Pakar Hukum Sebut Kasus RJ Lino Adalah Polemik Politik
Minggu, 10 Januari 2016 - 19:31 WIB
Pakar Hukum Sebut Kasus RJ Lino Adalah Polemik Politik
A
A
A
JAKARTA - Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI) melaksanakan diskusi terkait Kasus hukum yang menjerat mantan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino, di Cikini, Jakarta Pusat.
Pakar Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Andi Syafrani mengatakan, kasus yang menimpa RJ Lino bukan kasus hukum, melainkan kasus politik.
"Kesimpulannya adalah ini kasus politik, bukan kasus hukum. Kesimpulan ini saya ambil sesuai fakta-fakta apa saja yang saya lihat," ujar Andi, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/1/2015).
Disebut Andi, salah satu fakta adanya campur tangan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno terkait perpanjangan kontrak konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT) kepada Hutchison Port Holdings (HPH) yang dinilai merugikan negara.
Sebelumnya, Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI) menggelar acara diskusi terkait Kasus hukum yang menjerat mantan Direktur Utama (Dirut) Pelindo II, RJ Lino, di Cikini, Jakarta Pusat.
Pilihan:
Amien Rais Sebut Ada Menteri Lebih Superior dari Jokowi
Jokowi Perlu Reshuffle Kabinet, Ini 9 Menteri Layak Diganti
Pakar Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Andi Syafrani mengatakan, kasus yang menimpa RJ Lino bukan kasus hukum, melainkan kasus politik.
"Kesimpulannya adalah ini kasus politik, bukan kasus hukum. Kesimpulan ini saya ambil sesuai fakta-fakta apa saja yang saya lihat," ujar Andi, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/1/2015).
Disebut Andi, salah satu fakta adanya campur tangan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno terkait perpanjangan kontrak konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT) kepada Hutchison Port Holdings (HPH) yang dinilai merugikan negara.
Sebelumnya, Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI) menggelar acara diskusi terkait Kasus hukum yang menjerat mantan Direktur Utama (Dirut) Pelindo II, RJ Lino, di Cikini, Jakarta Pusat.
Pilihan:
Amien Rais Sebut Ada Menteri Lebih Superior dari Jokowi
Jokowi Perlu Reshuffle Kabinet, Ini 9 Menteri Layak Diganti
(maf)
