Fahri Hamzah Usul Pansus Angket KPK Panggil Jokowi
Rabu, 23 Agustus 2017 - 14:05 WIB
Fahri Hamzah Usul Pansus Angket KPK Panggil Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta panitia khusus (Pansus) hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, pandangan Presiden Jokowi tentang kinerja KPK juga dianggap penting.
"Saya misalnya mengusulkan agar presiden harusnya ditanya. Bagaimana sebetulnya ada KPK yang bekerja tanpa koordinasi dengan presiden. Seharusnya presiden dihadirkan, bagaimana tanggapan presiden," ujar Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2017).
Terlebih, lanjut dia, presiden harus bertanggungjawab atas terjadinya pelanggaran korupsi di Indonesia. Karena, kata eka, Presiden Jokowi sering mengkampanyekan anti korupsi, tetapi KPK kenyataannya hampir setiap hari melakukan penangkapan terkait kasus korupsi.
"Apa enggak ganjil di kepala presiden?" ujarnya. Dirinya berpendapat, pengungkapan sebuah kasus korupsi yang dilakukan KPK selama ini tanpa koordinasi dengan presiden.
Maka itu, Pansus angket KPK dinilai juga perlu mempertanyakan ihwal koordinasi KPK kepada presiden. "Presiden sadar enggak kalau ini ada elemen yang bekerja di bawah dia, tanpa koordinasi, nangkep sana sini presidennya bengong jadi konsumen. Padahal yang disumpah oleh rakyat untuk bertangungjawab terhadap jalannya negara itu presiden, tapi presiden banyak enggak tahu," imbuhnya.
"Saya misalnya mengusulkan agar presiden harusnya ditanya. Bagaimana sebetulnya ada KPK yang bekerja tanpa koordinasi dengan presiden. Seharusnya presiden dihadirkan, bagaimana tanggapan presiden," ujar Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2017).
Terlebih, lanjut dia, presiden harus bertanggungjawab atas terjadinya pelanggaran korupsi di Indonesia. Karena, kata eka, Presiden Jokowi sering mengkampanyekan anti korupsi, tetapi KPK kenyataannya hampir setiap hari melakukan penangkapan terkait kasus korupsi.
"Apa enggak ganjil di kepala presiden?" ujarnya. Dirinya berpendapat, pengungkapan sebuah kasus korupsi yang dilakukan KPK selama ini tanpa koordinasi dengan presiden.
Maka itu, Pansus angket KPK dinilai juga perlu mempertanyakan ihwal koordinasi KPK kepada presiden. "Presiden sadar enggak kalau ini ada elemen yang bekerja di bawah dia, tanpa koordinasi, nangkep sana sini presidennya bengong jadi konsumen. Padahal yang disumpah oleh rakyat untuk bertangungjawab terhadap jalannya negara itu presiden, tapi presiden banyak enggak tahu," imbuhnya.
(pur)
