Rapat RUU TNI di Hotel Mewah, Koalisi Masyarakat Sipil: Omon-Omon Efisiensi dan Khianati Prinsip Demokrasi!
loading...
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menggeruduk rapat Panja RUU TNI bersama Pemerintah di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Sabtu (15/3/2025). Foto/Achmad Al Fiqri
A
A
A
JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menggeruduk rapat Panja RUU TNI bersama Pemerintah di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Sabtu (15/3/2025). Mereka menolak dan mengkritik proses RUU TNI yang dinilai tertutup dan minim partisipasi publik.
Wakil Koordinator KontraS Andri Yunus mengatakan, proses pembahasan RUU TNI menunjukan rendahnya komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik.
"Secara substansi, RUU TNI masih mengandung pasal-pasal bermasalah yang mengancam demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia. Selain itu, agenda revisi UU TNI justru akan melemahkan profesionalisme militer itu sendiri dan sangat berpotensi mengembalikan Dwifungsi TNI di mana militer aktif akan dapat menduduki jabatan-jabatan sipil," kata Andri dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/3/2025).
Ia mengatakan, perluasan penempatan prajurit aktif di jabatan sipil, tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme TNI.
Bahkan, ia menilai, hal itu berisiko memunculkan masalah, seperti eksklusi sipil dari jabatan sipil, menguatkan dominasi militer di ranah sipil dan pembuatan kebijakan, dan loyalitas ganda.
"Koalisi Masyarakat Sipil menilai langkah ini tidak hanya menunjukkan rendahnya komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik, tetapi juga bertentangan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang sedang didorong oleh pemerintah," terang Andri.
Lebih lanjut, Andri menilai ironis pelaksanaan rapat pembahasan RUU TNI ditengah efiensi anggatan. Baginya, kebijakan efisiensi hanya "omon-omon" belaka.
Wakil Koordinator KontraS Andri Yunus mengatakan, proses pembahasan RUU TNI menunjukan rendahnya komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik.
"Secara substansi, RUU TNI masih mengandung pasal-pasal bermasalah yang mengancam demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia. Selain itu, agenda revisi UU TNI justru akan melemahkan profesionalisme militer itu sendiri dan sangat berpotensi mengembalikan Dwifungsi TNI di mana militer aktif akan dapat menduduki jabatan-jabatan sipil," kata Andri dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/3/2025).
Ia mengatakan, perluasan penempatan prajurit aktif di jabatan sipil, tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme TNI.
Bahkan, ia menilai, hal itu berisiko memunculkan masalah, seperti eksklusi sipil dari jabatan sipil, menguatkan dominasi militer di ranah sipil dan pembuatan kebijakan, dan loyalitas ganda.
"Koalisi Masyarakat Sipil menilai langkah ini tidak hanya menunjukkan rendahnya komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik, tetapi juga bertentangan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang sedang didorong oleh pemerintah," terang Andri.
Lebih lanjut, Andri menilai ironis pelaksanaan rapat pembahasan RUU TNI ditengah efiensi anggatan. Baginya, kebijakan efisiensi hanya "omon-omon" belaka.
Lihat Juga :
