Menko Polhukam Mengaku Aneh Perppu Ormas Diributkan
Senin, 17 Juli 2017 - 17:45 WIB
Menko Polhukam Mengaku Aneh Perppu Ormas Diributkan
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menilai, terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), bentuk diskresi Presiden yang biasa dalam tata negara.
"Kalau sekarang ribut agak aneh. Prosesnya betul. Itu sangat demokratis," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (17/7/2017).
Menurut Wiranto, zaman rezim terdahulu, saat pasal subversif diterapkan, ormas atau organisasi yang mencurigakan bisa langsung ditindak. Namun hal ini tidak berlaku di zaman Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Diakuinya, melihat kondisi perkembangan yang terjadi, ideologi Pancasila kini dalam keadaan terancam. Maka itu perlu dasar hukum yang tepat untuk mengantisipasi ancaman tersebut.
"Tatkala untuk menghadapi ancaman seperti itu apalagi lewat ormas. Ormas di Indonesia sudah mencapai 344 ribu. Bisa lewat jalur ormas untuk mengubah ideologi negara," ungkapnya.
(Baca juga: Perppu Pembubaran Ormas Diibaratkan Senjata Pemusnah Massal)
Sementara itu, Undang-Undang (UU) tentang Ormas yang ada saat ini dianggap tidak mewadahi pemerintah untuk melindungi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.
"Pemerintah sebagai yang punya tanggung jawab menjaga keselamatan bangsa dan melihat undang-undang itu tidak lagi cukup. Maka menerbitkan perppu yang memperkuat undang-undang itu," tandasnya.
"Kalau sekarang ribut agak aneh. Prosesnya betul. Itu sangat demokratis," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (17/7/2017).
Menurut Wiranto, zaman rezim terdahulu, saat pasal subversif diterapkan, ormas atau organisasi yang mencurigakan bisa langsung ditindak. Namun hal ini tidak berlaku di zaman Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Diakuinya, melihat kondisi perkembangan yang terjadi, ideologi Pancasila kini dalam keadaan terancam. Maka itu perlu dasar hukum yang tepat untuk mengantisipasi ancaman tersebut.
"Tatkala untuk menghadapi ancaman seperti itu apalagi lewat ormas. Ormas di Indonesia sudah mencapai 344 ribu. Bisa lewat jalur ormas untuk mengubah ideologi negara," ungkapnya.
(Baca juga: Perppu Pembubaran Ormas Diibaratkan Senjata Pemusnah Massal)
Sementara itu, Undang-Undang (UU) tentang Ormas yang ada saat ini dianggap tidak mewadahi pemerintah untuk melindungi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.
"Pemerintah sebagai yang punya tanggung jawab menjaga keselamatan bangsa dan melihat undang-undang itu tidak lagi cukup. Maka menerbitkan perppu yang memperkuat undang-undang itu," tandasnya.
(maf)
