Pansus Angket KPK yang Digagas Komisi III Dalami 3 Persoalan Ini
Kamis, 20 April 2017 - 19:34 WIB
Pansus Angket KPK yang Digagas Komisi III Dalami 3 Persoalan Ini
A
A
A
JAKARTA - Wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah bergulir di Komisi III DPR. Ada tiga persoalan pokok yang bakal didalami wakil rakyat melalui pembentukan Pansus Angket KPK ini.
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani membeberkan, tiga persoalan tersebut antara lain terkait hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan KPK yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan tujuh indikasi penyimpangan.
"Di dalam LHP 2015, BPK menyampaikan temuannya kepada DPR, ada tujuh indikasi ketidakpatuhan terkait pengelolaan anggaran KPK," ujar Arsul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (20/4/2017).
Arsul mengatakan, salah satu indikasi penyimpangan itu terkait dana bantuan hukum untuk Abaraham Samad yang tidak berkaitan dengan tugasnya sebagai Ketua KPK.
"Penyimpangan itu misalnya terkait anggaran bantuan hukum terhadap Abraham Samad. Itu yang akan didalami oleh Pansus Angket," kata Arsul.
Selain perkara penyimpangan anggaran, Pansus Angket yang bakal dibentuk Komisi III juga akan menyelidik bocornya surat dakwaan atau BAP KPK ke publik. Bocornya surat dakwaan dan BAP KPK, kata Arsul, tidak terjadi hanya sekali.
"Melalui angket kita selidiki, yang sering bocorkan ini orang dalam atau luar KPK, sih?" ucap Arsul.
Persoalan lainnya, lanjut Arsul, terkait permintaan membuka rekaman BAP Miryam S Haryani yang menyebut ada enam anggota Komisi III DPR mengancam politikus Hanura tersebut saat bersaksi di kasus e-KTP.
"Jadi angket ini bukan semata persoalan rekaman BAP. Tapi ada persoalan lain yang perlu kita selidiki," tandas Arsul.
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani membeberkan, tiga persoalan tersebut antara lain terkait hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan KPK yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan tujuh indikasi penyimpangan.
"Di dalam LHP 2015, BPK menyampaikan temuannya kepada DPR, ada tujuh indikasi ketidakpatuhan terkait pengelolaan anggaran KPK," ujar Arsul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (20/4/2017).
Arsul mengatakan, salah satu indikasi penyimpangan itu terkait dana bantuan hukum untuk Abaraham Samad yang tidak berkaitan dengan tugasnya sebagai Ketua KPK.
"Penyimpangan itu misalnya terkait anggaran bantuan hukum terhadap Abraham Samad. Itu yang akan didalami oleh Pansus Angket," kata Arsul.
Selain perkara penyimpangan anggaran, Pansus Angket yang bakal dibentuk Komisi III juga akan menyelidik bocornya surat dakwaan atau BAP KPK ke publik. Bocornya surat dakwaan dan BAP KPK, kata Arsul, tidak terjadi hanya sekali.
"Melalui angket kita selidiki, yang sering bocorkan ini orang dalam atau luar KPK, sih?" ucap Arsul.
Persoalan lainnya, lanjut Arsul, terkait permintaan membuka rekaman BAP Miryam S Haryani yang menyebut ada enam anggota Komisi III DPR mengancam politikus Hanura tersebut saat bersaksi di kasus e-KTP.
"Jadi angket ini bukan semata persoalan rekaman BAP. Tapi ada persoalan lain yang perlu kita selidiki," tandas Arsul.
(kri)
