Bandul Politik Partai Golkar

Idil Akbar
Staf Pengajar Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran

MUSYAWARAH Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar hanya tinggal menghitung hari. Sebuah babak ”baru” tentang masa depan politik Golkar akan ditentukan pada saat itu. Pilihannya memang hanya ada dua, menyelesaikan polemik dualisme kepemimpinan melalui musyawarah-mufakat di munaslub atau mempertentangkan kembali dengan menguatkan kubu-kubuan dari ketua umum (ketum) lama. Pilihan ini disinyalir akan bergulir dan berdinamika dalam munaslub nanti.

Delapan nama yang muncul sebagai calon ketum Golkar baru dalam munaslub merefleksikan semangat baru akan ada kebersamaan di Partai Golkar nanti. Jelas delapan nama tersebut ada usaha yang lebih akomodatif untuk mewadahi dua kubu yang saling silang sengketa sebelumnya. Semangat yang mungkin bisa dinilai sebagai usaha bersama menyelamatkan Golkar dari kekandasan berpolitik, terlebih setelah cukup lama mendominasi kekuasaan negara. Atau, minimal setidaknya berupaya menyelamatkan muka Golkar sebagai partai senior yang memiliki rekam jejak politik paling berpengalaman di Indonesia.

Hanya, delapan nama yang bertarung bukan tak memunculkan pesimisme. Ada dugaan mereka hanyalah ”titipan” ketum lama untuk tetap terus mengendalikan Golkar. Atau, dengan kata lain, substansi munaslub diduga lebih mengedepankan politik akomodatif terhadap dua ketum lama yang sama-sama mengklaim sebagai pihak yang sah memimpin Golkar.

Jika dugaan ini memang terjadi, orientasi ”islah politik” untuk menyelamatkan Golkar akan terganjal karena terbentur pada dominasi politik kubu-kubuan. Keikhlasan politik menerima siapa pun yang terpilih juga akan digugat. Ujungnya sudah bisa ditebak, pemilihan akan berakhir deadlock dan mengundang pemerintah untuk melakukan intervensi.

Agaknya para petinggi Golkar harus melihat ini sebagai satu persoalan yang serius. Jika berorientasi pada upaya melibatkan kembali Golkar dalam arena politik, kepentingan kubu wajib didegradasi. Deadlock hanya akan menghasilkan intervensi pemerintah yang lebih besar, terutama di dalam menentukan siapa yang lebih berwenang memimpin Golkar. Energi pun akan terbuang dalam polemik dan perselisihan hanya untuk memastikan diri sebagai pihak yang sah secara hukum sebagai pengurus Golkar.

Tak hanya itu, Golkar juga bisa terancam tak bisa ambil bagian dalam Pilkada Serentak 2017. Sebagaimana pada 2015 Golkar juga sudah tak bisa ikut. Jika terus berlanjut, Pilkada 2018 pun Golkar akan terancam tak bisa terlibat. Jika masih berakhir antiklimaks, Pemilu 2019 nama Golkar akan juga terancam terhapus dari peta politik. Sekali lagi, munaslub menjadi pertaruhan hidup mati (sudden death ) Partai Golkar.

Integrasi Kepentingan
Menyelamatkan Golkar hanya satu cara. Para pihak harus bisa mengintegrasikan kepentingan yaitu kepentingan Golkar dan masa depan politik Golkar. Hanya, menurunkan tensi dan egoisme personal di masing-masing kubu bukanlah perkara mudah. Tetapi, demi kepentingan dan eksistensi Golkar, egoisme tersebut harus dibenamkan lebih dahulu. Inilah sesungguhnya ujian bagi Golkar, bagaimana mengintegrasikan kepentingan Golkar sebagai sebuah lembaga politik di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

Mengintegrasikan kepentingan berarti harus mampu membentuk frekuensi yang sama oleh setiap kader Golkar. Frekuensi yang membangun persepsi politik akan orientasi Golkar pada masa yang akan datang. Mengintegrasikan kepentingan juga berarti harus bisa menyelaraskan setiap elemen pendukung Golkar agar bisa terus menjaga kondusivitas politik di internal Golkar.

Mengintegrasikan kepentingan juga tak mesti berakhir aklamasi dalam menentukan calon ketumnya. Debat-debat politik yang melahirkan kemufakatan akan jauh lebih bermakna ketimbang terlalu memaksakan diri untuk mengambil keputusan yang bersifat aklamatif.

Musyawarah tetap perlu dibangun dengan membuka ruang-ruang dialog antarpeserta forum sehingga tetap memberi kontribusi positif bagi perkembangan demokrasi di internal Golkar. Mengintegrasikan kepentingan tak akan memberi banyak makna tanpa menghadirkan demokratisasi pelembagaan di dalamnya.

Mengintegrasikan kepentingan pada dasarnya juga (semestinya) bisa membuka kesadaran bersama seluruh kader Golkar atas potensi kegagalan dan perpecahan yang lebih besar. Sudah ada beberapa kader strategis Golkar yang akhirnya membentuk partai baru, yang sudah pasti sangat merugikan Golkar secara politik.

Upaya menghimpun kekuatan yang lebih solid sudah menjadi kelemahan Golkar saat ini, yang memang sudah tak seperti dulu yang sangat dominan karena kekuatan figur Soeharto sebagai penyatu. Kini Golkar harus menghadapi realitas politik, ditinggal kader-kader strategis dan terus mengalami penurunan perolehan suara pada pemilu sejak 1999 hingga sekarang.

Jika seluruh kader Golkar tak mampu memastikan munaslub berjalan lebih dinamis dengan orientasi lebih untuk menyelamatkan Golkar dari ketiadaan, Golkar akan semakin ditinggal pemilihnya. Bagi rakyat mayoritas, tentu tidak akan mempermasalahkan apakah Golkar masih bertarung atau tidak dalam pemilu-pemilu berikutnya. Tapi, bagi seluruh kader Golkar, ketidakikutsertaan dalam pemilu hanya akan menjadi titik nadir keterlibatan mereka lebih jauh dalam Golkar. Kecuali bagi kader yang sudah teruji militansinya, mereka tidak akan meninggalkan Golkar.

Bandul politik Golkar akan terus bergulir dalam munaslub pertengahan Mei nanti, dan baru berhenti jika sudah terpilih (dengan segala kerelaan politik yang ada) ketum Golkar yang baru. Namun, bandul akan terus bergerak liar jika seluruh kader Golkar tak mampu mengintegrasikan kepentingan dalam orientasi politik yang sama. Golkar tentu tidak mau mengalami hal yang sama kembali karena terlalu larut dalam dilema kekuasaan ketum lama yang pada akhirnya memecah kesolidan yang sedang dirajut bersama lagi.