Invisible Hand Pengaruhi Kebijakan Jokowi
Kamis, 12 November 2015 - 15:19 WIB
Invisible Hand Pengaruhi Kebijakan Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Ungkapan Menteri Energi dan Eumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said soal adanya politikus yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mencerminkan pemerintah yang dapat disetir oleh kekuatan di luar pemerintahan.
Pengamat politik Margarito Kamis mencurigai ada tangan-tangan tidak terlihat (invisible hand) yang berusaha memengaruhi pendirian pemerintah terkait kebijakan perpanjangan kontrak karya PT Freeport.
"Soal ada dugaan politikus mencatut nama Jokowi untuk perpanjangan kontrak Freeport, poin kita adalah presiden kita yang mulia Jokowi itu bisa diatur orang. Dia tidak bertuan pada daulat rakyat tapi pada daulat konco-konconya," ujar Margarito dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2015).
Menurutnya, mengacu teori barat, kondisi seperti tersebut sebagai pemerintahan bayangan, karena ada tangan tidak terlihat yang bisa memengaruhi kewenangan presiden dalam mengambil keputusan strategis.
"Ada politisi pergi ke korporasi besar, menjanjikan perpanjangan kontrak dengan imbalan. Ini menandakan pemerintah dikendalikan oleh invisible power," ungkapnya.
Sementara itu secara terpisah, pengamat kebijakan energi, Rusmin Effendy meminta Sudirman Said mengungkapkan ke publik siapa diduga mafia migas yang diekatuinya, termasuk dalam persoalan Petral.
"Kalau tidak mampu, tidak usah gembar-gembor. Bagaimana soal keterlibatan Ari Soemarno selama memimpin Petral apa berani membongkarnya,” ucap Rusmin.
Dia meragukan, langkah Sudirman Said yang seolah-olah ingin membongkar praktik mafia migas. Alasannya, pada periode sebelum 2012, Sudirman Said diketahui sebagai SPV ISC Pertamina yang memutuskan importasi minyak mentah dan BBM.
“Yang patut kita pertanyakan siapa yang menggaransi Menteri ESDM sampai bisa masuk kabinet. Padahal proses penyusunan kabinet namanya sama sekali tidak pernah diunggulkan," ungkapnya.
Baca: MPR Minta Menteri ESDM Jangan Omong Kosong.
Terungkap Ada Pihak Ketiga Mainkan Tender Petral.
Pengamat politik Margarito Kamis mencurigai ada tangan-tangan tidak terlihat (invisible hand) yang berusaha memengaruhi pendirian pemerintah terkait kebijakan perpanjangan kontrak karya PT Freeport.
"Soal ada dugaan politikus mencatut nama Jokowi untuk perpanjangan kontrak Freeport, poin kita adalah presiden kita yang mulia Jokowi itu bisa diatur orang. Dia tidak bertuan pada daulat rakyat tapi pada daulat konco-konconya," ujar Margarito dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2015).
Menurutnya, mengacu teori barat, kondisi seperti tersebut sebagai pemerintahan bayangan, karena ada tangan tidak terlihat yang bisa memengaruhi kewenangan presiden dalam mengambil keputusan strategis.
"Ada politisi pergi ke korporasi besar, menjanjikan perpanjangan kontrak dengan imbalan. Ini menandakan pemerintah dikendalikan oleh invisible power," ungkapnya.
Sementara itu secara terpisah, pengamat kebijakan energi, Rusmin Effendy meminta Sudirman Said mengungkapkan ke publik siapa diduga mafia migas yang diekatuinya, termasuk dalam persoalan Petral.
"Kalau tidak mampu, tidak usah gembar-gembor. Bagaimana soal keterlibatan Ari Soemarno selama memimpin Petral apa berani membongkarnya,” ucap Rusmin.
Dia meragukan, langkah Sudirman Said yang seolah-olah ingin membongkar praktik mafia migas. Alasannya, pada periode sebelum 2012, Sudirman Said diketahui sebagai SPV ISC Pertamina yang memutuskan importasi minyak mentah dan BBM.
“Yang patut kita pertanyakan siapa yang menggaransi Menteri ESDM sampai bisa masuk kabinet. Padahal proses penyusunan kabinet namanya sama sekali tidak pernah diunggulkan," ungkapnya.
Baca: MPR Minta Menteri ESDM Jangan Omong Kosong.
Terungkap Ada Pihak Ketiga Mainkan Tender Petral.
(kur)
