Sistem Pembayaran Pemerintah dan Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor terpenting dalam pembangunan ekonomi dan sebaliknya pembangunan ekonomi juga berpengaruh pada pendidikan.

Interaksi antara kedua variabel tersebut dihubungkan oleh sistem pembayaran. Negara-negara yang berhasil memacu sektor pendidikannya banyak bergantung pada efektivitas sistem pembayaran pemerintah mengingat sektor pendidikan tidak bisa dilepaskan 100% pada pasar bebas.

Contoh ekstrem yang melepaskan sistem pendidikan pada pasar bebas adalah Chile sehingga akses masyarakat miskin terhadap pendidikan terhambat. Bukan hanya sampai di situ permasalahan yang muncul, melainkan juga mahalnya biaya pendidikan yang tidak sejalan dengan kualitas pendidikan itu sendiri.

Sementara itu terjadi perubahan kebijakan yang tajam di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat mulai diupayakan agar dua tahun biaya kuliah di universitas akan dibebaskan. Untuk itu, sistem pembayaran pemerintah harus mampu mendukung upaya ini.

Secara tradisional, pembayaran pemerintah kepada individu (government to person/ G2P) dicairkan melalui penggunaan uang tunai, cek, atau pembayaran berbasis kertas lainnya. Selama10-15tahunterakhir banyak pemerintah di dunia mengembangkan programprogram yang melibatkan penggunaan pembayaran elektronik.

Dalam kasus ini misalnya sebuah pembayaran G2P dapat terdiri atas transfer elektronik untuk rekening deposit pada bank umum atau lembaga keuangan yang lain. Penerima kemudian dapat mengakses dana direkening melalui kartu automated teller machine (ATM), kartu debit, atau cara lain. Pada kasus lain, pembayaran G2P terdiri atas nilai transfer ke kartu prabayar/simpan-nilai yang bekerja sebagai akun virtual, sementara rekening bank tradisional atau rekening kredit untuk menahan dana atau kredit yang mendasari umumnya tidak diperlukan.

Kartu tersebut kemudian dapat digunakan di terminal point-ofsale (POS). Berkenaan dengan pembayaran pemerintah kepada swasta (government to business/ G2B), sebagian besar pemerintah menggunakan cek atau transfer dana elektronik untuk menyelesaikan pembayaran bernilai besar. Produk kartu semakin digunakan untuk pengeluaran bisnis dengan nilai rendah.

Produk kartu dapat berupa prabayar/simpan-nilai (misalnya biasanya kartu bensin) atau kartu yang dapat digunakan dalam batas pengeluaran tertentu dan saldo dibayar pada tanggal cut-off yang ditentukan (misalnya kartu perjalanan perusahaan, kartu pengadaan).

Pembayaran pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga jenis utama: i) transfer intrapemerintah atau pembayaran dari pemerintah ke pemerintah; ii) pengeluaran pemerintah, yang terdiri atas pembayaran dari pemerintah ke individu atau bisnis; dan iii) pemungutan pemerintah, pembayaran yang dilakukan oleh individu atau perusahaan kepada pemerintah.

Secara luas, operasi harian dari pengelolaan keuangan pemerintah dan publik didasarkan pada pembayaran G2G. Dibandingkan dengan jenis pembayaran pemerintah lainnya, pembayaran G2G rata-rata biasanya besar dalam hal nilai, sedangkan jumlah transaksi yang dilakukan relatif kecil.

Pembayaran G2P biasanya dikaitkan dengan manfaat sosial (misalnya insentif atau subsidi) antara lain manfaat jaminan sosial, gaji karyawan pemerintah, pensiun, dan pengembalian pajak. Pembayaran G2P biasanya ditandai dengan jumlah transaksi yang sangat besar dengan masing-masing nilai yang relatif kecil.

Sementara pembayaran G2B mencakup pembayaran yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pengembalian pajak, dan pencairan pinjaman atau bantuan bisnis. Pembayaran G2B ditandai dengan sejumlah besar transaksi. Nilai rata-rata pembayaran G2B sangat bervariasi, mulai dari pembayaran bernilai besar yang terkait dengan kontrak pengadaan besar hingga pembayaran bernilai kecil bagi bisnis lokal sebagai biaya operasional biasa misalnya biaya perbaikan yang mendesak.

Pembayaran dari individu ke pemerintah (person to government/P2G) dan bisnis ke pemerintah (business to government/B2G) termasuk pembayaran yang dilakukan oleh konsumen dan bisnis ke pemerintah dan atau organisasi sektor publik dalam bentuk pembayaran pajak dan pembayaran untuk memperoleh layanan dari lembaga ini (lisensi, izin, dan lainnya).

Mirip dengan pembayaran G2P, pembayaran P2G cenderung bernilai kecil, dan biasanya ditandai dengan jumlah transaksi yang sangat besar. Demikian juga, B2G adalah cermin dari pembayaran G2B yang berkaitan dengan ukuran rata-rata dan volume transaksional (yaitu bervariasi dalam hal ukuran dan sejumlah besar pembayaran).

Dalam beberapa kasus, proses pengadaan pemerintah telah bermigrasi ke platform online yang di antara fiturnya memungkinkan pembayaran G2B dilakukan secara elektronik. Mungkin kebaruan yang paling signifikan dari jenis solusi ini bahwa mereka biasanya berusaha mengintegrasikan pembayaran tambahan, data, dan solusi pelaporan yang dapat mengurangi langkah-langkah yang diperlukan untuk proses pembayaran dan rekonsiliasi, dan memudahkan pengendalian dan proses audit.

Tanpa dukungan sistem pembayaran pemerintah, upaya melakukan pembangunan pendidikan sebuah negara akan terhambat yang pada gilirannya juga menghambat pertumbuhan ekonomi negara tersebut hingga jangka panjang.

ACHMAD DENI DARURI
President Director Center for Banking Crisis