Rommy Bebas, Pengamat: Dari Perspektif HAM Memang Demikian

JAKARTA - Mantan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy telah bebas dari Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu 29 April 2020 malam.

Dia bebas setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi masa tahanannya menjadi satu tahun penjara dan denda Rp100 juta dan subsidari tiga bulan penjara.

Bebasnya Rommy dinilai merupakan hal wajar karena sudah menjalani hukuman satu tahun sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

“Putusan banding yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta itu sama persis dengan hukuman yang sudah dijalani oleh Rommy,” tutur pengamat hukum Mahrus Ali kepada wartawan, Rabu 29 April 2020 malam.

Dengan pengajuan kasasi yang dilakukan KPK atas putusan banding PT Jakarta, Rommy bisa saja tetap ditahan atau juga dibebaskan tergantung putusan pengadilan. ( )

Dari prespektif hak asasi manusia (HAM), lanjut dia, Rommy seharusnya dibebaskan, karena dia sudah menjalani masa hukuman yang sudah sesuai dengan putusan PT Jakarta.

“Kalau dari perspektif HAM, sebaiknya Rommy memang dikeluarkan dari tahanan sambil menunggu putusan kasasi,” ujar Mahrus.

Menurut dia, kebebasan itu adalah hak Rommy yang perlu didapatkannya. Jika nanti keputusan kasasi, ada penambahasan masa hukuman. Tinggal kembali masuk kembali ke tahanan. Jika tidak, maka tidak perlu.

Sementara itu kuasa hukum Rommy, Maqdir Ismail mengajak semua pihak untuk mempercayai proses hukum yang dijalankan secara baik dan benar.

Dengan proses hukum yang baik dan benar, hukum akan tegak dan keadilan akan didapatkan.

“Dalam kesempatan ini atas nama keluarga besar Pak Rommy, kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, dan bantuan serta doa ketika menghadapi perkara yang maha berat ini,” tutur Maqdir.