Mendagri: 58 Camat Tak Paham Administrasi Pemerintahan
Rabu, 16 September 2015 - 22:08 WIB
Mendagri: 58 Camat Tak Paham Administrasi Pemerintahan
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan ada sebanyak 58 camat tidak memahami tentang administrasi pemerintahan dengan baik. Maka itu, dua tahun ini Kementerian dalam negeri (Kemendagri) menganggarkan dana pendidikan bagi camat yang sangat besar.
"Mohon maaf, data kami, 58 camat tidak belajar, tidak memahami tentang administrasi pemerintahan dengan baik," kata Tjahjo dalam Rakornas tim terpadu penanganan konflik sosial di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (16/9/2015).
Dia mengatakan, seorang camat tidak harus lulusan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). "Sudah kerja sama dengan TNI Polri, tiga bulan akan satu asrama antara IPDN, Akmil dan Akpol. Suatu saat nanti jadi Camat, Kapolsek, Danramil, bisa memahami," ujarnya.
Sekadar informasi, seribuan peserta yang hadir diantaranya dari Kesbangpol Daerah, Sekretaris Daerah, TNI dan Polri, serta kejaksaan dalam Rakornas tersebut.
"Ada seorang dokter gigi jadi Camat, apa boleh ? Boleh. Tapi dia harus belajar tiga-empat bulan, memahami administrasi birokrasi tata pemerintahan dengan baik. Ini yang kita ingn bangun dengan baik ke depan," imbuhnya.
PILIHAN:
Mendagri Ingin Penanganan Konflik Sosial seperti Orde Baru
Eks Direktur RSU Sungai Bahar Muaro Jambi Ditahan Kejagung
"Mohon maaf, data kami, 58 camat tidak belajar, tidak memahami tentang administrasi pemerintahan dengan baik," kata Tjahjo dalam Rakornas tim terpadu penanganan konflik sosial di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (16/9/2015).
Dia mengatakan, seorang camat tidak harus lulusan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). "Sudah kerja sama dengan TNI Polri, tiga bulan akan satu asrama antara IPDN, Akmil dan Akpol. Suatu saat nanti jadi Camat, Kapolsek, Danramil, bisa memahami," ujarnya.
Sekadar informasi, seribuan peserta yang hadir diantaranya dari Kesbangpol Daerah, Sekretaris Daerah, TNI dan Polri, serta kejaksaan dalam Rakornas tersebut.
"Ada seorang dokter gigi jadi Camat, apa boleh ? Boleh. Tapi dia harus belajar tiga-empat bulan, memahami administrasi birokrasi tata pemerintahan dengan baik. Ini yang kita ingn bangun dengan baik ke depan," imbuhnya.
PILIHAN:
Mendagri Ingin Penanganan Konflik Sosial seperti Orde Baru
Eks Direktur RSU Sungai Bahar Muaro Jambi Ditahan Kejagung
(kri)
