PAN Tak Sepakat Pansus Angket KPK Konsultasi dengan Jokowi
Selasa, 19 September 2017 - 12:56 WIB
PAN Tak Sepakat Pansus Angket KPK Konsultasi dengan Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) kurang sepakat dengan keinginan Panitia Khusus (Pansus) hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menggelar rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Fraksi PAN lebih menyarankan agar hasil rekomendasi pansus itu disampaikan terlebih dahulu kepada rapat paripurna DPR.
"Menurut kami kurang pas kalau misalkan pansus sebelum paripurna minta pendapat atau sikap atau secara khusus bertemu dengan Bapak Presiden," kata Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2017).
Lagipula, dia yakin bahwa Pemerintah belum bisa menanggapi secara resmi hasil rekomendasi pansus dalam rapat konsultasi nantinya. Yandri mengatakan, Fraksi PAN akan memberikan sikapnya atas rekomendasi pansus tersebut.
"PAN tentu sebagai salah satu fraksi di DPR akan berikan sikap apakah rekomendasi itu layak diterima atau tidak," papar anggota komisi II DPR ini.
(Baca juga: Pansus Angket Ingin Bertemu Jokowi Sebelum Rapat Paripurna)
Menurutnya, pansus nantinya harus bersedia menerima tanggapan dari rapat paripurna walaupun pahit. "Saya harap pansus buat laporan sedetail dan serinci mungkin yang dapat dipahami oleh DPR, publik, dan Pemerintah," ungkapnya.
Fraksi PAN lebih menyarankan agar hasil rekomendasi pansus itu disampaikan terlebih dahulu kepada rapat paripurna DPR.
"Menurut kami kurang pas kalau misalkan pansus sebelum paripurna minta pendapat atau sikap atau secara khusus bertemu dengan Bapak Presiden," kata Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2017).
Lagipula, dia yakin bahwa Pemerintah belum bisa menanggapi secara resmi hasil rekomendasi pansus dalam rapat konsultasi nantinya. Yandri mengatakan, Fraksi PAN akan memberikan sikapnya atas rekomendasi pansus tersebut.
"PAN tentu sebagai salah satu fraksi di DPR akan berikan sikap apakah rekomendasi itu layak diterima atau tidak," papar anggota komisi II DPR ini.
(Baca juga: Pansus Angket Ingin Bertemu Jokowi Sebelum Rapat Paripurna)
Menurutnya, pansus nantinya harus bersedia menerima tanggapan dari rapat paripurna walaupun pahit. "Saya harap pansus buat laporan sedetail dan serinci mungkin yang dapat dipahami oleh DPR, publik, dan Pemerintah," ungkapnya.
(maf)
