MUI Desak Pemerintah Prakarsai Islah di Kawasan Timur Tengah

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah Indonesia memprakarsai langkah islah dan mendorong sidang darurat Organisasi Kerja sama Islam (OKI) untuk mengatasi persoalan politik yang tengah dihadapi Qatar dan sejumlah negara Islam di kawasan Timur Tengah.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin mengatakan, langkah tersebut perlu diambil Pemerintah Indonesia sebagai salah satu upaya mengurai ketegangan di kawasan kaya minyak tersebut.

"Ini untuk menghindari perpecahan dan peperangan. Indonesia harus dalam posisi netral," ujar Din di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (7/6/2017).

Din menuturkan, OKI perlu turun tangan dan memainkan perannya sebagai mediator antara sejumlah negara yang berseteru tersebut. Sebelum OKI turun tangan, MUI mendorong agar konflik Qatar bisa diselesaikan secara internal melalui asosiasi kerja sama negara-negara Teluk.

Dalam kesempatan itu, MUI juga meminta Raja Arab Saudi selaku pimpinan aliansi negara-negara di kawasan Timur Tengah pemboikot Qatar, untuk berfikir ulang terkait aksi mereka. Din menuturkan, ketegangan di kawasan tersebut bisa terus mengeskalasi dan bisa berujung pada peperangan antara sesama negara-negara Islam.

Ditambahkan Din, ada kekhawatiran keadaan tersebut akan dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan politik yang antiislam bisa berimbas kepada arah merugikan umat Islam di belahan dunia lainnya.

"Bayangkan jika gara-gara pecah perang, ibadah haji terhenti. Pesawat pembawa jamaah Haji tak bisa masuk kawasan karena udara dipenuhi pesawat tempur. Ini akan menjadi aib bagi peradaban Islam," tutur Din.