Urbanisasi dan Kesenjangan Kota-Desa

loading...
Urbanisasi dan Kesenjangan Kota-Desa
Urbanisasi dan Kesenjangan Kota-Desa
A+ A-
Ace Hasan Syadzily
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar,
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar,
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

BAGI kota-kota besar Lebaran selalu menyisakan masalah yang klasik, yaitu arus urbanisasi. Data yang dilansir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta menyebutkan, setelah Lebaran 2017 pendatang baru ke Jakarta sebanyak 70.752 orang. Dibandingkan pendatang saat Lebaran 2016, tahun ini jumlahnya naik 2,89% atau 68.763 orang.

Data tersebut menunjukkan bahwa kota masih menjadi tempat arus perpindahan penduduk yang masih diminati warga. Pola mobilitas sosial ini akan selalu terjadi selagi kota tetap menjadi pusat pertumbuhan dan aktivitas ekonomi dengan daya dukung ekonomi yang menopangnya. Artinya, desa belum mampu menciptakan dan menumbuhkan aktivitas ekonomi yang menjanjikan sehingga mendorong masyarakat desa tetap berbondong-bondong ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih layak.

Pertanyaannya, bukankah sekarang pemerintah telah mengimplementasikan UU Nomor 6/2014 tentang Desa yang sejatinya diharapkan dapat mendorong masyarakat desa agar dapat mengembangkan potensi ekonominya? Pertanyaan evaluatif kebijakan ini memang terlalu ambisius untuk menjawab persoalan urbanisasi yang merupakan fenomena dunia berkembang seperti Indonesia yang masih menghadapi masalah kesenjangan antara kota dan desa.



Namun, dengan pertanyaan di atas setidaknya menggugah kita untuk terus mengevaluasi sejauh mana efektivitas pelaksanaan tiga tahun implementasi UU Nomor 6/2014 tentang Desa dapat mencapai tujuan utamanya: mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan desa-kota, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan.

Asumsinya, semakin berkurangnya urbanisasi maka mulai semakin tumbuh produktivitas perekonomian di perdesaan. Berkurangnya urbanisasi merupakan salah satu indikator penting bagi berkembangnya potensi ekonomi masyarakat di desa. Masyarakat desa tidak lagi berangkat ke kota jika mereka mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan yang dapat menjamin kebutuhan hidupnya.

Kemiskinan dan Dana Desa
Pelaksanaan UU Desa telah berlangsung tiga tahun sejak 2014. Pada 2015 pemerintah pusat melalui APBN telah mengucurkan dana Rp20,76 triliun. Berikutnya, 2016, naik menjadi Rp46,9 triliun, lalu pada 2017 pemerintah pusat telah mengalokasikan Rp60 triliun. Kini rata-rata pemerintahan desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki otonomi untuk mengelola sumber daya keuangannya Rp800 juta hingga Rp1,1 miliar per desa.



Kebijakan ini sungguh sangat tepat untuk membangun Indonesia dari desa sebagaimana program Nawacita pemerintahan Jokowi jika penggunaannya tepat sasaran dan sesuai peruntukannya. Dana desa ini, menurut UU Desa, dipergunakan untuk membiaya infrastruktur ekonomi, sosial, fisik, dan meningkatkan kemampuan berusaha masyarakat di perdesaan.
halaman ke-1 dari 3
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top