Memadukan Infrastruktur Atasi Kesenjangan Wilayah

Infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.Keberadaan infrastruktur sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial karena infrastruktur yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi baik bagi dunia usaha maupun bagi sosial kemasyarakatan. Dengan infrastruktur yang memadai, biaya produksi, transportasi, komunikasi, dan logistik semakin murah, jumlah produksi meningkat, laba usaha meningkat sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.Ketersediaan infrastruktur juga mempercepat pemerataanpembangunanmelalui pembangunan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan antarwilayah sehingga mendorong investasi yang baru, lapangan kerja baru, dan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraanmasyarakat. Konektivitas antarpenduduk suatu negara juga semakin dekat dan membuka isolasi bagi masyarakat yang terbelakang.Beberapa hasil studi menyebutkan hasil pembangunan infrastruktur memiliki peran di antaranya sebagai katalisator antara proses produksi, pasar, dan konsumsi akhir serta memiliki peranan sebagai social overhead capital. Infrastruktur dipandang sebagai modal memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur mampu menciptakan lapangan kerja dan memiliki multiplier effectkepada industri.Bahkan, dengan kebijakan dan komitmen yang tepat, selain menjadi salah satu pendorong pertumbuhanekonominasional, pembangunan infrastruktur diyakini dapat membantu mengurangi masalah kemiskinan, mengatasi persoalan kesenjangan antarkawasan maupun antarwilayah, memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi tekanan urbanisasi yang semuanya bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.Seorang ahli ekonomi pembangunan Rosentein-Rodan misalnya sejak lama telah mengampanyekan pentingnya pembangunan infrastruktur secara besar-besaran sebagai pilar pembangunan ekonomi yang dikenal kemudian dengan nama big-push theory.Urgensi keberadaan infrastruktur tersebut diimplikasikan terhadap tiga hal pokok: (1) menjadi lokomotif pergerakan barang/jasa; (2) mengurangi biaya produksi/ distribusi; dan (3) mempercepat koneksi pembangunan antargeografis. Faktor infrastruktur ini juga menjadi salah satu penjelas keberhasilan ekonomi negara-negara maju seperti Jepang, AS, dan Eropa.Infrastruktur yang TerpaduPentingnya keberadaan infrastruktur mendorong pemerintah kembali memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Tahun depan (2016) misalnya, pemerintah telah menetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ”Mem-percepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”.Tema tersebut menegaskan komitmen pemerintah tentang pembangunan infrastruktur yang merupakan fondasi menuju pembangunan yang berkualitas. Akan tetapi penekanan terhadap pembangunan infrastruktur tidak sekadar dipahami sebagai pembangunan fisik infrastruktur (output) seperti pembangunan infrastruktur jalan, bendungan, waduk. Yang lebih penting dari itu, meminjam istilah pakar pembangunan infrastruktur wilayah Ir Sutami, pembangunan infrastruktur bukan hanya kegiatan construction tapi juga development.Dengan demikian, dalamsetiappembangunan yang perlu dipikirkan juga adalah outcome dan impact-nya. Jangan sampai investasi triliunan yang telah dibenamkan untuk pembangunan infrastruktur sia-sia. Tidak dapat dirasakan dan manfaatnya bagi masyarakat. Dalam kerangka itulah, berdasarkan Peraturan Presiden No 15 Tahun 2015 pemerintah telah membentuk Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW).Sebagai salah satu badan baru di Kementerian PUPR, BPIW mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Keberadaan BPIW diharapkan dapat mengatasi tantangan pembangunan infrastruktur yang semakin kompleks.Disparitas antarwilayah relatif masih tinggi terutama antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta urbanisasi yang meningkat enam kali dalam empat dekade (1975-2015) yang diikuti persoalan perkotaan seperti urban sprawl dan penurunan kualitas lingkungan merupakan contoh kompleksnya tantangan pembangunan.Tantangan lainnya adalah belum mantapnya konektivitas antara infrastruktur di darat dan laut serta pengembangan kota maritim/pantai dan pemanfaatan sumber daya yang belum optimal dalam mendukung kedaulatan pangan dan kemandirian energi. Hadirnya BPIW Kementerian PUPR merupakan sebuah inovasi kelembagaan untuk menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks tadi.Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut BPIW sebagai ”Bappenasnya Kementerian PUPR” yang akan memastikan pembangunan infrastruktur betul-betul bertujuan mengurangi ketimpangan antarwilayah, mendorong pengembangan wilayah, dan memperkuat integrasi wilayah dalam NKRI.Sebagai badan perencana keterpaduan infrastruktur PUPR yang baru terbentuk, tanggung jawab yang diemban BPIW tentu tidak ringan. BPIW harus intensif membangun sinergi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) agar kualitas perencanaan yang disusun dan dirumuskan lebih tajam dan lebih realistis.Selain itu, masyarakat menunggu terobosan-terobosan BPIW agar tidak menjadi badan perencanamenara gadingyang hanya menghasilkan dokumendokumen perencanaan tanpa pernah bisa dieksekusi.Nirwono JogaKoordinator Kemitraan Kota Hijau