Itjen Kemenag Cium Kejanggalan Proyek Buku Sejak 2012
Itjen Kemenag Cium Kejanggalan Proyek Buku Sejak 2012
A
A
A
JAKARTA - Kasus pengadaan buku di Kementerian Agama (Kemenag) 2012, yang menyeret nama Direktur Jenderal Bimbangan Masyarakat Buddha, Dasikin telah tercium Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag sejak 2012.
Inspektur Jenderal Kemenag, M Jasin mengatakan hasil audit pengadaan buku sudah dilakukan pihaknya sejak lama. Bahkan laporan mengenai hal itu sudah pernah disampaikan ke Menteri Agama (Menag) sebelumnya Suryadharma Ali (SDA).
"Sudah kelihatan, sudah kita sampaikan ke Pak Menteri kita sudah paparkan," ujar Jasin saat menyampaikan konfrensi pers di Kantor Kemenag, Jalan MH Thamrin Jakarta Rabu (29/6/2016).
Menurut Jasin, hasil audit atas proyek senilai Rp10 miliar itu menemukan adanya kerugian senilai Rp2 miliar. Meski nilai kerugian berbeda dengan yang disampaikan Kejagung, yakni Rp4 miliar.
"Ada yang bilang Rp4 miliar, tapi yang tadi saya sebut itu kerugiannya Rp2 miliar. Modusnya ya mark-up harga," kata Jasin. (Baca: Kasus Pengadaan Buku, Kejagung Tahan Dirjen Bimas Buddha)
Jasin menambahkan, ke depan Kemenag khususnya Dirjen Bimas Buddha harus berbenah melalui reformasi birokrasi yang serba transparan terkait alokasi anggaran, prosedur belanja barang jasa atau modal yang sesuai dengan ketentuan berlaku.
"Itu nanti akan kelihatan ketika audit kinerja. Jadi di Irjen ini berdasarkan perintah PP 60/2008 mengenai sistem pengendalian internal pemerintah, pengendalian itu agar tidak korupsi, antara ada audit kinerja, yang didasarkan pada perspektif, keuangan, pelaksanaan tugas inti atau stakeholder, perspektif internal mengenai penggunaan administrasinya," tutur Jasin.
Inspektur Jenderal Kemenag, M Jasin mengatakan hasil audit pengadaan buku sudah dilakukan pihaknya sejak lama. Bahkan laporan mengenai hal itu sudah pernah disampaikan ke Menteri Agama (Menag) sebelumnya Suryadharma Ali (SDA).
"Sudah kelihatan, sudah kita sampaikan ke Pak Menteri kita sudah paparkan," ujar Jasin saat menyampaikan konfrensi pers di Kantor Kemenag, Jalan MH Thamrin Jakarta Rabu (29/6/2016).
Menurut Jasin, hasil audit atas proyek senilai Rp10 miliar itu menemukan adanya kerugian senilai Rp2 miliar. Meski nilai kerugian berbeda dengan yang disampaikan Kejagung, yakni Rp4 miliar.
"Ada yang bilang Rp4 miliar, tapi yang tadi saya sebut itu kerugiannya Rp2 miliar. Modusnya ya mark-up harga," kata Jasin. (Baca: Kasus Pengadaan Buku, Kejagung Tahan Dirjen Bimas Buddha)
Jasin menambahkan, ke depan Kemenag khususnya Dirjen Bimas Buddha harus berbenah melalui reformasi birokrasi yang serba transparan terkait alokasi anggaran, prosedur belanja barang jasa atau modal yang sesuai dengan ketentuan berlaku.
"Itu nanti akan kelihatan ketika audit kinerja. Jadi di Irjen ini berdasarkan perintah PP 60/2008 mengenai sistem pengendalian internal pemerintah, pengendalian itu agar tidak korupsi, antara ada audit kinerja, yang didasarkan pada perspektif, keuangan, pelaksanaan tugas inti atau stakeholder, perspektif internal mengenai penggunaan administrasinya," tutur Jasin.
(dam)
Explore More