Pemerintah Lalai Tangani Asap, Nasib Warga Kalimantan & Sumatera di Ujung Tanduk
Selasa, 29 September 2015 - 08:48 WIB
Pemerintah Lalai Tangani Asap, Nasib Warga Kalimantan & Sumatera di Ujung Tanduk
A
A
A
PEMERINTAH sangat lambat dalam menangani bencana asap yang melanda Kalimantan dan Sumatera. Bencana yang sudah berskala nasional ini seharusnya mendapat perhatian ekstra dan ditangani dengan cepat, jangan dibiarkan berlarut-larut.
Alih-alih tegas secara hukum, pemerintah malah lalai dan melupakan nasib warga yang menjadi korban kabut asap. Mereka (warga Sumatera dan Kalimantan) bukan WNI kelas II. Mereka semua berhak mendapatkan kehidupan dan kesehatan yang layak.
Akibat bencana asap ini negara harus menanggung kerugian hingga Rp7,3 triliun, Bukan hanya itu, 25,6 juta jiwa yang tersebar di wilayah Sumatera dan Kalimantan harus rela setiap harinya menghirup kualitas udara yang sangat buruk.
Amanat Undang-undang Dasar 1945 sudah jelas menyebutkan melindungi segenap bangsa Indonesia dan mewujudkan keadilan sosial. Dalam hal ini jelas, peran negara sangatlah diperlukan, karena sudah mengancam nasib warga negaranya.
Saya tidak akan heran jika nanti akan bermunculan separatis-separatis yang mengharapkan wilayah mereka merdeka. Karena pada kenyataannya, apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi warga negaranya tidak maksimal.
BAMBANG HARYO SOEKARTONO
Anggota Komisi VI DPR RI
Fraksi Gerindra
Alih-alih tegas secara hukum, pemerintah malah lalai dan melupakan nasib warga yang menjadi korban kabut asap. Mereka (warga Sumatera dan Kalimantan) bukan WNI kelas II. Mereka semua berhak mendapatkan kehidupan dan kesehatan yang layak.
Akibat bencana asap ini negara harus menanggung kerugian hingga Rp7,3 triliun, Bukan hanya itu, 25,6 juta jiwa yang tersebar di wilayah Sumatera dan Kalimantan harus rela setiap harinya menghirup kualitas udara yang sangat buruk.
Amanat Undang-undang Dasar 1945 sudah jelas menyebutkan melindungi segenap bangsa Indonesia dan mewujudkan keadilan sosial. Dalam hal ini jelas, peran negara sangatlah diperlukan, karena sudah mengancam nasib warga negaranya.
Saya tidak akan heran jika nanti akan bermunculan separatis-separatis yang mengharapkan wilayah mereka merdeka. Karena pada kenyataannya, apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi warga negaranya tidak maksimal.
BAMBANG HARYO SOEKARTONO
Anggota Komisi VI DPR RI
Fraksi Gerindra
(hyk)
