Verifikasi Hanya bagi Parpol Baru, Pengamat: Apakah Ini Adil?
Selasa, 15 Agustus 2017 - 18:36 WIB
Verifikasi Hanya bagi Parpol Baru, Pengamat: Apakah Ini Adil?
A
A
A
JAKARTA - Peneliti Lembaga Ilmu Politik Indonesia (LIPI) Siti Zuhro angkat bicara soal ketentuan verifikasi yang dikhususkan hanya bagi partai politik baru dalam Undang- undang Pemilu yang baru saja disahkan DPR.
Siti menilai, pasal yang mengatur ketentuan verifikasi hanya bagi partai politik baru sangat berlainan dengan ketentuan yang tertulis dalam UU Pemilu lama. UU Pemilu sebelum revisi, kata Siti, tidak membedakan parpol lama dan baru dalam perkara verifikasi untuk bisa mengikuti pemilu.
"UU pemilu yang baru hanya mensyaratkan parpol baru saja yang perlu diverifikasi. Pertanyaannya apakah ini adil?" kata Siti saat dihubungi Sindonews, Selasa (15/8/2017).
Disebutkan Siti, ketentuan verifikasi yang dikhususkan hanya untuk partai baru akan memunculkan perdebatan. Di satu sisi, partai politik yang telah memiliki perwakilan di DPR tidak diverifikasi karena dianggap sudah teruji sebelumnya. Di sisi lain, partai-partai baru dianggap belum teruji sehingga harus diverifikasi.
"Kalau ini berlaku terus seperti ini, berarti verifikasi hanya berlangsung sekali bagi partai, khususnya yang sudah masuk di DPR," kata Siti.
Siti menilai, pasal yang mengatur ketentuan verifikasi hanya bagi partai politik baru sangat berlainan dengan ketentuan yang tertulis dalam UU Pemilu lama. UU Pemilu sebelum revisi, kata Siti, tidak membedakan parpol lama dan baru dalam perkara verifikasi untuk bisa mengikuti pemilu.
"UU pemilu yang baru hanya mensyaratkan parpol baru saja yang perlu diverifikasi. Pertanyaannya apakah ini adil?" kata Siti saat dihubungi Sindonews, Selasa (15/8/2017).
Disebutkan Siti, ketentuan verifikasi yang dikhususkan hanya untuk partai baru akan memunculkan perdebatan. Di satu sisi, partai politik yang telah memiliki perwakilan di DPR tidak diverifikasi karena dianggap sudah teruji sebelumnya. Di sisi lain, partai-partai baru dianggap belum teruji sehingga harus diverifikasi.
"Kalau ini berlaku terus seperti ini, berarti verifikasi hanya berlangsung sekali bagi partai, khususnya yang sudah masuk di DPR," kata Siti.
(pur)
