Banyak Jaksa Ditangkap, Penegakan Hukum Era Jokowi Tercoreng
Selasa, 13 Juni 2017 - 08:06 WIB
Banyak Jaksa Ditangkap, Penegakan Hukum Era Jokowi Tercoreng
A
A
A
JAKARTA - Publik mencatat sudah banyak jaksa yang ditangkap terkait persoalan hukum. Belum lama yang ditangkap adalah Kepala Seksi Intel III Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Indonesia (FH UI) Choky Ramadhan mengatakan, sebagian besar penangkapan dilakukan karena persoalan suap. Persoalan ini kata dia menunjukkan ada kesalahan sistemik dalam sektor pengawasan di internal Kejaksaan.
"OTT (operasi tangkap tangan) terhadap jaksa terjadi hampir setiap tahunnya," ujar Choky kepada SINDOnews melalui telepon, Senin,12 Juni 2017.
Atas dasar itu dia mendorong agar Kejaksaan mengoptimalkan pengawasan internal. Baik pengawasan melekat oleh atasan maupun pengawasan fungsional oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas).
"Selain itu, kolaborasi dengan Komisi Kejaksaan dan KPK juga perlu dikuatkan kembali," ucapnya. (Baca: KPK Tetapkan Jaksa Kejati Bengkulu Tersangka)
Menurutnya penangkapan terhadap oknum Jaksa oleh KPK bisa mendegradasi kinerja hukum Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Dia menilai solusi yang tepat adalah mengganti Jaksa Agung agar kinerja pemerintah di bidang hukum meningkat.
"Opsi lain bisa juga evaluasi jajaran di bawahnya terutama yang melakukan pengawasan," katanya.
Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Indonesia (FH UI) Choky Ramadhan mengatakan, sebagian besar penangkapan dilakukan karena persoalan suap. Persoalan ini kata dia menunjukkan ada kesalahan sistemik dalam sektor pengawasan di internal Kejaksaan.
"OTT (operasi tangkap tangan) terhadap jaksa terjadi hampir setiap tahunnya," ujar Choky kepada SINDOnews melalui telepon, Senin,12 Juni 2017.
Atas dasar itu dia mendorong agar Kejaksaan mengoptimalkan pengawasan internal. Baik pengawasan melekat oleh atasan maupun pengawasan fungsional oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas).
"Selain itu, kolaborasi dengan Komisi Kejaksaan dan KPK juga perlu dikuatkan kembali," ucapnya. (Baca: KPK Tetapkan Jaksa Kejati Bengkulu Tersangka)
Menurutnya penangkapan terhadap oknum Jaksa oleh KPK bisa mendegradasi kinerja hukum Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Dia menilai solusi yang tepat adalah mengganti Jaksa Agung agar kinerja pemerintah di bidang hukum meningkat.
"Opsi lain bisa juga evaluasi jajaran di bawahnya terutama yang melakukan pengawasan," katanya.
(kur)
