Rusak Negeri Ini jika Mental Penegak Hukum Loyo
Rabu, 05 Juli 2017 - 14:27 WIB
Rusak Negeri Ini jika Mental Penegak Hukum Loyo
A
A
A
JAKARTA - Negeri ini diyakini bakal rusak jika mental semua penegak hukum loyo seperti Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung (Kejagung), Yulianto.
Pasalnya, SMS Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo kepada Jaksa Yulianto tidak mengandung unsur ancaman.
Mantan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Rusli Halim mengatakan, kekuasaan seseorang yang dijalankan melampaui batas kewenangan adalah demoralisasi individual.
"Jika dibiarkan, akan terjadi demoralisasi kelembagaan, dan ini sangat membahayakan bangsa dan negara," kata Rusli Halim kepada SINDOnews, Rabu (5/7/2017).
Dia menambahkan, dalam adagium hukum dikenal bahwa melepaskan orang yang bersalah lebih baik dari menghukum orang yang tidak bersalah. "Apa yang membahayakan dari SMS Hary Tanoe sehingga jaksa merasa amat terancam?" tanyanya.
"Rusak negeri ini jika mental penegak hukum loyo terhadap ancaman, apalagi SMS Hary Tanoe jauh dari unsur ancaman," imbuhnya.
(Baca juga: Pernyataan Jaksa Agung Sebut HT Tersangka Jadi Preseden Buruk)
Maka itu kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menghentikan proses demoralisasi kelembagaan di tubuh kejaksaan dengan membersihkan jaksa-jaksa loyo yang jumlahnya hitungan jari ini. "Kasihan ribuan jaksa pemberani yang memiliki integritas tinggi harus ikut tercoreng," paparnya.
Kemudian dia menuturkan, Jaksa Agung adalah pembantu Presiden. Setelah disumpah dan dilantik lanjut dia, yang dijalankan seorang Jaksa Agung adalah perintah Presiden untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan kelompok dan partai politik.
"Jangan sampai titipan kepentingan kelompok membebani Presiden, apalagi lebih mematuhi perintah pimpinan kelompoknya daripada perintah Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara," ungkapnya.
Pasalnya, SMS Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo kepada Jaksa Yulianto tidak mengandung unsur ancaman.
Mantan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Rusli Halim mengatakan, kekuasaan seseorang yang dijalankan melampaui batas kewenangan adalah demoralisasi individual.
"Jika dibiarkan, akan terjadi demoralisasi kelembagaan, dan ini sangat membahayakan bangsa dan negara," kata Rusli Halim kepada SINDOnews, Rabu (5/7/2017).
Dia menambahkan, dalam adagium hukum dikenal bahwa melepaskan orang yang bersalah lebih baik dari menghukum orang yang tidak bersalah. "Apa yang membahayakan dari SMS Hary Tanoe sehingga jaksa merasa amat terancam?" tanyanya.
"Rusak negeri ini jika mental penegak hukum loyo terhadap ancaman, apalagi SMS Hary Tanoe jauh dari unsur ancaman," imbuhnya.
(Baca juga: Pernyataan Jaksa Agung Sebut HT Tersangka Jadi Preseden Buruk)
Maka itu kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menghentikan proses demoralisasi kelembagaan di tubuh kejaksaan dengan membersihkan jaksa-jaksa loyo yang jumlahnya hitungan jari ini. "Kasihan ribuan jaksa pemberani yang memiliki integritas tinggi harus ikut tercoreng," paparnya.
Kemudian dia menuturkan, Jaksa Agung adalah pembantu Presiden. Setelah disumpah dan dilantik lanjut dia, yang dijalankan seorang Jaksa Agung adalah perintah Presiden untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan kelompok dan partai politik.
"Jangan sampai titipan kepentingan kelompok membebani Presiden, apalagi lebih mematuhi perintah pimpinan kelompoknya daripada perintah Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara," ungkapnya.
(maf)
