Masinton Pertanyakan Ideologi KPK
Rabu, 27 Januari 2016 - 15:13 WIB
Masinton Pertanyakan Ideologi KPK
A
A
A
JAKARTA - Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Dalam rapat tersebut Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mempertanyakan ideologi KPK selama ini.
Menurut dia, ideologi akan mempengaruhi cara lembaga antikorupsi itu bertindak. "Karena menurut saya ideologi selama ini KPK kalau ada di parlemen, parlemen dianggap sebagai kumpulan bramacorah (penjahat)," ujar Masinton dalam rapat di ruang Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1/2016).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mencontohkan insiden adu mulut yang terjadi antara Wakil Ketua DPR dan penyidik KPK beberapa waktu lalu.
Saat itu tindakan penyidik yang menyertakan pasukan Brimob bersenjata lengkap yang diprotes Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
"Seperti kemarin yang dipertontonkan membawa senjata laras panjang, padahal DPR punya pengamanan berlapis-lapis. Saya enggak tahu SOP-nya. Apakah dengan menganggap DPR kumpulan bramacorah, tindakan seperti itu sah-sah saja?" kata Masinton.
Menurutnya, jika KPK menganggap DPR sebagai institusi negara maka penggeledahan tidak akan dilakukan melalui cara seperti itu.
"Kalau mau digeledah monggo (silakan). Enggak perlu gaya-gaya seperti ini. Nanti bisa saja menteri lagi rapat kabinet, dengan dalih hukum maka akan seperti itu juga," kata Masinton.
PILIHAN:
Seskab: Revisi UU Terorisme Inisiatif Pemerintah
Menurut dia, ideologi akan mempengaruhi cara lembaga antikorupsi itu bertindak. "Karena menurut saya ideologi selama ini KPK kalau ada di parlemen, parlemen dianggap sebagai kumpulan bramacorah (penjahat)," ujar Masinton dalam rapat di ruang Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1/2016).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mencontohkan insiden adu mulut yang terjadi antara Wakil Ketua DPR dan penyidik KPK beberapa waktu lalu.
Saat itu tindakan penyidik yang menyertakan pasukan Brimob bersenjata lengkap yang diprotes Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
"Seperti kemarin yang dipertontonkan membawa senjata laras panjang, padahal DPR punya pengamanan berlapis-lapis. Saya enggak tahu SOP-nya. Apakah dengan menganggap DPR kumpulan bramacorah, tindakan seperti itu sah-sah saja?" kata Masinton.
Menurutnya, jika KPK menganggap DPR sebagai institusi negara maka penggeledahan tidak akan dilakukan melalui cara seperti itu.
"Kalau mau digeledah monggo (silakan). Enggak perlu gaya-gaya seperti ini. Nanti bisa saja menteri lagi rapat kabinet, dengan dalih hukum maka akan seperti itu juga," kata Masinton.
PILIHAN:
Seskab: Revisi UU Terorisme Inisiatif Pemerintah
(dam)
