Prabowo Pernah Ingatkan Jokowi soal Natuna
Sabtu, 26 Maret 2016 - 09:33 WIB
Prabowo Pernah Ingatkan Jokowi soal Natuna
A
A
A
JAKARTA - Masalah Natuna yang diklaim bagian dari wilayah Laut China Selatan sebetulnya sudah diingatkan oleh Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto kepada Joko Widodo (Jokowi) dalam debat calon presiden (Capres) 2014 lalu. Hal demikian diungkapkan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Moekhlas Sidik menanggapi kasus bentrokan Kapal Pengawas Hiu 11 milik Kementerian Kelautan di wilayah sekitar Natuna, Provinsi Kepulauan Riau dengan kapal patroli pantai (Coast Guard) China, Minggu dini hari 20 Maret 2016 lalu.
"Namun pada waktu itu Pak Jokowi menganggap bahwa Natuna yang diklaim masuk ke dalam Laut China Selatan itu bukan urusan Indonesia melainkan urusan negara lain," kata Moekhlas dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/3/2016).
Maka itu, dirinya berharap dengan adanya kasus di Laut Natuna itu, Presiden Jokowi bisa segera sadar bahwa masalah klaim wilayah Laut China Selatan yang ikut menyasar Natuna itu menjadi kepedulian bangsa dan negara Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayahnya.
"Kami berharap Presiden bisa segera sadar, membawa kasus ini ke Mahkamah Hukum Laut Internasional (International Tribunal For the Law of the Sea) sangat tepat," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, China dan dunia Internasional harus diyakinkan bahwa Natuna adalah wilayah teritori Indonesia.
"Apalagi dalam klaim China tentang traditional fishing zone di wilayah Natuna tidak ada dalam The United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS)," tegasnya.
Disamping itu, pemerintah diharapkan dapat segera memperkuat kemampuan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dibawah komando Kepala Bakamla yang baru saja dilantik oleh Presiden Jokowi yakni Laksamana Muda TNI Arie Soedewo.
Sehingga Bakamla dapat bertindak cepat dan tegas serta di dukung oleh TNI AL dalam penegakan hukum, perlindungan, dan penyelamatan wilayah di laut Indonesia.
"Fasilitas dan kapal kapal patroli milik Bakamla dan TNI AL harus diperkuat dalam menjaga wilayah laut Indonesia," imbuh Moekhlas yang juga pernah menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) tersebut.
Pemerintah, lanjut dia, harus menjaga kedaulatan NKRI dengan cara apapun. "Jangan anggap remeh klaim wilayah negara lain atas wilayah negara kita, dengan begitu keutuhan wilayah NKRI tak akan dicaplok lagi oleh negara lain," tuturnya.
Dia menilai bahwa dalam kasus di Laut Natuna tersebut sepertinya memang China berkeinginan kuat untuk menguasai seluruh wilayah Laut Cina Selatan termasuk wilayah teritori Indonesia. Apalagi di Natuna terkandung banyak kekayaan alam yang bernilai triliunan rupiah.
"Kasus tersebut menjadi perhatian kita untuk menjaga kedaulatan NKRI, khususnya di wilayah perairan laut Indonesia dari ancaman negara lain, pemerintah harus tegas dalam hal ini," pungkasnya.
"Namun pada waktu itu Pak Jokowi menganggap bahwa Natuna yang diklaim masuk ke dalam Laut China Selatan itu bukan urusan Indonesia melainkan urusan negara lain," kata Moekhlas dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/3/2016).
Maka itu, dirinya berharap dengan adanya kasus di Laut Natuna itu, Presiden Jokowi bisa segera sadar bahwa masalah klaim wilayah Laut China Selatan yang ikut menyasar Natuna itu menjadi kepedulian bangsa dan negara Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayahnya.
"Kami berharap Presiden bisa segera sadar, membawa kasus ini ke Mahkamah Hukum Laut Internasional (International Tribunal For the Law of the Sea) sangat tepat," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, China dan dunia Internasional harus diyakinkan bahwa Natuna adalah wilayah teritori Indonesia.
"Apalagi dalam klaim China tentang traditional fishing zone di wilayah Natuna tidak ada dalam The United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS)," tegasnya.
Disamping itu, pemerintah diharapkan dapat segera memperkuat kemampuan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dibawah komando Kepala Bakamla yang baru saja dilantik oleh Presiden Jokowi yakni Laksamana Muda TNI Arie Soedewo.
Sehingga Bakamla dapat bertindak cepat dan tegas serta di dukung oleh TNI AL dalam penegakan hukum, perlindungan, dan penyelamatan wilayah di laut Indonesia.
"Fasilitas dan kapal kapal patroli milik Bakamla dan TNI AL harus diperkuat dalam menjaga wilayah laut Indonesia," imbuh Moekhlas yang juga pernah menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) tersebut.
Pemerintah, lanjut dia, harus menjaga kedaulatan NKRI dengan cara apapun. "Jangan anggap remeh klaim wilayah negara lain atas wilayah negara kita, dengan begitu keutuhan wilayah NKRI tak akan dicaplok lagi oleh negara lain," tuturnya.
Dia menilai bahwa dalam kasus di Laut Natuna tersebut sepertinya memang China berkeinginan kuat untuk menguasai seluruh wilayah Laut Cina Selatan termasuk wilayah teritori Indonesia. Apalagi di Natuna terkandung banyak kekayaan alam yang bernilai triliunan rupiah.
"Kasus tersebut menjadi perhatian kita untuk menjaga kedaulatan NKRI, khususnya di wilayah perairan laut Indonesia dari ancaman negara lain, pemerintah harus tegas dalam hal ini," pungkasnya.
(sms)
