KPK Tuding Saksi Ahli Bupati Morotai Tidak Netral
KPK Tuding Saksi Ahli Bupati Morotai Tidak Netral
A
A
A
JAKARTA - Tim kuasa hukum termohon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuding saksi ahli yang dihadirkan pemohon Bupati Morotai Rusli Sibua tidak netral. Hal itu sempat mewarnai sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).
"Yang mulia saya menilai pendapat ahli tidak netral," kata Kuasa Hukum KPK, Mia Siregar dalam sidang di PN Jaksel, Jakarta, Jumat (7/8/2015).
Ikhwal tudingan tidak netral bermula saat kuasa hukum KPK menilai pendapat ahli menjelaskan soal fakta penyidikan. Dimana kata Mia, tidak tepat ahli menjelaskan dari segi fakta yang tidak diketahuinya.
Apalagi, penjelasan ahli berasal dari komentar kuasa hukum Rusli yang menduga fakta penyidikan terhadap kliennya tidak melalui prosedur yang tepat. Mia sempat memotong pendapat ahli saat ahli menyebutkan 'menurut kuasa hukum pemohon'.
Hal itu menurutnya sudah bicara fakta, bukan kapasitas ahli. Ditambah pendapat itu dari keterangan kuasa hukum Rusli. Agar tudingan tak netral tidak menjadi perdebatan panjang, hakim menginisiasi buat menengahi.
"Ya itu nanti silakan disampaikan dalam kesimpulan," ujar Hakim Martin Ponto Bidara. Hal itu pun disambut baik kuasa hukum KPK. "Mohon jadi catatan yang mulia," pinta Mia.
Namun permintaan tersebut tak dituruti hakim lantaran bukan kapasitasnya untuk menyimpulkan pernyataan kuasa hukum yang merupakan bentuk penilaian secara subyektif.
"Ya itu kan penilaian saudara, tidak mungkin saya repot-repot mencatat dalam penilaian saya," tandasnya.
Seperti diketahui, kuasa hukum Bupati Morotai, Rusli Sibua menghadirkan ahli hukum pidana korupsi asal Universitas Airlangga (Unair) Nur Basuki Minarno. Basuki dimintai pendapatnya dari mulai putusan MK yang memperluas kewenangan praperadilan pada obyek penetapan tersangka, penyelidikan dan penyidikan sampai soal pelimpahan perkara Rusli ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Rusli sendiri merupakan tersangka kasus dugaan suap sengketa pilkada pulau Morotai di Mahkamah Kontitusi tahun 2011. Dia ditetapkan tersangka sejak 25 Juni 2015. Atas penetapan tersangka itu, Rusli mengajukan praperadilan untuk melawan penetapan tersangka oleh KPK.
PILIHAN:
Pendaftaran Pilkada Diperpanjang, Waspada Calon Boneka
Ahli Ingatkan Pengadilan Cepat Respons Gugatan Praperadilan
"Yang mulia saya menilai pendapat ahli tidak netral," kata Kuasa Hukum KPK, Mia Siregar dalam sidang di PN Jaksel, Jakarta, Jumat (7/8/2015).
Ikhwal tudingan tidak netral bermula saat kuasa hukum KPK menilai pendapat ahli menjelaskan soal fakta penyidikan. Dimana kata Mia, tidak tepat ahli menjelaskan dari segi fakta yang tidak diketahuinya.
Apalagi, penjelasan ahli berasal dari komentar kuasa hukum Rusli yang menduga fakta penyidikan terhadap kliennya tidak melalui prosedur yang tepat. Mia sempat memotong pendapat ahli saat ahli menyebutkan 'menurut kuasa hukum pemohon'.
Hal itu menurutnya sudah bicara fakta, bukan kapasitas ahli. Ditambah pendapat itu dari keterangan kuasa hukum Rusli. Agar tudingan tak netral tidak menjadi perdebatan panjang, hakim menginisiasi buat menengahi.
"Ya itu nanti silakan disampaikan dalam kesimpulan," ujar Hakim Martin Ponto Bidara. Hal itu pun disambut baik kuasa hukum KPK. "Mohon jadi catatan yang mulia," pinta Mia.
Namun permintaan tersebut tak dituruti hakim lantaran bukan kapasitasnya untuk menyimpulkan pernyataan kuasa hukum yang merupakan bentuk penilaian secara subyektif.
"Ya itu kan penilaian saudara, tidak mungkin saya repot-repot mencatat dalam penilaian saya," tandasnya.
Seperti diketahui, kuasa hukum Bupati Morotai, Rusli Sibua menghadirkan ahli hukum pidana korupsi asal Universitas Airlangga (Unair) Nur Basuki Minarno. Basuki dimintai pendapatnya dari mulai putusan MK yang memperluas kewenangan praperadilan pada obyek penetapan tersangka, penyelidikan dan penyidikan sampai soal pelimpahan perkara Rusli ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Rusli sendiri merupakan tersangka kasus dugaan suap sengketa pilkada pulau Morotai di Mahkamah Kontitusi tahun 2011. Dia ditetapkan tersangka sejak 25 Juni 2015. Atas penetapan tersangka itu, Rusli mengajukan praperadilan untuk melawan penetapan tersangka oleh KPK.
PILIHAN:
Pendaftaran Pilkada Diperpanjang, Waspada Calon Boneka
Ahli Ingatkan Pengadilan Cepat Respons Gugatan Praperadilan
(kri)
Explore More