Polisi Paling Banyak Dilaporkan ke Komnas HAM
Jum'at, 11 Desember 2015 - 11:48 WIB
Polisi Paling Banyak Dilaporkan ke Komnas HAM
A
A
A
JAKARTA - Dalam catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada lima tahun terakhir, institusi kepolisian merupakan paling banyak dilaporkan masyarakat.
Hal itu disampaikan Ketua Komnas HAM Nur Kholis dalam peringatan Hari HAM Sedunia ke-67 tahun 2015 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (11/12/2015).
Nur Kholis membeberkan, tiap tahunnya Komnas HAM rata-rata menerima 6.000 berkas pengaduan masyarakat di seluruh Tanah Air dalam lima tahun terakhir. Untuk tahun 2015 ini, Komnas HAM menerima 7.972 berkas pengaduan.
"Pada lima tahun terakhir rekan dari kepolisian merupakan lembaga yang relatif dilaporkan Komnas HAM diikuti korporasi, pemerintah daerah, baik TNI dan lembaga peradilan," ujar Nur Kholis.
Hal itu menunjukkan setelah adanya reformasi, kepolisian memiliki kewenangan yang sangat kuat. Komnas HAM, kata dia, mencatat polisi terus berbenah diri.
"Sehingga pergeseran ini membawa indikasi dari komplain masyarakat," tuturnya. Adapun korporasi yang paling banyak dilaporkan ke Komnas HAM adalah korporasi di bidang pertambangan maupun perkebunan.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa kepolisian saat ini merupakan pihak yang paling banyak dilaporkan masyarakat ke Komnas HAM.
"Sehingga, Kapolri juga ada di sini, ini perlu adanya upaya-upaya yang nyata, yang konkrit melakukan pembenahan kepolisian dengan perspektif HAM," kata Jokowi dalam kesempatan yang sama.
Jokowi juga menghargai sekaligus mengapresiasi Polres Jakarta Utara yang telah meluncurkan pelayanan publik berbasis HAM. "Ini yang harus ditiru oleh jajaran kepolisian yang lainnya, jajaran yang lainnya. Dan kita butuh kehadiran polisi yang bisa memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman bagi seluruh warga masyarakat," tutur Jokowi.
Dalam kesempatan itu, hadir 300 peserta dari pegiat HAM, pemerintah daerah, serta masyarakat. Hadir pula sejumlah jajaran kabinet kerja, diantaranya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Jaksa Agung HM Prasetyo, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
PILIHAN:
Fraksi Golkar Akan Usulkan Panggil Luhut Panjaitan ke MKD
MKD dan Kejagung Diminta Segera Periksa Luhut Panjaitan
Hal itu disampaikan Ketua Komnas HAM Nur Kholis dalam peringatan Hari HAM Sedunia ke-67 tahun 2015 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (11/12/2015).
Nur Kholis membeberkan, tiap tahunnya Komnas HAM rata-rata menerima 6.000 berkas pengaduan masyarakat di seluruh Tanah Air dalam lima tahun terakhir. Untuk tahun 2015 ini, Komnas HAM menerima 7.972 berkas pengaduan.
"Pada lima tahun terakhir rekan dari kepolisian merupakan lembaga yang relatif dilaporkan Komnas HAM diikuti korporasi, pemerintah daerah, baik TNI dan lembaga peradilan," ujar Nur Kholis.
Hal itu menunjukkan setelah adanya reformasi, kepolisian memiliki kewenangan yang sangat kuat. Komnas HAM, kata dia, mencatat polisi terus berbenah diri.
"Sehingga pergeseran ini membawa indikasi dari komplain masyarakat," tuturnya. Adapun korporasi yang paling banyak dilaporkan ke Komnas HAM adalah korporasi di bidang pertambangan maupun perkebunan.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa kepolisian saat ini merupakan pihak yang paling banyak dilaporkan masyarakat ke Komnas HAM.
"Sehingga, Kapolri juga ada di sini, ini perlu adanya upaya-upaya yang nyata, yang konkrit melakukan pembenahan kepolisian dengan perspektif HAM," kata Jokowi dalam kesempatan yang sama.
Jokowi juga menghargai sekaligus mengapresiasi Polres Jakarta Utara yang telah meluncurkan pelayanan publik berbasis HAM. "Ini yang harus ditiru oleh jajaran kepolisian yang lainnya, jajaran yang lainnya. Dan kita butuh kehadiran polisi yang bisa memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman bagi seluruh warga masyarakat," tutur Jokowi.
Dalam kesempatan itu, hadir 300 peserta dari pegiat HAM, pemerintah daerah, serta masyarakat. Hadir pula sejumlah jajaran kabinet kerja, diantaranya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Jaksa Agung HM Prasetyo, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
PILIHAN:
Fraksi Golkar Akan Usulkan Panggil Luhut Panjaitan ke MKD
MKD dan Kejagung Diminta Segera Periksa Luhut Panjaitan
(kri)
