Enam Poin Hasil RDP Komisi I dengan Menhan dan Panglima TNI
Senin, 19 Oktober 2015 - 21:46 WIB
Enam Poin Hasil RDP Komisi I dengan Menhan dan Panglima TNI
A
A
A
JAKARTA - Komisi I DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu.
RDP yang dipimpin Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq itu digelar di ruang rapat Komisi I, Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (19/10/2015).
Ada sejumlah isu krusial di bidang pertahanan dibahas dalam RDP yang berlangsung tertutup ini. Di antaranya yakni, penguatan sistem pertahanan melalui pemenuhan minimum essential forces tahap kedua.
"Anggaran akan kita susun dan pemenuhan kekuatan minimum pertahanan akan kita lakukan secara konsisten," ungkap Mahfudz usai memimpin rapat.
Berikut enam poin hasil RDP antara Komisi I DPR dengan Panglima TNI dan Menteri Pertahanan:
1. Komisi I DPR dan pemerintah (Menhan, Panglima TNI, Menkeu, dan Men PPN/Kepala Bappenas) bersepakat bahwa PP No.2/2015 rentang RPJMN tahun 2015-2019, buku I No. 6.1.2 Penguatan Sistem Pertahanan, menjadi acuan pemerintah bersama Komisi I DPR dalam pelaksanaan Renstra Kemhan/TNI Tahap Ketiga (tahun 2015-2019) dan Renstra MEF TNI Tahap Kedua (tahun 2015-2019), dan dilaksanakan secara konsisten
2. Komisi I DPR mendesak Kemenhan dan TNI untuk segeran melakukan konsolidasi renstra MEF tahap kedua (tahun 2015-2019) disesuaikan dengan visi misi presiden.
3. Komisi I DPR dan pemerintah (Menhan, Panglima TNI, Menkeu, dan Men PPN/Kepala Bappenas) untuk segera membahas kembali kebijakan anggaran Renstra MEF TNI Tahap Kedua (Tahun 2015-2019) sehingga bisa menjadi dasar dalam penyusunan anggaran Kemhan/TNI TA. 2016 dan seterusnya.
4. Komisi I DPR mendesak Menkeu, Men PPN/Kepala Bappenas, dan Menhan serta Panglima TNI untuk mengakselerasi kebijakan dan pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri (PLN) untuk pembiayaan Renstra MEF TNI tahun 2015-2019, termasuk proses PLN pada periode sebelumnya.
5. Komisi I DPR mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan PP tentang Renstra MEF TNI tahap kedua tahun 2015-2019 sebagai payung hukum dalam pelaksanaan MEF.
6. Komisi I DPR mendorong Kemhan/TNI untuk melanjutkan akselerasi peningkatan kualitas perencanaan, penyerapan anggaran dan akuntabilitas pengelolaan anggarannya.
PILIHAN:
Nasdem Serahkan Surat Pengunduran Diri Rio Capella ke DPR
Jokowi Bayangkan Bela Negara Seperti National Service
RDP yang dipimpin Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq itu digelar di ruang rapat Komisi I, Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (19/10/2015).
Ada sejumlah isu krusial di bidang pertahanan dibahas dalam RDP yang berlangsung tertutup ini. Di antaranya yakni, penguatan sistem pertahanan melalui pemenuhan minimum essential forces tahap kedua.
"Anggaran akan kita susun dan pemenuhan kekuatan minimum pertahanan akan kita lakukan secara konsisten," ungkap Mahfudz usai memimpin rapat.
Berikut enam poin hasil RDP antara Komisi I DPR dengan Panglima TNI dan Menteri Pertahanan:
1. Komisi I DPR dan pemerintah (Menhan, Panglima TNI, Menkeu, dan Men PPN/Kepala Bappenas) bersepakat bahwa PP No.2/2015 rentang RPJMN tahun 2015-2019, buku I No. 6.1.2 Penguatan Sistem Pertahanan, menjadi acuan pemerintah bersama Komisi I DPR dalam pelaksanaan Renstra Kemhan/TNI Tahap Ketiga (tahun 2015-2019) dan Renstra MEF TNI Tahap Kedua (tahun 2015-2019), dan dilaksanakan secara konsisten
2. Komisi I DPR mendesak Kemenhan dan TNI untuk segeran melakukan konsolidasi renstra MEF tahap kedua (tahun 2015-2019) disesuaikan dengan visi misi presiden.
3. Komisi I DPR dan pemerintah (Menhan, Panglima TNI, Menkeu, dan Men PPN/Kepala Bappenas) untuk segera membahas kembali kebijakan anggaran Renstra MEF TNI Tahap Kedua (Tahun 2015-2019) sehingga bisa menjadi dasar dalam penyusunan anggaran Kemhan/TNI TA. 2016 dan seterusnya.
4. Komisi I DPR mendesak Menkeu, Men PPN/Kepala Bappenas, dan Menhan serta Panglima TNI untuk mengakselerasi kebijakan dan pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri (PLN) untuk pembiayaan Renstra MEF TNI tahun 2015-2019, termasuk proses PLN pada periode sebelumnya.
5. Komisi I DPR mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan PP tentang Renstra MEF TNI tahap kedua tahun 2015-2019 sebagai payung hukum dalam pelaksanaan MEF.
6. Komisi I DPR mendorong Kemhan/TNI untuk melanjutkan akselerasi peningkatan kualitas perencanaan, penyerapan anggaran dan akuntabilitas pengelolaan anggarannya.
PILIHAN:
Nasdem Serahkan Surat Pengunduran Diri Rio Capella ke DPR
Jokowi Bayangkan Bela Negara Seperti National Service
(kri)
