DPR Minta BNPT Bentuk Crisis Center Lintas Kementerian
Kamis, 15 September 2016 - 15:38 WIB
DPR Minta BNPT Bentuk Crisis Center Lintas Kementerian
A
A
A
JAKARTA - Komisi III DPR mendesak Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membentuk satuan tugas (Satgas) atau task force dan crisis center lintas kementerian/lembaga dalam menanggulangi terorisme. Hal demikian merupakan salah satu hasil rapat kerja Komisi III DPR dengan BNPT hari ini.
Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengatakan, pembentukan Satgas dan crisis center itu sebagai upaya untuk menciptakan koordinasi dan kehati-hatian dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.
"Komisi III DPR mendorong BNPT membuat rumusan yang jelas tentang teror, teroris dan terorisme," ujar Desmond dalam rapat dengan BNPT, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2016).
Komisi III DPR juga meminta BNPT menyusun peta jalan (road map) dan standar operasional prosedur (SOP) program pembinaan terhadap narapidana terorisme, mantan teroris, keluarga, dan jaringannya.
Dirinya menjelaskan, upaya itu harus melibatkan pendekatan keilmuan dan keagamaan dalam masyarakat dan tiap lembaga pemasyarakatan (Lapas). Langkah itu juga dilakukan dengan pengamatan, pembinaan dan pengawasan secara langsung dalam rangka membangun upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme dalam bingkai HAM.
Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengatakan, pembentukan Satgas dan crisis center itu sebagai upaya untuk menciptakan koordinasi dan kehati-hatian dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.
"Komisi III DPR mendorong BNPT membuat rumusan yang jelas tentang teror, teroris dan terorisme," ujar Desmond dalam rapat dengan BNPT, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2016).
Komisi III DPR juga meminta BNPT menyusun peta jalan (road map) dan standar operasional prosedur (SOP) program pembinaan terhadap narapidana terorisme, mantan teroris, keluarga, dan jaringannya.
Dirinya menjelaskan, upaya itu harus melibatkan pendekatan keilmuan dan keagamaan dalam masyarakat dan tiap lembaga pemasyarakatan (Lapas). Langkah itu juga dilakukan dengan pengamatan, pembinaan dan pengawasan secara langsung dalam rangka membangun upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme dalam bingkai HAM.
(kri)
