Jurus Paket September
Jurus Paket September
A
A
A
Sejak dana desa dikucurkan Mei lalu, sampai saat ini masih banyak desa di daerah-daerah belum dapat memanfaatkan dana yang dikucurkan pemerintah pusat itu dengan beragam persoalan.
Persoalan utamanya adalah birokrasi dan regulasi yang tumpang tindih. Persoalan birokrasi desa itu coba diterobos melalui surat keputusan bersama (SKB) menteri. Dengan menyederhanakan regulasi dan persyaratan sehingga penyaluran bisa dipercepat. Syarat adanya peraturan kepala daerah dalam pencairan dana desa disederhanakan.
Kedua, lebih fundamental dan berkelanjutan, mulai bergeraknya penguatan kapasitas perangkat desa. Bukan untuk memonopoli pembangunan dan mengekang warga desa, sebaliknya perangkat hendak dilatih piawai mengelola demokrasi deliberatif dalam memutuskan alokasi dana bagi kesejahteraan warga. Dengan selembar kertas, dana desa cair.
Begitulah jurus jitu yang digodok oleh Presiden Jokowi dalam Paket Kebijakan Ekonomi September 1 (Satu). Ada tiga jurus pemerintah dalam paket ini. Pertama, mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha.
Setidaknya terdapat 89 peraturan yang dirombak dari sebanyak 154 peraturan yang diusulkan untuk dirombak. Kedua, mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan dan sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional.
Hal itu dilakukan dengan penyederhanaan izin, penyelesaian tata ruang dan penyediaan lahan, serta percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ketiga, peningkatan investasi di sektor properti dengan mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pembangunan perumahan khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti.
Paket September membawa semangat mempercepat pencairan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dengan menyederhanakan prosedurnya. Dengan target, pembangunan infrastruktur yang padat karya bisa menggerakkan ekonomi pedesaan.
Kecepatan menjadi poin penting di sini, bukan hanya pembangunan desa krusial dalam menggerakkan ekonomi nasional, melainkan juga kunci dalam perbaikan masyarakat pinggiran. Tanpa mengabaikan transparansi, kualitas penyerapan, dan juga ketajaman serta ketepatan sasaran penggunaan dana.
Alek Karci Kurniawan
Mahasiswa Fakultas Hukum; Anggota Penuh UKM Pengenalan Hukum dan PolitikUniversitas Andalas
Persoalan utamanya adalah birokrasi dan regulasi yang tumpang tindih. Persoalan birokrasi desa itu coba diterobos melalui surat keputusan bersama (SKB) menteri. Dengan menyederhanakan regulasi dan persyaratan sehingga penyaluran bisa dipercepat. Syarat adanya peraturan kepala daerah dalam pencairan dana desa disederhanakan.
Kedua, lebih fundamental dan berkelanjutan, mulai bergeraknya penguatan kapasitas perangkat desa. Bukan untuk memonopoli pembangunan dan mengekang warga desa, sebaliknya perangkat hendak dilatih piawai mengelola demokrasi deliberatif dalam memutuskan alokasi dana bagi kesejahteraan warga. Dengan selembar kertas, dana desa cair.
Begitulah jurus jitu yang digodok oleh Presiden Jokowi dalam Paket Kebijakan Ekonomi September 1 (Satu). Ada tiga jurus pemerintah dalam paket ini. Pertama, mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha.
Setidaknya terdapat 89 peraturan yang dirombak dari sebanyak 154 peraturan yang diusulkan untuk dirombak. Kedua, mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan dan sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional.
Hal itu dilakukan dengan penyederhanaan izin, penyelesaian tata ruang dan penyediaan lahan, serta percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ketiga, peningkatan investasi di sektor properti dengan mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pembangunan perumahan khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti.
Paket September membawa semangat mempercepat pencairan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dengan menyederhanakan prosedurnya. Dengan target, pembangunan infrastruktur yang padat karya bisa menggerakkan ekonomi pedesaan.
Kecepatan menjadi poin penting di sini, bukan hanya pembangunan desa krusial dalam menggerakkan ekonomi nasional, melainkan juga kunci dalam perbaikan masyarakat pinggiran. Tanpa mengabaikan transparansi, kualitas penyerapan, dan juga ketajaman serta ketepatan sasaran penggunaan dana.
Alek Karci Kurniawan
Mahasiswa Fakultas Hukum; Anggota Penuh UKM Pengenalan Hukum dan PolitikUniversitas Andalas
(bhr)
Explore More