Soal Reshuffle Kabinet, Muhammadiyah Tegaskan Tak Meminta-minta Jabatan
loading...
Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas menegaskan tidak akan meminta-minta jabatan menyusul isu reshuffle kabinet Jokowi-KH Maruf Amin. Foto/SIINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Muhammadiyah menegaskan tidak meminta-minta jabatan di tengah isu reshuffle kabinet. Namun bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) memintanya, maka Persyarikatan akan menyiapkan figurnya.
"Ya siaplah. Tapi Muhammadiyah tidak akan minta-minta apalagi mendesak-desak Presiden. Muhammadiyah sadar itu bahwa hal tersebut adalah hak prerogatif dari Presiden," kata Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas saat dikonfirmasi MNC Portal, Jumat (16/4/2021).
Menurut Buya Anwar-sapaan akrabnya, Muhammadiyah memiliki banyak kader dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Mereka memiliki gelar doktor hingga profesor. Jumlah yang sudah terinventarisir mendekati 500 orang. Namun demikian, sekali lagi Buya Anwar menegaskan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. Muhammadiyah tak akan cawe-cawe terhadap hal tersebut. "Itu kan hak prerogatif Presiden, jadi Muhammadiyah tidak boleh ikut campur dalam menentukannya. Muhammadiyah harus bisa menghormati hak Presiden tersebut," ucapnya.
Isu reshuffle atau kocok ulang kabinet kembali membetot perhatian publik, seiring dengan rencana penggabungan Kemenristek ke dalam Kemendikbud dan pembentukan Kementerian Investasi. Surat terkait ini sudah dikirim ke DPR RI pada 30 Maret 2021. Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari mengatakan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti layak dipertimbangkan untuk menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek). Diketahui, sebelumnya Abdul Mu'ti pernah menolak tawaran Presiden Jokowi untuk menjabat wakil menteri pendidikan dan kebudayaan.
Menurut dia, postur kementerian menjadi proporsional, di mana secara tradisi Menteri Pendidikan berasal dari latar belakang Muhammadiyah, sedangkan Kementerian Agama menjadi wilayahnya Nahdlatul Ulama (NU). "Supaya imbang dan proporsional ada kemungkinan Prof Abdul Mu'ti ini akan menjadi menjadi Menteri Pendidikan yang baru karena memang secara tradisi yang namanya Menteri Pendidikan itu biasanya punya latar belakang Muhammadiyah, sementara untuk Nahdlatul Ulama jatahnya dari Menteri Agama, jadi klop kayaknya," ucap Qodari.
"Ya siaplah. Tapi Muhammadiyah tidak akan minta-minta apalagi mendesak-desak Presiden. Muhammadiyah sadar itu bahwa hal tersebut adalah hak prerogatif dari Presiden," kata Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas saat dikonfirmasi MNC Portal, Jumat (16/4/2021).
Menurut Buya Anwar-sapaan akrabnya, Muhammadiyah memiliki banyak kader dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Mereka memiliki gelar doktor hingga profesor. Jumlah yang sudah terinventarisir mendekati 500 orang. Namun demikian, sekali lagi Buya Anwar menegaskan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. Muhammadiyah tak akan cawe-cawe terhadap hal tersebut. "Itu kan hak prerogatif Presiden, jadi Muhammadiyah tidak boleh ikut campur dalam menentukannya. Muhammadiyah harus bisa menghormati hak Presiden tersebut," ucapnya.
Isu reshuffle atau kocok ulang kabinet kembali membetot perhatian publik, seiring dengan rencana penggabungan Kemenristek ke dalam Kemendikbud dan pembentukan Kementerian Investasi. Surat terkait ini sudah dikirim ke DPR RI pada 30 Maret 2021. Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari mengatakan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti layak dipertimbangkan untuk menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek). Diketahui, sebelumnya Abdul Mu'ti pernah menolak tawaran Presiden Jokowi untuk menjabat wakil menteri pendidikan dan kebudayaan.
Menurut dia, postur kementerian menjadi proporsional, di mana secara tradisi Menteri Pendidikan berasal dari latar belakang Muhammadiyah, sedangkan Kementerian Agama menjadi wilayahnya Nahdlatul Ulama (NU). "Supaya imbang dan proporsional ada kemungkinan Prof Abdul Mu'ti ini akan menjadi menjadi Menteri Pendidikan yang baru karena memang secara tradisi yang namanya Menteri Pendidikan itu biasanya punya latar belakang Muhammadiyah, sementara untuk Nahdlatul Ulama jatahnya dari Menteri Agama, jadi klop kayaknya," ucap Qodari.
(cip)
