikasi pada pemilu sebelumnya.
"Ketentuan syarat verifikasi versi UU Pemilu memang nampak diskriminatif untuk partai-partai baru. KPU sebagai penyelenggara mesti bisa menerjemahkan ketentuan dalam UU ini demi menjamin keadilan bagi semua partai politik," kata Lucius.
(kri)
