Perindo: Parpol Harus Ikhlas Beri Legitimasi Jokowi Susun Kabinet
Perindo: Parpol Harus Ikhlas Beri Legitimasi Jokowi Susun Kabinet
A
A
A
JAKARTA - Terkait isu reshuffle Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jususf Kalla (JK), Partai Persatuan Indonesia (Perindo) berpandangan, setiap partai politik (parpol) harus merelakan diri tidak menekan Presiden terlalu jauh, untuk menyusun Kabinet Kerja.
"Saya kira parpol harus ikhlas merelakan diri memberikan legitimasi mutlak untuk Presiden menata kabinetnya," kata Sekjen DPP Perindo Ahmad Rofiq ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (4/1/2016).
"Tanpa perlu ada tekanan atau meminta imbal jasa atas dukungan politik dengan mendudukkan orang-orangnya sebagai menteri," imbuhnya.
Sempat beberapa kali lingkungan Istana diguncang isu reshuffle, meskipun telah dibantah Presiden Jokowi, Rofiq menilai, hal itu menunjukkan parpol tetap ingin melakukan kompromi politik.
Apalagi menurutnya, terang-terangan beberapa parpol mengajukan calonnya atau mengklaim mendapat tawaran dari Medan Merdeka. Jika tekanan ini terus dilakukan, maka kinerja kabinet yang disusun kepala daerah tak bisa maksimal mewujudkan rakyat sejahtera.
"Biarkan Presiden menyusun kabinetnya tanpa campur tangan, tekanan-tekanan atau semacam kompromi politik tadi. Dengan demikian orang-orang yang terpilih benar-benar profesional dan mampu di bidangnya masing-masing sesuai latar belakang," ungkapnya.
"Inilah yang saya sebut ikhlas memberikan dukungan sebagai anak bangsa yang ingin negara dikelola dengan baik," ucap Rofiq.
Adanya kompromi politik, terutama antara Presiden dan parpol pendukung, dinilainya terlihat ketika janji kabinet ramping dan diisi kalangan profesional tidak bisa dipenuhi Jokowi.
Sehingga orang nomor satu itu tidak leluasa menempatkan orang-orang terbaik untuk duduk di kementerian. "Hari ini kita melihat, kabinet tetap diisi oleh orang-orang parpol dengan formasi yang masih gemuk," tegasnya.
"Tentu ini bukti adanya kompromi politik yang tidak menunjukkan adanya kedewasaan parpol berdemokrasi," jelasnya.
Rofiq meyakini, sekuat apapun Jokowi ingin menampilkan performa Kabinet Kerja dengan kinerja yang maksimal dan profesional, niat itu akan jauh panggang dari api bisa direalisasikan.
"Parpol cukup perlu memaksimalkan fungsi kontrol dan evaluasinya sebagai legislatif. Kemudian men-support semua kebijakan Presiden yang nilai sejalan dengan pembangunan tujuan bernegara," tandasnya.
"Saya kira parpol harus ikhlas merelakan diri memberikan legitimasi mutlak untuk Presiden menata kabinetnya," kata Sekjen DPP Perindo Ahmad Rofiq ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (4/1/2016).
"Tanpa perlu ada tekanan atau meminta imbal jasa atas dukungan politik dengan mendudukkan orang-orangnya sebagai menteri," imbuhnya.
Sempat beberapa kali lingkungan Istana diguncang isu reshuffle, meskipun telah dibantah Presiden Jokowi, Rofiq menilai, hal itu menunjukkan parpol tetap ingin melakukan kompromi politik.
Apalagi menurutnya, terang-terangan beberapa parpol mengajukan calonnya atau mengklaim mendapat tawaran dari Medan Merdeka. Jika tekanan ini terus dilakukan, maka kinerja kabinet yang disusun kepala daerah tak bisa maksimal mewujudkan rakyat sejahtera.
"Biarkan Presiden menyusun kabinetnya tanpa campur tangan, tekanan-tekanan atau semacam kompromi politik tadi. Dengan demikian orang-orang yang terpilih benar-benar profesional dan mampu di bidangnya masing-masing sesuai latar belakang," ungkapnya.
"Inilah yang saya sebut ikhlas memberikan dukungan sebagai anak bangsa yang ingin negara dikelola dengan baik," ucap Rofiq.
Adanya kompromi politik, terutama antara Presiden dan parpol pendukung, dinilainya terlihat ketika janji kabinet ramping dan diisi kalangan profesional tidak bisa dipenuhi Jokowi.
Sehingga orang nomor satu itu tidak leluasa menempatkan orang-orang terbaik untuk duduk di kementerian. "Hari ini kita melihat, kabinet tetap diisi oleh orang-orang parpol dengan formasi yang masih gemuk," tegasnya.
"Tentu ini bukti adanya kompromi politik yang tidak menunjukkan adanya kedewasaan parpol berdemokrasi," jelasnya.
Rofiq meyakini, sekuat apapun Jokowi ingin menampilkan performa Kabinet Kerja dengan kinerja yang maksimal dan profesional, niat itu akan jauh panggang dari api bisa direalisasikan.
"Parpol cukup perlu memaksimalkan fungsi kontrol dan evaluasinya sebagai legislatif. Kemudian men-support semua kebijakan Presiden yang nilai sejalan dengan pembangunan tujuan bernegara," tandasnya.
(maf)
Explore More