Membaca Konsekuensi Pilkada Jakarta

MENJELANG pemungutan suara putaran kedua Pilkada DKI, situasi dan wajah Jakarta cukup menegangkan dan mendebarkan, tidak hanya bagi kedua pasangan calon bersama timnya, namun juga oleh masyarakat sebagai pemilih.

Dengan waktu yang semakin sempit, segala daya dan energi potensial digerakkan maksimal untuk memanfaatkan jeda, sampai pemilih mencoblos di bilik suara nanti.

Mengapa ini penting diperhatikan? Karena, dengan kekuatan yang hampir berimbang, ketegangan kedua kubu yang meningkat ditambah lagi dengan kohesi sosial yang cenderung mudah terkoyak, putaran kedua Pilkada DKI akan potensial menghasilkan ketegangan-ketegangan baru.

Ketegangan ini tentu tergantung dengan hasil pilkada nanti. Jika berandai-andai, penulis melihat kedua pasangan calon akan menghasilkan konsekuensi-konsekuensi jika mereka terpilih maupun kalah. Mari kita bedah keduanya.

Jika pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) menang, apa yang terjadi?

Pertama, jika pasangan ini menang, ada variabel hukum terkait kasus pengadilan penodaan agama yang menjerat Ahok sebagai terdakwa. Tentu publik ingat bagaimana ada penundaan pembacaan tuntutan terhadap Ahok yang ditunda sehari setelah pemungutan suara.

Penundaan ini secara kasat mata menunjukkan ada intervensi dalam proses hukum, meskipun surat Kapolda kepada majelis hakim kasus Ahok lebih bersifat imbauan. Sulit rasanya menghilangkan dugaan adanya pertimbangan politis dalam penundaan tuntutan tersebut.

Kedua, imbas dari kasus hukum. Jika pasangan Ahok-Djarot menang dan Ahok dituntut maksimal lima tahun penjara dan kemudian divonis, setidaknya separuh dari tuntutan, tentu proses pelantikannya sebagai gubernur terhalang.

Di sinilah Djarot bakal menggantikan posisi Ahok sebagai gubernur. PDI Perjuangan rasanya akan mengambil untung dengan posisi ini. Apalagi, sosok Djarot adalah kader dari partai ini. Namun, tentu jika Ahok divonis bebas, otomatis pasangan Ahok-Djarot melaju di periode keduanya memimpin Jakarta.

Ketiga, jika Ahok-Djarot menang dan Ahok bebas dari tuntutan hukum kasus penodaan agama, tentu Jakarta potensial akan tetap gaduh.

Penolakan umat muslim yang digambarkan dalam sejumlah aksi besar (Gerakan 411, 212) adalah cerminan kemarahan dan perlawanan mereka pada sosok Ahok yang dinilai merusak basis toleransi, yakni sikap saling menghormati dan menghargai ajaran agama yang ada di negeri ini.

Opsi ini rasanya akan berpotensi melahirkan reaksi yang besar juga dari umat muslim. Sebagian besar dari mereka meyakini Ahok bersalah dan telah menodai ajaran agama Islam dan menghina ulama. Apalagi, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjadi bukti di persidangan ibarat ”visum” dari sebuah kasus pidana.

Keempat, jika Ahok-Djarot menang, tentu pergerakan Jakarta akan seperti yang kita rasakan selama ini. Reklamasi akan tetap jalan dan imbas pembangunan serta penanganan problem perkotaan seperti kasus penggusuran akan potensial tetap terjadi dengan pola komunikasi yang searah, minim dialog, sebagaimana yang selama ini terjadi dengan pergolakan dan penolakan sejumlah warga yang menjadi korban penggusuran.

Kelima, kemenangan Ahok tentu akan dikapitalisasi secara politik seperti halnya kemenangan Jokowi di Pilkada DKI 2012. Desas-desus politik yang menyatakan Ahok potensial maju di Pilpres 2019 terbuka lebar untuk menjadi kenyataan.

Apalagi, dalam satu sesi debat Pilkada DKI, ketika ditanya pertanyaan apakah jika menjadi gubernur akan menyelesaikan mandat selama lima tahun, justru Djarot yang menjawab, bukan Ahok.

Sikap ini semakin menguatkan dugaan publik, Pilkada DKI adalah batu loncatan bagi Ahok untuk melaju di Pilpres 2019.

Anies-Sandi

Sebaliknya, apa yang terjadi di pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi) ketika memenangi pertarungan pilkada ini? Tentu peluang pasangan ini cukup besar mengingat dalam perjalanan waktu mengalami peningkatan elektabilitas. Hampir semua lembaga survei yang memublikasikan risetnya menyebutkan pasangan ini unggul atas Ahok-Djarot.

Prediksi sejumlah survei yang menyebut di putaran kedua, pasangan Anies-Sandi akan unggul sepertinya bukan isapan jempol belaka. Kelompok pemilih pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni (Agus-Sylvi) yang disinyalir memiliki karakteristik yang sama dengan pemilih Anies-Sandi, sedikit banyak menjadi sumber dukungan potensial bagi pasangan ini (baca: hampir 80% pemilih Agus-Sylvi menginfakkan suaranya ke pasangan Anies-Sandi). Di samping juga ada tambahan energi dari beberapa partai (baca: Partai Perindo, PAN, PBB, Partai Idaman, dan lain lain).

Lalu, apa yang terjadi jika Anies-Sandi menang?

Pertama, Jakarta akan memiliki wajah baru. Dari sebelumnya personifikasi Ahok yang dikenal temperamental, emosional, menjadi personifikasi yang santun, tenang, dan cenderung mengayomi semua kelompok masyarakat. Anies dan Sandi memiliki gesture yang hampir serupa, meskipun keduanya memiliki latar belakang passion yang berbeda. Jakarta bakal relatif lebih fresh dari sebelumnya.

Kedua, beberapa kalangan atau pihak akan mempertanyakan soal kedekatan Anies-Sandi dengan kelompok-kelompok yang dicap radikal, seperti FPI dan kelompok Islam lainnya. Hal ini wajar mengingat pasangan ini memang cenderung dekat dan didukung oleh sebagian besar elemen Islam. Setidaknya, pasangan ini berhasil menjadi antitesis dari pasangan Ahok-Djarot.

Ketiga, pasangan Anies-Sandi akan dihadapkan pada persoalan cukup besar tentang reklamasi. Komitmen mereka menolak reklamasi akan dibayangkan bagi banyak kalangan soal bagaimana nasib pulau reklamasi yang telanjur sudah dibangun.

Nah pertanyaan ini semestinya sudah dipersiapkan dan dimatangkan oleh pasangan ini sebagai bagian dari agenda untuk mengadvokasi terhadap sebagian kelompok masyarakat nelayan.

Keempat, pasangan ini akan selalu diidentikkan dengan representasi Islam politik. Diakui atau tidak, fenomena Gerakan 411, 212, dan gerakan lainnya tidak lepas dari potret masih kuatnya gerakan Islam dalam memengaruhi gerak negara.

Dalam konteks ini kasus penodaan agama yang menjerat Ahok menjadi bukti peran gerakan ini. Pasangan ini akan selalu dilekatkan dengan Islam politik yang damai.

Tentu menjadi tantangan bagi Anies-Sandi untuk membuktikan bahwa komitmen mereka adalah terkait dengan agenda kebangsaan, berdiri di atas semua golongan dengan tetap menghormati semua hak kelompok di masyarakat Jakarta.

Kelima, pasangan Anies-Sandi cenderung akan memiliki pekerjaan rumah besar karena mereka adalah pendatang baru yang harus memulai dari nol terkait janji-janji politiknya di pilkada, mulai dari program oke oce, oke otrip, sampai oke ocare, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, perumahan warga yang layak.

Tentu, seperti yang mereka janjikan, semua program ini akan membuka kesempatan pada sektor publik untuk terlibat di dalamnya, tidak sekadar dimonopoli oleh pemerintah. Konsepnya memang membangun sebuah open government selama lima tahun ke depan.

Nah, dari gambaran kedua pasangan calon di atas, tentu publik bisa lebih mudah memilih apakah ingin Jakarta seperti ini saja dan puas dengan kondisi yang ada atau ingin ada perubahan dalam pola pemerintahan yang selama ini dijalankan oleh petahana.

Tentu variabelnya tidak sekadar hitung-hitungan rasional. Sisi emosional lebih banyak memengaruhi juga, apalagi ada variabel kasus penodaan agama yang sedikit banyak semakin menguatkan sisi ideologis-emosional tersebut.

Tentu dalam konteks petahana, pasangan Ahok-Djarot diuntungkan karena publik lebih mudah melihat dan membaca apa yang sudah dilakukan pasangan petahana selama ini.

Sementara untuk pasangan Anies-Sandi, sebagai penantang tentu perlu keterampilan khusus untuk meyakinkan publik atas program-program yang ditawarkan dan digulirkan selama masa kampanye.

Namun, jangan lupa, dalam sejumlah survei kepuasan terhadap kinerja petahana ternyata tidak berbanding lurus dengan potensi elektabilitasnya. Inilah titik kritis bagi Ahok-Djarot dan menjadi peluang bagi Anies-Sandi untuk merebut suara dan memenangkan pertarungan ini.

Detik-detik menjelang pencoblosan ini akan kita lihat bersama apakah pemilih Jakarta menginginkan Jakarta lebih baru dan fresh serta bisa memberikan harapan lebih baik atau cukup puas dengan Jakarta yang sudah ada saat ini.

Semoga babak akhir ini bakal bisa memberikan tontonan atau hiburan bagi publik Indonesia dan bahkan dunia serta lebih jauh kita berharap Pilkada DKI bisa menjadi tuntunan berdemokrasi yang semakin sehat dan bermartabat. Selamat memilih!