Penegakan Hukum Tak Jalan, Indonesia Bisa Jadi Negara Gagal
Senin, 28 Agustus 2017 - 10:22 WIB
Penegakan Hukum Tak Jalan, Indonesia Bisa Jadi Negara Gagal
A
A
A
JAKARTA - Polda Metro Jaya dan Imparsial akan menggelar acara workshop Peran Polri dalam Melindungi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.
Dengan adanya acara ini, Polri diharapkan jadi garda terdepan dalam menjaga kebinekaan dan pluralisme di Indonesia.
Direktur Imparsial, Al Araf mengatakan, menguatnya konflik internal di negara berpotensi memecah belah bangsa dan menghancurkan keadulatan negara, khususnya konflik identitas, dan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
Contohnya di Yugoslavia, tapi saat ini sudah tak ada lagi, begitu juga di Rwanda yang hancur karena adanya penyebaran kebencian dan genosida. (Baca juga: Polisi Tangkap Kelompok Penyebar Kebencian di Medsos )
Menurut dia, saat ini negara yang sedang terancam, yakni Suriah karena di sana tengah terjadi perang saudara yang bisa membuat negara itu pecah. "Indonesia sebagai negara yang plural bisa memiliki potensi konflik tersebut," ujarnya di Jakarta, Senin (28/8/2017).
Dia menerangkan, tak menutup kemungkinan Indonesia bisa menjadi negara gagal jika penegakan hukum tak jalan dan pengelolaan keamanan tidak baik. "Salah satu ciri negara gagal menurut PBB jika penegakan hukum gagal. Seperti Somalia yang dianggap negara gagal," tuturnya.
Dia memastikan penegakan hukum terutama di wilayah Polda Metro Jaya dan Polda Banten bisa berjalan dengan baik agar kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. "Saya percaya institusi Polri bisa menjadi penjaga kebhinekaan dan menjaga adanya pemecah belah bangsa," terangnya.
Sementara itu, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suntana memastikan Polri akan selalu menjaga keamanan dan ketertiban tanpa memandang suku atau agama. "Kami akan menindak kelompok intoleran siapapun tanpa takut diancam. Kami tak dapat bekerja sendiri dan menjamin hak sendiri," katanya.
Dengan adanya acara ini, Polri diharapkan jadi garda terdepan dalam menjaga kebinekaan dan pluralisme di Indonesia.
Direktur Imparsial, Al Araf mengatakan, menguatnya konflik internal di negara berpotensi memecah belah bangsa dan menghancurkan keadulatan negara, khususnya konflik identitas, dan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
Contohnya di Yugoslavia, tapi saat ini sudah tak ada lagi, begitu juga di Rwanda yang hancur karena adanya penyebaran kebencian dan genosida. (Baca juga: Polisi Tangkap Kelompok Penyebar Kebencian di Medsos )
Menurut dia, saat ini negara yang sedang terancam, yakni Suriah karena di sana tengah terjadi perang saudara yang bisa membuat negara itu pecah. "Indonesia sebagai negara yang plural bisa memiliki potensi konflik tersebut," ujarnya di Jakarta, Senin (28/8/2017).
Dia menerangkan, tak menutup kemungkinan Indonesia bisa menjadi negara gagal jika penegakan hukum tak jalan dan pengelolaan keamanan tidak baik. "Salah satu ciri negara gagal menurut PBB jika penegakan hukum gagal. Seperti Somalia yang dianggap negara gagal," tuturnya.
Dia memastikan penegakan hukum terutama di wilayah Polda Metro Jaya dan Polda Banten bisa berjalan dengan baik agar kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. "Saya percaya institusi Polri bisa menjadi penjaga kebhinekaan dan menjaga adanya pemecah belah bangsa," terangnya.
Sementara itu, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suntana memastikan Polri akan selalu menjaga keamanan dan ketertiban tanpa memandang suku atau agama. "Kami akan menindak kelompok intoleran siapapun tanpa takut diancam. Kami tak dapat bekerja sendiri dan menjamin hak sendiri," katanya.
(dam)
