Hanya Persoalan Ahok

POLRI akhirnya menetapkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai tersangka dugaan kasus penistaan agama, Rabu 16 November 2016. Keputusan tersebut membuktikan bahwa hukum di Tanah Air masih tegak. Polisi menunjukkan diri sebagai lembaga profesional, mandiri, transparan, dan adil.

Hal ini sekaligus menepis kekhawatiran korps Bhayangkara tersebut tidak berani bersikap dalam kasus tersebut. Apresiasi juga patut disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuktikan dirinya tidak mengintervensi penegakan hukum atas kasus Ahok.

Penersangkaan Ahok tetap menyisakan pro-kontra, terutama pihak-pihak yang selama ini terbelah secara ekstrem dalam menyikapi kasus tersebut. Dalam negara demokrasi, setajam apa pun pro-kontra, sejauh tidak melanggar aturan, semua itu merupakan kewajaran.

Tapi sebagai suatu bangsa, pro-kontra yang tiada habisnya tentu hanya menguras energi. Karena itu lebih baik semua pihak kembali merekatkan diri satu sama lain, tidak semakin memperlebar jarak dengan menyeret kasus Ahok ke dimensi yang berada di luar penegakan hukum.

Harapan ini bisa terwujud jika semua pihak menganggap kasus Ahok sebagai kasus hukum biasa, seperti orang-orang lain yang pernah terseret kasus hukum akibat menistakan agama. Ahok berurusan dengan hukum, tidak lain tidak bukan, karena dia memang tidak pernah bisa menjaga mulutnya seperti dia menyampaikan pernyataan lain yang juga memicu kontroversi, termasuk menuduh demonstran aksi 411 menerima duit Rp500.000.

Sesederhana itu persoalannya seperti halnya peribahasa yang sudah melekat dalam kehidupan umat manusia: siapa menabur angin akan menuai badai. Ahok yang kebetulan seorang pemimpin dan figur publik menerima risiko atas perilaku sendiri.

Padahal sebagai pemimpin, Ahok semestinya punya etika, kecerdasan emosional, dan memahami betul bahwa perkataan dan tindak tanduknya akan langsung bersinggungan dengan publik. Apalagi jika terkait dengan persoalan sensitif.

Berdasar pemahaman ini, mereka yang habis-habisan membela Ahok jangan memperlebar kasus Ahok ini ke dalam persoalan lain seperti menyangkut-pautkan dengan isu etnik China dan nonmuslim. Kasus Ahok tidak ada urusan dengan isu SARA karena masih banyak pemimpin etnik China atau nonmuslim yang dihormati karena perilaku dan tindak-tanduknya memang patut dihargai.

Jangan pula mendramatisasi kasus Ahok sebagai bagian rencana busuk untuk mengudeta kepemimpinan yang sah, dalam hal ini Presiden Jokowi. Kita meyakini bangsa ini semakin matang berdemokrasi dan semua pihak bersepakat pemilu sebagai satu-satunya pintu masuk pergantian kepemimpinan.

Begitu pun untuk mereka yang anti-Ahok, hendaknya tidak melebarkan isu Ahok di luar kerangka penegakan hukum. Hal ini bisa diwujudkan dengan fokus mengawal keberlanjutan proses hukum kasus Ahok, bukan memproduksi isu-isu lain seperti munculnya gerakan #RushMoney2511.

Merajut kembali saling percaya memang tidak mudah, tapi di situlah sejatinya fondasi nation state bernama Indonesia dibangun. Bila rasa saling percaya masih sulit terbentuk akibat perbedaan kepentingan politik satu sama lain, hendaknya semua pihak sama-sama berhati-hati dan mewaspadai adanya kekuatan yang mencoba memecah belah bangsa dan mengadu domba dengan memprovokasi konflik SARA seperti telah diingatkan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Jika peka, isyarat tersebut bisa dibaca dari opini yang dikembangkan media-media internasional atas dinamika kasus Ahok. Beberapa media terkemuka mengerangkakan dinamika yang terjadi sebagai “pertarungan SARA”.

Benar sekali membangun kerukunan di antara anak bangsa tidaklah mudah seperti pernah disampaikan founding father bangsa Bung Karno, “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” Tapi kita meyakini perjalanan dan dinamika sejarah bangsa telah meneguhkan semua anak bangsa pada satu tekad: Indonesia final dan NKRI harga mati!