Isu Reshuffle, Perindo Siap Jika Dapat Tambahan di Kabinet

JAKARTA - Di tengah kehebohan isu reshuffle atau kocok ulang kabinet pada Rabu Pon yang jatuh pada Rabu (23/3/2022) besok, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Perindo selalu siap membantu kinerja-kinerja presiden.

“Kami siap sebagai partai pendukung pemerintah, kalau lah kemudian diberikan tugas-tugas oleh presiden untuk membantu beliau ya pada prinsipnya kami siap,” kata Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik dan Kebijakan Publik, Heri Budianto dalam MNC Prime News yang bertajuk “Isu Reshuffle Kabinet Jelang Rabu Pon” Selasa (22/3/2022) malam.

Bahkan, Perindo juga menyatakan kesiapannya jikalau partai pimpinan Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo (HT) ini berpeluang mendapatkan tembahan di kabinet. “Siap (dapat tambahan menteri), kami selalu siap. Kalau manuver parpol lain bukan ranah kami,” ujar Herbud panggilan Heri Budianto menjawab pertanyaan pembawa acara.



Terkait fenomena menteri yang menjadikan jabatannya panggung capres, Herbud menilai faktornya adalah momentum. Karena sekarang ini merupakan 2 tahun menjelang Pemilu 2024, di mana semua kegiatan-kegiatan pejabat publik dan juga menteri-menteri dikaitkan dengan panggung politik pilpres. Dan itu hal yang lumrah.



“Saya rasa biasa lah dalam politik itu segala sesuatunya muncul di publik. Justru kalau menteri tidak muncul di publik justru dipertanyakan apa yang dikerjakan para menteri itu,” ujarnya.

Apalagi, dia melanjutkan, sejumlah menteri digadang-gadang masuk ke dalam radar survei sebagai capres dan cawapres, sehingga perhatian publik pun mengarah ke dinamika jelang pilpres. “Bukan hanya para menteri tapi juga para gubernur. Saya melihat momentum perhatian publik lebih kepada itu karena kita sudah mulai masuk tahun politik,” imbuhnya.



Namun demikian, Herbud meyakini bahwa karena para menteri itu merupakan pembantu presiden, sambung Herbud, presiden paling tahu ukuran kinerjanya. Kalau ada masukan terkait dengan kinerja menteri-menterinya, presiden pun pasti tidak akan tinggal diam. Apalagi di era demokrasi, mengkritisi adalah hal yang dibolehkan.

“Kalau masyarakat tidak memberikan masukan terhadap kinerja pemerintah hari ini tentu saya kira menjadi pertanyaan bagi kita. (jadi) Sah-sah saja karena momentumnya, lembaga survei merilis nama-nama, lalu dikaitkan dengan Rabu Pon lalu dikaitkan dengan tahun politik, jadilah gendang, tari, serta orkestra,” tandas pakar Komunikasi Politik Polcomm Institute ini.