Jika Terbukti Korupsi, Gerindra Tak Beri Bantuan Hukum ke Sanusi

Jum'at, 01 April 2016 - 10:07 WIB
Jika Terbukti Korupsi,...
Jika Terbukti Korupsi, Gerindra Tak Beri Bantuan Hukum ke Sanusi
A A A
JAKARTA - Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa menyatakan pihaknya tidak akan memberikan bantuan hukum terhadap Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, M Sanusi, jika benar tersangkut perkara korupsi.

Desmond mengatakan, kebijakan tak memberi bantuan hukum sesuai dengan garis partai dan amanat Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gerindra.

"Partai Gerindra tidak melakukan pembelaan. Pak Prabowo mewanti-wanti, melarang anggotanya melakukan kenakalan apapun dalam rangka menjaga citra partai," kata Desmond kepada wartawan di Jakarta, Jumat (1/4/2016).

Wakil Ketua Komisi III DPR ini menegaskan, perbuatan Sanusi tidak ada hubungannya dengan Gerindra. Menurut Desmond, Prabowo telah mewanti-wanti seluruh kader agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, seperti korupsi.

"Pesan Pak Prabowo, kalau kalian nakal, tertangkap, maka tidak ada urusannya dengan partai. Kalian pertanggungjawabkan sendiri," ucap Desmond.

Namun demikian lanjut Desmond, pihaknya akan melakukan pembelaan hukum jika ternyata Sanusi tidak tersangkut korupsi. Karenanya kini Gerindra menunggu keterangan dari KPK.

Jika terbukti korupsi, maka sanksi pemecatan membayangi Sanusi. Bila sebaliknya, Gerindra bersedia melakukan pembelaan.

"Kecuali ada temuan lain yang sifatnya menunjukkan M Sanusi dirugikan. Ya mungkin kita lakukan bantuan hukum. Tapi dalam konteks korupsi, bantuan hukum tidak akan diberikan," tandas Desmond.
(maf)
Berita Terkait
Jaksa Agung Klaim Rombak...
Jaksa Agung Klaim Rombak dan Proses Pidana Oknum Jaksa Nakal
Berhentikan Jaksa yang...
Berhentikan Jaksa yang Kena OTT, Muhammadiyah: Bukti Keseriusan Kejagung Bersihkan Internal
Kejagung Tetapkan Kajari...
Kejagung Tetapkan Kajari Bangka Tengah Tersangka Korupsi, Terima Uang Rp840 Juta
Sikat Jaksa Nakal, Kejagung...
Sikat Jaksa Nakal, Kejagung Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum
Komisi Kejaksaan: Satgas...
Komisi Kejaksaan: Satgas 53 Ampuh Tangani Jaksa Nakal
Jaksa Nakal Bakal Dipecat,...
Jaksa Nakal Bakal Dipecat, Kejagung Tak Toleransi Pelanggaran
Berita Terkini
Luhut: Bansos ke Depan...
Luhut: Bansos ke Depan Tak Lagi Barang, Diberi Cash Transfer Rp5,4 Juta per Orang
Konstruksi Perkara Suap...
Konstruksi Perkara Suap Bupati Muara Enim, KPK: Ada Uang Rp500 Juta untuk Jaga Hubungan Baik
RDP di Komisi II, Dirjen...
RDP di Komisi II, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Ungkap 5 Kunci Penataan Lahan Pasuruan
Polemik Voters Munas...
Polemik Voters Munas HIPMI Mengemuka: BPD DOB Pertanyakan Dasar Pengurangan Hak Suara
Geledah Kantor Wika,...
Geledah Kantor Wika, Kortas Tipikor Polri Sita Dokumen hingga Barbuk Elektronik
Ajukan JC di Kasus Korupsi...
Ajukan JC di Kasus Korupsi MBG, Eks Waka BGN Sony Sonjaya Sebut 26 Nama di BAP
Infografis
Trump Ingin Relokasi...
Trump Ingin Relokasi Warga Gaza ke Indonesia, Kemlu: Tak Dapat Diterima!
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved