Kunjungi BNPT, Pemerintah Fiji Belajar Penanggulangan Terorisme
Kunjungi BNPT, Pemerintah Fiji Belajar Penanggulangan Terorisme
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pertahanan dan Keamanan Nasional Fiji, Hon Ratu Inoke Kabuabola beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Kompleks Indonesia Peace and Security Center (IPSC), Sentul. Kunjungan tersebut berkaitan keberhasilan Indonesia melakukan pencegahan dan menanggulangi bahaya paham radikal terorisme.
Kepala BNPT, Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan, Pemerintah Fiji ingin mengetahui fasilitas apa dan langkah apa saja yang dikerjakan BNPT dalam menaggulangi terorisme selama ini. Pemerintah Fiji kata dia akan melakukan kerja sama dengan BNPT.
"Pemerintah Fiji ingin belajar kepada kita mengenai counter terrorism," ujar Suhardi usai menerima kedatangan rombongan Menteri Pertahanan dan Keamanan Nasional Fiji, Kamis (3/11/2016).
Kerja samanya, terang dia dalam bidang pelatihan bagaimana melakukan penanggulangan terorisme. Menurutnya, BNPT selalu mendukung program terkait Hak Asasi Manusia (HAM) dan sudah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
“Aksi penangkapan teroris selama ini kami selalu mengacu kepada criminal justice system. Setelah proses penangkapan, dilanjutkan dengan proses pelaporan kemudian interogasi dan sebagainya,” ucapnya. (Baca: RI-Australia Sepakat Soal Penanganan Terorisme dan Intelijen)
Kepala BNPT, Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan, Pemerintah Fiji ingin mengetahui fasilitas apa dan langkah apa saja yang dikerjakan BNPT dalam menaggulangi terorisme selama ini. Pemerintah Fiji kata dia akan melakukan kerja sama dengan BNPT.
"Pemerintah Fiji ingin belajar kepada kita mengenai counter terrorism," ujar Suhardi usai menerima kedatangan rombongan Menteri Pertahanan dan Keamanan Nasional Fiji, Kamis (3/11/2016).
Kerja samanya, terang dia dalam bidang pelatihan bagaimana melakukan penanggulangan terorisme. Menurutnya, BNPT selalu mendukung program terkait Hak Asasi Manusia (HAM) dan sudah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
“Aksi penangkapan teroris selama ini kami selalu mengacu kepada criminal justice system. Setelah proses penangkapan, dilanjutkan dengan proses pelaporan kemudian interogasi dan sebagainya,” ucapnya. (Baca: RI-Australia Sepakat Soal Penanganan Terorisme dan Intelijen)
(kur)
Explore More