Keadaan Mencemaskan, Kantor Presiden dan Kabinet Kerja Harus Satu Suara
Kamis, 01 Oktober 2015 - 07:25 WIB
Keadaan Mencemaskan, Kantor Presiden dan Kabinet Kerja Harus Satu Suara
A
A
A
PAKET kebijakan ekonomi jilid II sudah digulirkan. Namun keadaan masih tetap mencemaskan. Belum terlihat tanda-tanda ada tangga turun bagi dolar AS terhadap rupiah. Dunia usaha cenderung apatis melihat situasi saat ini dan ancama PHK ada di depan mata.
Tidak elok juga kalau ada pihak yang hanya menyalahkan Bank Indonesia atas keterpurukan rupiah. Itu sama saja seperti 'buruk muka, cermin dibelah'. Karena anjloknya rupiah lebih kepada faktor lemahnya pemerintahan dan ketidakmampuan serta tidak solidnya Kabinet Kerja.
Partai Golkar khawatir kalau krisis ekonomi ini tidak lekas diatasi akan berubah jadi krisis kepercayaan dan krisis politik yang membahayakan pemerintah Jokowi-JK.
Gaya politik bagi-bagi jabatan direksi/komisaris BUMN kepada para pendukung pilpres dan orang-orang kritis pada posisi strategis namun tidak tepat yang dilakukan Presiden Jokowi, bisa menumpulkan pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.
Tanpa disadari cara bagi-bagi jabatan itu akan merugikan pemerintah sendiri karena krisis ekonomi akan makin bertambah parah karena BUMN yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi dipimpin oleh orang yang tidak tepat.
Belum lagi disharmoni anggota kabinetnya seperti dibiarkan hingga membuat investor takut. Disharmoni di kabinet membentuk persepsi negatif terhadap pemerintah yang bisa memperburuk keadaan sebelum akhirnya berpotensi membuat pemerintahan ini tumbang sendiri.
Sebab, depresiasi rupiah yang berkelanjutan saat ini tidak hanya disebabkan oleh ketidakpastian global, tetapi penyebab utamanya justru bersumber dari istana khususnya disharmoni di tubuh Kabinet Kerja. Ketelanjangan disharmoni di Kabinet Kerja menurunkan tingkat kepercayaan pelaku bisnis dan pasar uang kepada pemerintah.
Untuk membalikkan persepsi negatif itu, Kantor Presiden dan Kabinet Kerja pun harus satu suara, satu sikap dan seragam dalam data. Jangan lagi ada menteri yang bicara menurut versi dan data yang berbeda.
BAMBANG SOESATYO
Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR
Tidak elok juga kalau ada pihak yang hanya menyalahkan Bank Indonesia atas keterpurukan rupiah. Itu sama saja seperti 'buruk muka, cermin dibelah'. Karena anjloknya rupiah lebih kepada faktor lemahnya pemerintahan dan ketidakmampuan serta tidak solidnya Kabinet Kerja.
Partai Golkar khawatir kalau krisis ekonomi ini tidak lekas diatasi akan berubah jadi krisis kepercayaan dan krisis politik yang membahayakan pemerintah Jokowi-JK.
Gaya politik bagi-bagi jabatan direksi/komisaris BUMN kepada para pendukung pilpres dan orang-orang kritis pada posisi strategis namun tidak tepat yang dilakukan Presiden Jokowi, bisa menumpulkan pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.
Tanpa disadari cara bagi-bagi jabatan itu akan merugikan pemerintah sendiri karena krisis ekonomi akan makin bertambah parah karena BUMN yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi dipimpin oleh orang yang tidak tepat.
Belum lagi disharmoni anggota kabinetnya seperti dibiarkan hingga membuat investor takut. Disharmoni di kabinet membentuk persepsi negatif terhadap pemerintah yang bisa memperburuk keadaan sebelum akhirnya berpotensi membuat pemerintahan ini tumbang sendiri.
Sebab, depresiasi rupiah yang berkelanjutan saat ini tidak hanya disebabkan oleh ketidakpastian global, tetapi penyebab utamanya justru bersumber dari istana khususnya disharmoni di tubuh Kabinet Kerja. Ketelanjangan disharmoni di Kabinet Kerja menurunkan tingkat kepercayaan pelaku bisnis dan pasar uang kepada pemerintah.
Untuk membalikkan persepsi negatif itu, Kantor Presiden dan Kabinet Kerja pun harus satu suara, satu sikap dan seragam dalam data. Jangan lagi ada menteri yang bicara menurut versi dan data yang berbeda.
BAMBANG SOESATYO
Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR
(hyk)
