Kinerja Kejagung Sangat Buruk, DPR Harus Panggil Jaksa Agung
Kinerja Kejagung Sangat Buruk, DPR Harus Panggil Jaksa Agung
A
A
A
JAKARTA - DPR harus mempertanyakan kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) setelah mendapatkan nilai dan predikat terburuk hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PAN-RB). Kejagung berada di urutan paling buncit dari 77 kementerian/lembaga yang dievaluasi Kementerian PAN-RB.
"DPR punya kewenangan untuk meminta klarifikasi atau bahkan langsung menyelidiki apa sesungguhnya yang terjadi sehingga Kejaksaan dianggap tidak akuntabel," kata Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen indonesia Lucius Karus dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (4/1/2016).
Lucius mengatakan, tugas DPR memang melakukan pengawasan atau kontrol terhadap tugas institusi kejaksaan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga wajar DPR menanyakan kinerja buruk Kejagung.
"Jika dipandang perlu, DPR bisa membentuk Pansus untuk mendalami atau menyelidiki kebijakan pemerintah khususnya kejaksaan," kata Lucius. (Baca: Dikritik, Jokowi Malah Anggap Yuddy Chrisnandi Kreatif)
"DPR juga punya hak untuk bertanya, hak angket untuk menyelidiki kasus tertentu dan bahkan hingga ke interpelasi jika dinilai ada kebijakan besar yang diambil oleh Presiden dan anak buahnya yang diduga menyalahi UU," imbuhnya.
Lebih lanjut, Lucius menganggap wajar kritikan dan masukan dari masyarakat yang belakangan semakin gencar menuntut Presiden Joko Widodo mencopot orang nomor satu di Korps Adhiyaksa tersebut. (Baca: Jokowi Minta Jaksa Agung Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu)
"Sekarang ini pengawasan dari publik yang justru lebih efektif terhadap pemerintah maupun DPR. Kontrol melalui social media yang terjadi selama ini cukup efektif untuk menekan pemerintah maupun legislatif jika ada kebijakan yang keliru," ucapnya.
Berikut nilai kinerja kementerian hasil evaluasi Kementerian PAN-RB:
1. Kementerian Keuangan, nilai 83.59, predikat A
2. Komisi Pemberantasan Korupsi, nilai 80.89, predikat A
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan, nilai 80.76, predikat A
4. Badan Pemeriksa Keuangan, nilai 80.45, predikat A
5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, nilai 77.54, predikat BB
6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nilai 77.00, predikat BB
7. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, nilai 76.13, predikat BB
8. Kementerian Perindustrian, nilai 73.90, predikat BB
9. Badan Pusat Statistik, nilai 73.86, predikat BB
10. Mahkamah Konstitusi, nilai 73.73, predikat BB
11. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nilai 73.43, predikat BB
12. Badan Koordinasi Penanaman Modal, nilai 73.31, predikat BB
13. Kementerian Perdagangan, nilai 73.30, predikat BB
14. Kementerian Kesehatan, nilai 72.82, predikat BB
15. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, nilai 72.25, predikat BB
16. Kementerian Luar Negeri, nilai 72.20, predikat BB
17. Kementerian Pertanian, nilai 72.16, predikat BB
18. Kementerian Pariwisata, nilai 72.08, predikat BB
19. Kementerian Sekretaris Negara, nilai 74.02, predikat BB
20. Lembaga Administrasi Negara, nilai 71.12, predikat BB
21. Kementerian Dalam Negeri, nilai 70.64, predikat BB
22. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, nilai 70.48, predikat BB
23. Badan Tenaga Nuklir Nasional, nilai 70.46, predikat BB
24. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, nilai 70.14, predikat BB
25. Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, nilai 70.12, predikat BB
26. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, nilai 68.94, predikat B
27. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, nilai 68.76, predikat B
28. Kementerian Perhubungan, nilai 68.51, predikat B
29. Kementerian Hukum dan HAM, nilai 68.32, predikat B
30. Badan Pengkajian Penerapan Teknologi, nilai 68.13, predikat B
31. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, nilai 68.13, predikat B
32. Badan Pengawasan Obat dan Makanan, nilai 68.07, predikat B
33. Kepolisian Republik Indonesia, nilai 68.04, predikat B
34. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, nilai 67.59, predikat B
35. Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, nilai 67.02, predikat B
36. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, nilai 66.60, predikat B
37. Badan Pengawas Tenaga Nuklir, nilai 66.23, predikat B
38. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, nilai 66.09, predikat B
39. Badan SAR Nasional, nilai 65.88, predikat B
40. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, nilai 65.37, predikat B
41. Badan Intelijen Nasional, nilai 65.18, predikat B
42. Kementerian Pertahanan, nilai 65.14, predikat B
43. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nilai 65.07, predikat B
44. Kementerian Komunikasi dan Informasi, nilai 64.35, predikat B
45. Badan Narkotika Nasional, nilai 64.22, predikat B
46. Badan Standardisasi Nasional, nilai 64.21, predikat B
47. Kementerian Badan Usaha Milik Negara, nilai 64.06, predikat B
48. Mahkamah Agung, nilai 64.04, predikat B
49. Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, nilai 63.83, predikat B
50. Kementerian Sosial, nilai 63.04, predikat B
51. Badan Informasi Geospasial, nilai 62.96, predikat B
52. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, nilai 62.11, predikat B
53. Kementerian Agama, nilai 62.01, predikat B
54. Badan Arsip Nasional Republik Indonesia, nilai 61.21, predikat B
55. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, nilai 60.96, predikat B
56. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, nilai 60.84, predikat B
57. Badan Pengawas Pemilihan Umum, nilai 60.52, predikat B
58. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, nilai 60.17, predikat B
59. Badan Nasional Penanggulangan Teroris, nilai 60.17, predikat B
60. Komisi Yudisial, nilai 60.07, predikat B
61. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, nilai 60.01, predikat B
62. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, nilai 58.95, predikat CC
63. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, nilai 58.24, predikat CC
64. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah, nilai 58.07, predikat CC
65. Badan Kepegawaian Negara, nilai 58.54, predikat CC
66. Kementerian Tenaga Kerja, nilai 57.79, predikat CC
67. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, nilai 57.61, predikat CC
68. Dewan Ketahanan Nasional, nilai 56.97, predikat CC
69. Komisi Pemilihan Umum, nilai 56.17, predikat CC
70. Lembaga Ketahanan Nasional, nilai 55.04, predikat CC
71. Ombudsman Republik Indonesia, nilai 54.51, predikat CC
72. Lembaga Sandi Negara, nilai 54.24, predikat CC
73. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, nilai 53.97, predikat CC
74. Kementerian Pemuda dan Olah Raga, nilai 53.54, predikat CC
75. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, nilai 51.60, predikat CC
76. Perpustakaan Nasional, nilai 50.38, predikat CC
77. Kejaksaan Agung, nilai 50.02, predikat CC
"DPR punya kewenangan untuk meminta klarifikasi atau bahkan langsung menyelidiki apa sesungguhnya yang terjadi sehingga Kejaksaan dianggap tidak akuntabel," kata Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen indonesia Lucius Karus dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (4/1/2016).
Lucius mengatakan, tugas DPR memang melakukan pengawasan atau kontrol terhadap tugas institusi kejaksaan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga wajar DPR menanyakan kinerja buruk Kejagung.
"Jika dipandang perlu, DPR bisa membentuk Pansus untuk mendalami atau menyelidiki kebijakan pemerintah khususnya kejaksaan," kata Lucius. (Baca: Dikritik, Jokowi Malah Anggap Yuddy Chrisnandi Kreatif)
"DPR juga punya hak untuk bertanya, hak angket untuk menyelidiki kasus tertentu dan bahkan hingga ke interpelasi jika dinilai ada kebijakan besar yang diambil oleh Presiden dan anak buahnya yang diduga menyalahi UU," imbuhnya.
Lebih lanjut, Lucius menganggap wajar kritikan dan masukan dari masyarakat yang belakangan semakin gencar menuntut Presiden Joko Widodo mencopot orang nomor satu di Korps Adhiyaksa tersebut. (Baca: Jokowi Minta Jaksa Agung Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu)
"Sekarang ini pengawasan dari publik yang justru lebih efektif terhadap pemerintah maupun DPR. Kontrol melalui social media yang terjadi selama ini cukup efektif untuk menekan pemerintah maupun legislatif jika ada kebijakan yang keliru," ucapnya.
Berikut nilai kinerja kementerian hasil evaluasi Kementerian PAN-RB:
1. Kementerian Keuangan, nilai 83.59, predikat A
2. Komisi Pemberantasan Korupsi, nilai 80.89, predikat A
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan, nilai 80.76, predikat A
4. Badan Pemeriksa Keuangan, nilai 80.45, predikat A
5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, nilai 77.54, predikat BB
6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nilai 77.00, predikat BB
7. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, nilai 76.13, predikat BB
8. Kementerian Perindustrian, nilai 73.90, predikat BB
9. Badan Pusat Statistik, nilai 73.86, predikat BB
10. Mahkamah Konstitusi, nilai 73.73, predikat BB
11. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nilai 73.43, predikat BB
12. Badan Koordinasi Penanaman Modal, nilai 73.31, predikat BB
13. Kementerian Perdagangan, nilai 73.30, predikat BB
14. Kementerian Kesehatan, nilai 72.82, predikat BB
15. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, nilai 72.25, predikat BB
16. Kementerian Luar Negeri, nilai 72.20, predikat BB
17. Kementerian Pertanian, nilai 72.16, predikat BB
18. Kementerian Pariwisata, nilai 72.08, predikat BB
19. Kementerian Sekretaris Negara, nilai 74.02, predikat BB
20. Lembaga Administrasi Negara, nilai 71.12, predikat BB
21. Kementerian Dalam Negeri, nilai 70.64, predikat BB
22. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, nilai 70.48, predikat BB
23. Badan Tenaga Nuklir Nasional, nilai 70.46, predikat BB
24. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, nilai 70.14, predikat BB
25. Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, nilai 70.12, predikat BB
26. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, nilai 68.94, predikat B
27. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, nilai 68.76, predikat B
28. Kementerian Perhubungan, nilai 68.51, predikat B
29. Kementerian Hukum dan HAM, nilai 68.32, predikat B
30. Badan Pengkajian Penerapan Teknologi, nilai 68.13, predikat B
31. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, nilai 68.13, predikat B
32. Badan Pengawasan Obat dan Makanan, nilai 68.07, predikat B
33. Kepolisian Republik Indonesia, nilai 68.04, predikat B
34. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, nilai 67.59, predikat B
35. Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, nilai 67.02, predikat B
36. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, nilai 66.60, predikat B
37. Badan Pengawas Tenaga Nuklir, nilai 66.23, predikat B
38. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, nilai 66.09, predikat B
39. Badan SAR Nasional, nilai 65.88, predikat B
40. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, nilai 65.37, predikat B
41. Badan Intelijen Nasional, nilai 65.18, predikat B
42. Kementerian Pertahanan, nilai 65.14, predikat B
43. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nilai 65.07, predikat B
44. Kementerian Komunikasi dan Informasi, nilai 64.35, predikat B
45. Badan Narkotika Nasional, nilai 64.22, predikat B
46. Badan Standardisasi Nasional, nilai 64.21, predikat B
47. Kementerian Badan Usaha Milik Negara, nilai 64.06, predikat B
48. Mahkamah Agung, nilai 64.04, predikat B
49. Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, nilai 63.83, predikat B
50. Kementerian Sosial, nilai 63.04, predikat B
51. Badan Informasi Geospasial, nilai 62.96, predikat B
52. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, nilai 62.11, predikat B
53. Kementerian Agama, nilai 62.01, predikat B
54. Badan Arsip Nasional Republik Indonesia, nilai 61.21, predikat B
55. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, nilai 60.96, predikat B
56. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, nilai 60.84, predikat B
57. Badan Pengawas Pemilihan Umum, nilai 60.52, predikat B
58. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, nilai 60.17, predikat B
59. Badan Nasional Penanggulangan Teroris, nilai 60.17, predikat B
60. Komisi Yudisial, nilai 60.07, predikat B
61. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, nilai 60.01, predikat B
62. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, nilai 58.95, predikat CC
63. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, nilai 58.24, predikat CC
64. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah, nilai 58.07, predikat CC
65. Badan Kepegawaian Negara, nilai 58.54, predikat CC
66. Kementerian Tenaga Kerja, nilai 57.79, predikat CC
67. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, nilai 57.61, predikat CC
68. Dewan Ketahanan Nasional, nilai 56.97, predikat CC
69. Komisi Pemilihan Umum, nilai 56.17, predikat CC
70. Lembaga Ketahanan Nasional, nilai 55.04, predikat CC
71. Ombudsman Republik Indonesia, nilai 54.51, predikat CC
72. Lembaga Sandi Negara, nilai 54.24, predikat CC
73. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, nilai 53.97, predikat CC
74. Kementerian Pemuda dan Olah Raga, nilai 53.54, predikat CC
75. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, nilai 51.60, predikat CC
76. Perpustakaan Nasional, nilai 50.38, predikat CC
77. Kejaksaan Agung, nilai 50.02, predikat CC
(hyk)
Explore More