Tolak PT 20%, PKS: Makin Banyak Calon Presiden Semakin Baik
Minggu, 16 Juli 2017 - 18:57 WIB
Tolak PT 20%, PKS: Makin Banyak Calon Presiden Semakin Baik
A
A
A
JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyatakan, pihaknya tidak setuju dengan angka ambang batas pengajuan presiden (presidential threshold) di 20% yang dipatok pemerintah. PKS akan melakukan lobi politik agar angka tersebut diturunkan.
"Pemerintah kelihatannya sedang memasang itu harga mati. Sementara kami sebetulnya banyak bergerak. Kami awalanya 0 persen, kemudian bergerak pada parlementary threshold disamakan," kata Sohibul di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Minggu (16/7/2017).
Diakui Sohibul, pihaknya telah melakukan lobi politik dengan dua partai pro pemerintah, yakni Hanura dan PPP. Dari lobi politik itu, PKS sepakat bila angka ambang batas pengajuan presiden menjadi 10%.
"Kita ikutilah 10%. Kita berharap pemerintah mau turun. Kita sudah Naik terus," ungkap Sohibul.
Dalam kesempatan itu, Sohibul membeberkan alasan PKS menolak angka ambang batas pengajuan presiden 20%. Angka tersebut, kata Sohibul, akan mendekati adanya calon tunggal. Dengan demikian, pilihan masyarakat akan terbatas pada calon tersebut.
"Kecil peluang akan ada banyak calon. Tentu ini tidak memuaskan bagi pilihan rakyat. Banyak pilihan itu makin baik," kata Sohibul.
"Pemerintah kelihatannya sedang memasang itu harga mati. Sementara kami sebetulnya banyak bergerak. Kami awalanya 0 persen, kemudian bergerak pada parlementary threshold disamakan," kata Sohibul di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Minggu (16/7/2017).
Diakui Sohibul, pihaknya telah melakukan lobi politik dengan dua partai pro pemerintah, yakni Hanura dan PPP. Dari lobi politik itu, PKS sepakat bila angka ambang batas pengajuan presiden menjadi 10%.
"Kita ikutilah 10%. Kita berharap pemerintah mau turun. Kita sudah Naik terus," ungkap Sohibul.
Dalam kesempatan itu, Sohibul membeberkan alasan PKS menolak angka ambang batas pengajuan presiden 20%. Angka tersebut, kata Sohibul, akan mendekati adanya calon tunggal. Dengan demikian, pilihan masyarakat akan terbatas pada calon tersebut.
"Kecil peluang akan ada banyak calon. Tentu ini tidak memuaskan bagi pilihan rakyat. Banyak pilihan itu makin baik," kata Sohibul.
(pur)
