Muhammadiyah Ingin Jokowi Copot Menteri Gagal
Rabu, 30 Desember 2015 - 11:52 WIB
Muhammadiyah Ingin Jokowi Copot Menteri Gagal
A
A
A
JAKARTA - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak pemerintah segera melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.
Pergantian menteri yang dianggap gagal dinilai Muhammadiyah dapat mendorong perbaikan kinerja pemerintah ke depan.
"Sudah saatnya Presiden melakukan reshuffle kabinet dengan memilih menteri yang benar-benar profesional, loyal dan berintegritas tinggi," ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti saat membacakan refleksi akhir tahun PP Muhammadiyah di kantornya di Jalan Menteng Raya, Jakarta, Rabu (30/12/2015).
Apabila Presiden melakukan reshuffle, dia berharap sosok yang akan masuk kabinet terbebas dari kepentingan dan pengaruh kelompoknya.
Salah satu alasan Mu'ti mengharapkan reshuffle kabinet, yakni adanya menteri yang tidak tulus dalam bekerja untuk bangsa.
"Sepatutnya menteri baru mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan diri dan kroni," katanya. (Baca juga: PAN Kritik Menteri yang Sibuk Pencitraan)
Dia berharap sistem presidensial lebih diperkuat. Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan dituntut lebih berperan optimal dalam menjalankan pemerintahan.
"Secara efektif dan efisien," kata Mu'ti.
PILIHAN:
Tahun 2015 Diwarnai Kegaduhan, Salah Siapa?
Pergantian menteri yang dianggap gagal dinilai Muhammadiyah dapat mendorong perbaikan kinerja pemerintah ke depan.
"Sudah saatnya Presiden melakukan reshuffle kabinet dengan memilih menteri yang benar-benar profesional, loyal dan berintegritas tinggi," ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti saat membacakan refleksi akhir tahun PP Muhammadiyah di kantornya di Jalan Menteng Raya, Jakarta, Rabu (30/12/2015).
Apabila Presiden melakukan reshuffle, dia berharap sosok yang akan masuk kabinet terbebas dari kepentingan dan pengaruh kelompoknya.
Salah satu alasan Mu'ti mengharapkan reshuffle kabinet, yakni adanya menteri yang tidak tulus dalam bekerja untuk bangsa.
"Sepatutnya menteri baru mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan diri dan kroni," katanya. (Baca juga: PAN Kritik Menteri yang Sibuk Pencitraan)
Dia berharap sistem presidensial lebih diperkuat. Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan dituntut lebih berperan optimal dalam menjalankan pemerintahan.
"Secara efektif dan efisien," kata Mu'ti.
PILIHAN:
Tahun 2015 Diwarnai Kegaduhan, Salah Siapa?
(dam)
