Reshuffle, Abdul Mu'ti dari Muhammadiyah Bisa Didorong Jadi Mendikbudristek
loading...
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti dinilai layak dipertimbangkan untuk menjadi Mendikbudristek. Foto/Muhammadiyah
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti dinilai layak dipertimbangkan untuk menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek).
Diketahui, Abdul Mu'ti pernah menolak tawaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjabat wakil menteri pendidikan dan kebudayaan.
"Supaya imbang dan proporsional ada kemungkinan Prof Abdul Mu'ti ini akan menjadi menjadi Menteri Pendidikan yang baru karena memang secara tradisi yang namanya Menteri Pendidikan itu biasanya punya latar belakang Muhammadiyah, sementara untuk Nahdlatul Ulama jatahnya dari Menteri Agama, jadi klop kayaknya," ucapnya.
Dirinya pun yakin bahwa Muhammadiyah bakal mendukung jika Abdul Mu'ti diangkat menjadi menteri, bukan wakil menteri sebagaimana tawaran pada reshuffle kabinet Januari 2021 lalu.
"Rasanya PP Muhammadiyah pasti dukung kalau Prof Abdul Mu'ti jadi Mendikbudristek," jelasnya.
Di samping itu, dia melihat Abdul Mu’ti adalah sosok yang memiliki alam pemikiran moderat dan toleran. Hal tersebut relevan di tengah suburnya paham radikal. Sehingga, sudah saatnya institusi pendidikan Indonesia menjadi pintu penyemaian pemikiran toleran melawan radikalisme.
"Pendidikan jadi pintu menuju penyemaian pemikiran radikal versus toleran. Kebetulan topik pidato Guru Besar Prof. Abdul Mu'ti. Cocok. Buku-buku yang ditulis Prof Abdul Mu'ti menggambarkan pemikiran Islam nya yang moderat dan toleran," tuturnya.
Selain itu, dia menilai sudah saatnya Kementerian Pendidikan dikembalikan kepada Muhammadiyah yang sudah berpengalaman mengelola sekitar kurang lebih 162 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, sementara tingkat Sekolah Dasar (SD), SMP dan SMA lebih banyak lagi sebagaimana data bulan Agustus 2020.
"Itu cocok untuk Muhammadiyah karena Muhammadiyah itu punya Pendidikan Dasar dan Menengah, punya Pendidikan Tinggi, jadi punya skill soal Pendidikan Tinggi," imbuhnya.
Sekadar diketahui, Rapat Paripurna DPR pada Jumat 9 April 2021 menyetujui penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sehingga menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Qodari menilai, wajar penggabungan dua institusi itu karena masih satu rumpun demi mengoptimalkan kinerja Kementerian dimasa mendatang.
"Buat saya pribadi melihat baiknya dua Kementerian ini digabungkan karena Mendikbud itu mengurusi Pendidikan Dasar dan Menengah kemudian Ristek Dikti itu mengurus Pendidikan Tinggi. Kita tahu pendidikan itu kan sebetulnya tidak terputus tapi merupakan suatu kesatuan dimana Pendidikan Menengah itu selanjutnya Pendidikan Tinggi," ujarnya.
Diketahui, Abdul Mu'ti pernah menolak tawaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjabat wakil menteri pendidikan dan kebudayaan.
"Supaya imbang dan proporsional ada kemungkinan Prof Abdul Mu'ti ini akan menjadi menjadi Menteri Pendidikan yang baru karena memang secara tradisi yang namanya Menteri Pendidikan itu biasanya punya latar belakang Muhammadiyah, sementara untuk Nahdlatul Ulama jatahnya dari Menteri Agama, jadi klop kayaknya," ucapnya.
Dirinya pun yakin bahwa Muhammadiyah bakal mendukung jika Abdul Mu'ti diangkat menjadi menteri, bukan wakil menteri sebagaimana tawaran pada reshuffle kabinet Januari 2021 lalu.
"Rasanya PP Muhammadiyah pasti dukung kalau Prof Abdul Mu'ti jadi Mendikbudristek," jelasnya.
Di samping itu, dia melihat Abdul Mu’ti adalah sosok yang memiliki alam pemikiran moderat dan toleran. Hal tersebut relevan di tengah suburnya paham radikal. Sehingga, sudah saatnya institusi pendidikan Indonesia menjadi pintu penyemaian pemikiran toleran melawan radikalisme.
"Pendidikan jadi pintu menuju penyemaian pemikiran radikal versus toleran. Kebetulan topik pidato Guru Besar Prof. Abdul Mu'ti. Cocok. Buku-buku yang ditulis Prof Abdul Mu'ti menggambarkan pemikiran Islam nya yang moderat dan toleran," tuturnya.
Selain itu, dia menilai sudah saatnya Kementerian Pendidikan dikembalikan kepada Muhammadiyah yang sudah berpengalaman mengelola sekitar kurang lebih 162 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, sementara tingkat Sekolah Dasar (SD), SMP dan SMA lebih banyak lagi sebagaimana data bulan Agustus 2020.
"Itu cocok untuk Muhammadiyah karena Muhammadiyah itu punya Pendidikan Dasar dan Menengah, punya Pendidikan Tinggi, jadi punya skill soal Pendidikan Tinggi," imbuhnya.
Sekadar diketahui, Rapat Paripurna DPR pada Jumat 9 April 2021 menyetujui penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sehingga menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Qodari menilai, wajar penggabungan dua institusi itu karena masih satu rumpun demi mengoptimalkan kinerja Kementerian dimasa mendatang.
"Buat saya pribadi melihat baiknya dua Kementerian ini digabungkan karena Mendikbud itu mengurusi Pendidikan Dasar dan Menengah kemudian Ristek Dikti itu mengurus Pendidikan Tinggi. Kita tahu pendidikan itu kan sebetulnya tidak terputus tapi merupakan suatu kesatuan dimana Pendidikan Menengah itu selanjutnya Pendidikan Tinggi," ujarnya.
(maf)
