PAN Nilai Aneh Partai Pro-Pemerintah tapi Dukung Angket KPK
Senin, 01 Mei 2017 - 01:51 WIB
PAN Nilai Aneh Partai Pro-Pemerintah tapi Dukung Angket KPK
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan menolak pengguliran hak angket untuk menyelidiki dugaan penyimpangan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Meski usulan hak angket telah disetujui DPR, Zulkifli mempertanyakan sikap partai pendukung pemerintah yang justru mendorong pengguliran hak angket.
"Hak angket itu pada akhirnya menyatakan pendapat kepada Presiden. Kan aneh kalau partai pemerintah usul hak angket," ungkap Zulkifli di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (30/4/2017).
(Baca juga: Tak Kuorum, Hasil Paripurna DPR Soal Angket KPK Ilegal)
Hak angket yang disetujui pada rapat paripurna Jumat, 28 April 2017 lalu, ditandatangani oleh sejumlah anggota DPR dari fraksi PDIP, Hanura, dan Nasdem.
Terkait satu orang anggota fraksi PAN, Daeng Muhammad, yang meneken hak angket, Zulkifli menyatakan hal tersebut merupakan sikap individu, bukan fraksi. "Kalau usulan (angket) hak anggota. Tapi setelahnya ada sikap fraksi, ya harus diikuti," ucap Zulkifli.
Meski ada anggota partainya yang mendukung hak angket, Zulkifli memgatakan tak ada sanksi bagi yang bersangkutan. Dia memastikan tak akan mengirim utusan fraksi dalam rapat-rapat pansus angket KPK. "Kami tak akan kirim orang," tandasnya.
Meski usulan hak angket telah disetujui DPR, Zulkifli mempertanyakan sikap partai pendukung pemerintah yang justru mendorong pengguliran hak angket.
"Hak angket itu pada akhirnya menyatakan pendapat kepada Presiden. Kan aneh kalau partai pemerintah usul hak angket," ungkap Zulkifli di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (30/4/2017).
(Baca juga: Tak Kuorum, Hasil Paripurna DPR Soal Angket KPK Ilegal)
Hak angket yang disetujui pada rapat paripurna Jumat, 28 April 2017 lalu, ditandatangani oleh sejumlah anggota DPR dari fraksi PDIP, Hanura, dan Nasdem.
Terkait satu orang anggota fraksi PAN, Daeng Muhammad, yang meneken hak angket, Zulkifli menyatakan hal tersebut merupakan sikap individu, bukan fraksi. "Kalau usulan (angket) hak anggota. Tapi setelahnya ada sikap fraksi, ya harus diikuti," ucap Zulkifli.
Meski ada anggota partainya yang mendukung hak angket, Zulkifli memgatakan tak ada sanksi bagi yang bersangkutan. Dia memastikan tak akan mengirim utusan fraksi dalam rapat-rapat pansus angket KPK. "Kami tak akan kirim orang," tandasnya.
(maf)
