Mendagri Berharap Pemda Tak Terganggu Pilkada
Kamis, 29 Oktober 2015 - 14:14 WIB
Mendagri Berharap Pemda Tak Terganggu Pilkada
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berpesan kepada pemerintah daerah (pemda) agar tetap menjalankan tugasnya secara efektif.
Mendagri berharap kinerja pemda tidak terganggu oleh dinamika politik lokal, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pesan itu dibacakan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh dalam sambutan pembukaan acara dialog untuk membangun bangsa bertajuk kinerja pemerintah daerah dalam dinamika politik lokal di Hotel Grand Sahid Jakarta, Kamis (29/10/2015).
Acara tersebut digelar atas kerja sama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan SINDO Weekly.
"Kondisi dinamika politik lokal, pilkada, kemudian konflik-konflik antarwilayah tidak boleh menghalangi kita dalam melaksanakan tugas pemerintahan secara efektif," tutur Zudan.
Dia mengatakan, kinerja para kepala daerah harus tetap dapat dilaksanakan dengan baik.
"Tolak ukur kinerja yang dimintakan oleh Undang-undang Pemda adalah 32 urusan pemerintahan harus dapat dilaksanakan dengan baik," tuturnya.
Menurut dia, urusan wajib pemerintah yang bersifat pelayanan dasar dan bukan pelayanan dasar serta urusan pilihan harus dipetakan para kepala daerah dengan baik, melalui program dan kegiatan yang tersetruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Tolok ukur lanjutannya adalah belanja modalnya harus tinggi, jangan sampai penyelenggaraan pemerintahan lebih banyak dihabiskan uangnya untuk ongkos pegawainya," tuturnya.
Dia memaparkan berdasarkan data di Kementerian Dalam Negeri, beban APBD pada 253 kabupaten/kota di atas 50% untuk belanja pegawai.
Zudan juga menyampaikan pesan Mendagri yang meminta kepada kepala daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran.
"Khusus rekan-rekan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, melalui seluruh direktoratnya untuk terus memantau bagaimana urusan-urusan pemerintahan ini bisa berjalan secara efektif," tuturnya menyampaikan pesan Mendagri
Tjahjo berhalangan hadir dalam acara dialog itu karena masih berada di luar kota.
PILIHAN:
PKS Tak Setuju Jokowi Berkantor di Kabupaten OKI
Mendagri berharap kinerja pemda tidak terganggu oleh dinamika politik lokal, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pesan itu dibacakan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh dalam sambutan pembukaan acara dialog untuk membangun bangsa bertajuk kinerja pemerintah daerah dalam dinamika politik lokal di Hotel Grand Sahid Jakarta, Kamis (29/10/2015).
Acara tersebut digelar atas kerja sama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan SINDO Weekly.
"Kondisi dinamika politik lokal, pilkada, kemudian konflik-konflik antarwilayah tidak boleh menghalangi kita dalam melaksanakan tugas pemerintahan secara efektif," tutur Zudan.
Dia mengatakan, kinerja para kepala daerah harus tetap dapat dilaksanakan dengan baik.
"Tolak ukur kinerja yang dimintakan oleh Undang-undang Pemda adalah 32 urusan pemerintahan harus dapat dilaksanakan dengan baik," tuturnya.
Menurut dia, urusan wajib pemerintah yang bersifat pelayanan dasar dan bukan pelayanan dasar serta urusan pilihan harus dipetakan para kepala daerah dengan baik, melalui program dan kegiatan yang tersetruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Tolok ukur lanjutannya adalah belanja modalnya harus tinggi, jangan sampai penyelenggaraan pemerintahan lebih banyak dihabiskan uangnya untuk ongkos pegawainya," tuturnya.
Dia memaparkan berdasarkan data di Kementerian Dalam Negeri, beban APBD pada 253 kabupaten/kota di atas 50% untuk belanja pegawai.
Zudan juga menyampaikan pesan Mendagri yang meminta kepada kepala daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran.
"Khusus rekan-rekan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, melalui seluruh direktoratnya untuk terus memantau bagaimana urusan-urusan pemerintahan ini bisa berjalan secara efektif," tuturnya menyampaikan pesan Mendagri
Tjahjo berhalangan hadir dalam acara dialog itu karena masih berada di luar kota.
PILIHAN:
PKS Tak Setuju Jokowi Berkantor di Kabupaten OKI
(dam)
