Tak Efektif, Anggota Komisi III DPR Minta KPK Hentikan OTT

JAKARTA - Langkah Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gencar melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kepala Daerah menuai kritik dari Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo.

Politikus Partai Golkar ini menilai, langkah KPK yang hanya mengandalkan OTT mencerminkan kegagalan lembaga tersebut dalam melakukan pencegahan. Menurutnya, fokus pemberantasan korupsi yang mengandalkan penindakan tidak akan mereduksi praktik korupsi.

Maka, sambil melanjutkan kegiatan penindakan yang berkualitas, KPK perlu memberi prioritas pada sistem pencegahan korupsi.

"Cukuplah sudah KPK bertindak seperti polisi lalu lintas yang bersembunyi di semak-semak di tikungan jalan untuk mendapat tangkapan (OTT) pengendara yg melanggar rambu lalu lintas. KPK adalah burung Garuda yang mangsanya besar-besar. Bukan burung perkutut," tutur Bambang dalam siaran persnya, Senin (18/9/2017).

Menurutnya, sudah saatnya KPK melakukan tugas besar dengan menuntaskan kasus-kasus besar yang tidak terselesaikan atau dipecahkan oleh Kepolisian dan Kejaksaan.

Menurut dia, jika hanya mengandalkan OTT saja, kasihan negara ini. Ibarat menembak nyamuk pakai meriam. "Negara telah mengeluarkan dana yg sangat besar bagi gaji para penyidik, pimpinan dan pegawai KPK. Termasuk biaya operasional, tunjangan, fasilitas sarana dan prasarananya serta kewenangan yang luar biasa dibandingkan dengan dua institusi penegak hukum lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan," pungkasnya.